Pengelolaan Sampah Merugi, DKI Putus Kontrak dengan Swasta

Sejak penandatanganan kontrak pada tahun 2008 hingga saat ini, belum pernah diadakan audit investasi oleh auditor independen. Padahal, audit ini merupakan kewajiban sesuai dengan kontrak perjanjian antara Pemprov DKI dan PT GTJ.

Peremajaan truk sampah

Hingga saat ini, Dinas Kebersihan DKI Jakarta baru berhasil meremajakan 107 kendaraan operasional angkutan sampah dari total sekitar 700 unit kendaraan yang sudah tua dan tak laik operasi. Pemprov DKI akan memakai kendaraan operasional yang ada daripada harus menggunakan kendaraan angkutan sampah milik swasta. Nantinya, DKI akan membeli truk sampah baru untuk meremajakan 600 unit yang sudah berusia tua.

Di penghujung tahun 2013 lalu, Pemprov DKI Jakarta telah menambah sebanyak 92 truk sampah baru. Truk sampah itu dibeli melalui e-purchasing Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Rencananya, di tahun 2014 ini, semua pengadaan barang DKI akan didaftarkan melalui e-catalogue dan membeli melalui e-purchasing.

Basuki mengakui, Pemprov DKI Jakarta kekurangan persediaan truk sampah. Apalagi, banyak sampah menumpuk pasca-banjir. Selain itu, usulan pengadaan 200 truk sampah tidak dimasukkan ke RAPBD 2014. Padahal warga sering mengeluhkan sampah-sampah yang menumpuk karena terlambat diangkut.

"Makanya kami harap ke depannya, bagi (perusahaan) yang mau memberikan bantuan CSR, bentuknya truk sampah saja. Sekalian bisa berkeliling dan promosi merek juga kan," kata Basuki.