Kompas.com - 24/01/2014, 08:05 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas.com di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2014). KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNAWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas.com di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2014).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada pelonjakan angka hibah di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Dari nilai APBD Rp 72 triliun yang telah disahkan DPRD, dana hibah yang digelontorkan tanpa butuh pertanggungjawaban mencapai Rp 5 triliun.

Dana ini melonjak apabila dibandingkan APBD tahun 2013 lalu yang hanya mengalokasikan Rp 3,7 triliun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga lonjakan dana itu sebagai anggaran politis DPRD DKI Jakarta karena tahun 2014 merupakan tahun politik.

"Saya enggak tahu hibah untuk apa saja, bisa dari permintaan anggota DPRD. Makanya kita minta ICW bantu awasi angggaran, dana hibah ini nantinya ke mana saja, kok bisa melonjak tinggi," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (23/1/2014).  

Selain hibah, ada juga program belanja yang merupakan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD DKI Jakarta dalam APBD DKI. Pokir ini tersebar di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.

Secara aturan, menurut dia, pokir tidak salah. Namun, menjadi masalah saat pokir tidak jelas penggunaannya. Misalnya, hanya untuk bagi-bagi proyek, seperti pengadaan meja pingpong, kursi, meja sekolah, filling cabinet, dan sebagainya. Menurutnya, lebih baik anggaran berlebih itu dipangkasnya dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

Di sisi lain, ia tak bisa menuding alotnya pembahasan APBD DKI disebabkan karena banyaknya program pokir DPRD DKI. Beberapa waktu lalu, ia pernah meminta DPRD DKI untuk mengunggah video rapat pembahasan APBD ke situs Youtube. Namun, permintaan itu ditolak oleh politisi Kebon Sirih.

Salah satu antisipasi dalam penyalahgunaan anggaran itu adalah dengan menerapkan e-budgeting. Melalui sistem tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, beserta Kepala Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD) memiliki wewenang untuk mengunci anggaran dan dana hibah yang mencurigakan. Sehingga, nantinya anggaran tidak dapat terpakai.

"Kalau kita lock duluan sebelum APBD diketok (disahkan), mereka (DPRD) enggak akan ketok ketok. Jadi, biarin saja diketok dulu, nanti baru yang mencurigakan kita lock, pasti ada yang ribut-ribut," kata Basuki.

Main mata

Pria yang akrab disapa Ahok itu tak menampik banyak program tidak penting yang merupakan hasil kerja sama legislatif dengan pihak eksekutif. Ia mengancam akan mencopot kepala dinas dan kepala suku dinas yang kerap bermain mata dengan DPRD DKI. Namun, penggantian para eksekutif itu menunggu pengesahan APBD oleh Mendagri selesai terlebih dahulu. Setelah dikoreksi oleh Mendagri, akan ketahuan program-program mana saja yang "aneh" dengan pagu anggaran yang fantastis.

Basuki juga meminta masyarakat untuk berperan memantau APBD. Jika masyarakat melihat ada nilai anggaran yang "aneh", mereka bisa langsung melapor. "Saya kunci saja di komputer saya. Jadi kalau Gubernur lock, saya enggak bisa unlock (buka). Kalau saya yang lock, Gubernur enggak bisa unlock. Kalau DPRD sih maunya unlock, he-he-he," kata dia.

Beberapa waktu lalu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pernah menemukan adanya penyalahgunaan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah di APBD DKI 2012. Saat itu, BPKP merilis ada anggaran sebesar Rp 8,32 miliar untuk bantuan sosial dan hibah dengan 191 penerima baru. Padahal, dalam pembahasan APBD tersebut, ratusan penerima itu tidak ada.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ocean Park BSD: Harga Tiket dan Cara ke Sana

Ocean Park BSD: Harga Tiket dan Cara ke Sana

Megapolitan
Cara Ke Tebet Eco Park Naik KRL, Transjakarta, dan Mikrotrans

Cara Ke Tebet Eco Park Naik KRL, Transjakarta, dan Mikrotrans

Megapolitan
Branchsto BSD: Harga Tiket dan Cara ke Sana

Branchsto BSD: Harga Tiket dan Cara ke Sana

Megapolitan
Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Awalnya Korban Tutupi Kejadian yang Dialaminya

Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Awalnya Korban Tutupi Kejadian yang Dialaminya

Megapolitan
Cegah Pohon Lain Tumbang, Camat Larangan Akan Pangkas Daun di Pohon Berdaun Lebat

Cegah Pohon Lain Tumbang, Camat Larangan Akan Pangkas Daun di Pohon Berdaun Lebat

Megapolitan
Cerita Peserta UTBK di UI, Kaget Soal Berbeda dengan Materi yang Dipelajari

Cerita Peserta UTBK di UI, Kaget Soal Berbeda dengan Materi yang Dipelajari

Megapolitan
Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 29

Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 29

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Aktif Sosialisasikan PPDB 2022 agar Orangtua Calon Siswa Tak Bingung

Pemprov DKI Diminta Aktif Sosialisasikan PPDB 2022 agar Orangtua Calon Siswa Tak Bingung

Megapolitan
Terpeleset ke Selokan Larangan Tangerang Saat Bermain Air, Bocah 3,5 Tahun Meninggal

Terpeleset ke Selokan Larangan Tangerang Saat Bermain Air, Bocah 3,5 Tahun Meninggal

Megapolitan
Resah karena Diancam dan Diintimidasi oleh Ormas, Warga Kranji Lapor Polisi

Resah karena Diancam dan Diintimidasi oleh Ormas, Warga Kranji Lapor Polisi

Megapolitan
Satu Lagi Pohon Tumbang di Larangan Tangerang, Kali Ini Timpa Truk

Satu Lagi Pohon Tumbang di Larangan Tangerang, Kali Ini Timpa Truk

Megapolitan
Penumpang KA yang Baru Divaksin Dosis Satu Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Penumpang KA yang Baru Divaksin Dosis Satu Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Megapolitan
Polres Tangsel Tangkap 4 Pelaku Kekerasan terhadap Anak yang Videonya Viral

Polres Tangsel Tangkap 4 Pelaku Kekerasan terhadap Anak yang Videonya Viral

Megapolitan
Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Tak Lagi Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19, Ini Aturan Lengkapnya...

Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Tak Lagi Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19, Ini Aturan Lengkapnya...

Megapolitan
Bocah 11 Tahun Berkali-kali Diperkosa Paman dan Tetangga di Cengkareng

Bocah 11 Tahun Berkali-kali Diperkosa Paman dan Tetangga di Cengkareng

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.