Basuki Tak Ingin Proyek Monorel Gagal Lagi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (13/1), mengatakan, ada dua klausul yang akan ditambahkan dalam setiap perjanjian kerja sama pembangunan monorel. ”Jika pembangunan fisik telah berlangsung lalu mangkrak di tengah jalan, Pemprov DKI berhak mengambil alih semua bangunan fisik yang telah berdiri. Jika di tengah pengoperasian monorel terjadi kerugian dan operasional dihentikan, Pemprov DKI tidak berkewajiban membayar apa pun dan berhak mengambil alih pengoperasian monorel,” katanya.

Karena selama ini tidak ada klausul semacam itu, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tiang-tiang monorel yang mangkrak. Bahkan, sampai sekarang masih ada perselisihan antara PT Adhi Karya selaku pemilik tiang dan PT Jakarta Monorail yang akan membangun monorel.

Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan bahwa PT Jakarta Monorail tidak bisa melanjutkan proyek itu. Sejak proyek kembali dicanangkan mantan Gubernur Joko Widodo tahun 2013, sampai saat ini tidak ada kelanjutan pembangunan sama sekali. Basuki berencana melayangkan surat pemberhentian proyek monorel kepada PT Jakarta Monorail, tetapi masih mengkaji aspek hukumnya.

Direktur PT Jakarta Monorail Sukmawati Syukur mengatakan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Gubernur untuk menentukan langkah selanjutnya. ”Kami belum bisa komentar. Memang sudah sejak Oktober 2014 Pak Gubernur mengancam akan memutuskan kontrak dengan PT Jakarta Monorail,” katanya.

Dia menilai, kendala utama proyek monorel adalah pihaknya tidak mendapatkan dukungan dari Gubernur dan jajarannya.

Rute baru

Selasa kemarin, perwakilan PT Adhi Karya menemui Basuki untuk membicarakan rencana pembangunan monorel dengan rute yang berbeda dengan yang akan dibangun PT Jakarta Monorail. Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soehodo mengatakan, PT Adhi Karya meminta dukungan Pemprov DKI Jakarta terkait pembangunan depo dan stasiun. ”Menurut PT Adhi Karya, BUMN itu telah diusulkan pemerintah pusat untuk membangun monorel. Kemungkinan mereka akan menggunakan penyertaan modal negara,” kata Sutanto.

Dalam pembicaraan itu, ujarnya, PT Adhi Karya meminta semacam pengelolaan lahan di Cibubur dan Cawang untuk depo dan stasiun. PT Adhi Karya akan menjadi investor sekaligus operator monorel.

PT Adhi Karya berencana membangun monorel dengan rute Kuningan-Cawang-Bekasi Timur dan Cawang-Cibubur dengan dana sekitar Rp 8,4 triliun. Dari hasil kajian BUMN itu, sekitar 67 persen kemacetan di Jakarta bermuara dari lalu lintas di Cikampek, Bekasi, hingga Cawang, dan dari Jalan Tol Jagorawi.

Menyikapi tawaran itu, Sutanto mengatakan, Pemprov DKI akan bersikap hati-hati. Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswo Dharmawan mengatakan, pihaknya masih mengkaji model transportasi yang lebih cocok, tetap monorel atau kereta ringan (light rail transit/LRT).

”Kalau memilih monorel, jangan sampai mandek lagi. Semoga ada solusi,” katanya.
Kereta ringan

DKI juga berencana menawarkan pembangunan kereta ringan ke swasta agar proyek segera terealisasi. Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menolak usulan pendanaan proyek itu dalam rancangan APBD tahun 2015.

Basuki mengatakan tetap berupaya merealisasikan proyek transportasi massal itu tahun ini. Keberadaannya diharapkan menopang sejumlah moda transportasi umum yang telah ada, seperti transjakarta, kereta rel listrik Jabodetabek, dan angkutan massal cepat (mass rapid transit/MRT).

Basuki berencana menawarkan pembangunan LRT ke swasta. Salah satunya adalah dengan melibatkan pemilik gedung, pengembang, dan pengusaha di kanan kiri jalur yang akan dilalui kereta dalam pendanaan.

Kompensasi yang ditawarkan pemerintah, antara lain, berupa penambahan koefisien luas atau tinggi gedung. Selain itu, pemerintah juga membuka akses berupa jembatan penghubung gedung dengan stasiun kereta. (MKN/FRO)