"Para pedagang itu bayar, lho. Mana ada yang gratis di Jakarta, kencing aja bayar. Cuma jatuhnya mungkin ke oknum RW, oknum RT. Makanya, buat jadi ketua RT di Jakarta, (dana) kampanye bisa sampai Rp 70 juta. Mereka punya lapak-lapak buat dijual," katanya di Balaikota Jakarta, Senin (9/6/2014).
Karena itu, pria yang akrab disapa Ahok itu memiliki rencana untuk mengubah mekanisme pemilihan ketua RT di Jakarta dengan sistem penunjukan langsung. Dengan demikian, kata dia, tak perlu ada lagi proses pemilihan yang memakan biaya.
Menurut Ahok, sistem penunjukan langsung ketua RT akan menghindarkan jabatan tersebut diduduki oleh para preman. Tak hanya itu, dia melanjutkan, proses penunjukan langsung juga akan mempermudah proses pengawasan dari tingkat kelurahan.
Ahok yakin, rencana tersebut tidak akan mendapat penentangan. Terlebih lagi, proses penunjukan langsung pada suatu jabatan pemimpin masyarakat bukan merupakan hal yang baru di Jakarta. Ia mencontohkan jabatan wali kota dan bupati di Jakarta yang dipilih tanpa harus melalui proses pemilihan langsung dari masyarakat.
"Kalau ada 2-3 orang yang sama bagusnya, nanti biar kita yang tunjuk. Nanti gajinya kita naikin jadi Rp 1 juta (saat ini Rp 750.000). Tapi mereka harus rajin laporin mana lubang, mana sampah," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.