Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandangan Ahok soal 13 Catatan yang Diberikan DPRD

Kompas.com - 27/01/2015, 21:00 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi tanggapan terhadap 13 catatan yang diberikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Basuki mengaku ada saran yang bisa ditindaklanjuti dan tidak.

Salah satu yang ditindaklanjuti adalah pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa sekolah swasta untuk menutupi penghapusan anggaran biaya operasional pendidikan (BOP) tahun ini. 

"Karena BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merilis temuan penyalahgunaan BOP, jadi kami tidak lagi menganggarkan itu," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (26/1/2015).

Kemudian terkait keberlanjutan pembangunan Stadion Taman BMW, Banggar DPRD meminta Pemprov DKI cepat menyelesaikan sengketa hukum yang ada di sana untuk menyegerakan pembangunan stadion tersebut.

Perihal ini, Basuki mengaku tidak sepakat dengan Banggar. Menurut dia, Pemprov DKI akan terus menggugat dan melakukan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) perihal Stadion BMW. [Baca: Strategi Ahok Setelah Usulan Pembangunan LRT Dicoret DPRD]

Sebelumnya PTUN memutuskan perkara tanah ini dimenangkan PT Buana Permata Hijau dengan membatalkan Sertifikat No 250 dan 251 atas nama Pemprov DKI.

"Selanjutnya permintaan Banggar agar DKI membuat Peraturan Daerah (Perda) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Saya kira BPJS sudah ada undang-undangnya, kenapa mesti dibuat Perda lagi? Memang sudah diatur di UU BPJS," kata Ahok, sapaan Basuki. 

Selanjutnya perihal pembelian banyak tanah untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Basuki tidak mau pembebasan lahan di tahun ini dibeli dengan sistem lama. Di mana, pembelian tanah akan dimulai dengan penentuan lokasinya terlebih dahulu, termasuk harganya, baru dianggarkan. [Baca: Ada Temuan KPK, Alasan Ahok Tak Lagi Anggarkan BOP Sekolah Swasta]

Mulai tahun ini, Pemprov DKI tidak lagi menentukan lokasi terlebih dahulu, tetapi dengan menyediakan anggaran pembelian tanah. Apabila lokasinya sudah ditemukan, maka jika Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menyatakan tidak ada masalah baru dibuatkan Surat Keterangan (SK) dan dibayar.

APBD DKI 2015 telah disahkan pada Selasa siang sebesar Rp 73,083 triliun. Adapun 13 catatan yang perlu menjadi perhatian DKI dalam melaksanakan program selama tahun 2015 itu adalah:

1. Penyelenggaraan BPJS Kesehatan di Jakarta yang masih menyisakan banyak masalah.

2. Upaya peningkatan fasilitas RSUD agar menjadi RSUD yang modern dan lengkap.

3. Rencana untuk melanjutkan pembangunan stadion olahraga di taman BMW yang sampai saat ini masih terdapat persoalan-persoalan yang belum terselesaikan secara hukum.

4. Pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk sekolah swasta sebagai pengganti biaya operasional pendidikan (BOP) yang dipandang belum mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelembagaan sekolah.

5. Pelaksanaan pembebasan lahan untuk berbagai kebutuhan, seperti pelebaran jalan, pemakaman, ruang terbuka hijau, dan lain-lain, yang dilaksanakan dalam bentuk satu kegiatan besar agar dapat direalisasikan dengan lebih cepat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Sebut Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Mandek 2 Tahun karena Kondisi Korban Belum Stabil

Polisi Sebut Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Mandek 2 Tahun karena Kondisi Korban Belum Stabil

Megapolitan
Kasus di Polisi Mandek, Keluarga Korban Pemerkosaan di Tangsel Dituduh Damai dengan Pelaku

Kasus di Polisi Mandek, Keluarga Korban Pemerkosaan di Tangsel Dituduh Damai dengan Pelaku

Megapolitan
Minta Pemerkosa Anaknya Cepat Ditangkap, Ibu Korban: Pengin Cepat Selesai...

Minta Pemerkosa Anaknya Cepat Ditangkap, Ibu Korban: Pengin Cepat Selesai...

Megapolitan
Remaja Diperkosa Staf Kelurahan, Pelaku Belum Ditangkap 2 Tahun Usai Kejadian

Remaja Diperkosa Staf Kelurahan, Pelaku Belum Ditangkap 2 Tahun Usai Kejadian

Megapolitan
Gerebek Pabrik Narkoba di Bogor, Polisi Sita 1,2 Juta Butir Pil PCC

Gerebek Pabrik Narkoba di Bogor, Polisi Sita 1,2 Juta Butir Pil PCC

Megapolitan
Perundungan Pelajar SMP di Citayam, Pelaku Jambak dan Pukul Korban Pakai Tangan Kosong

Perundungan Pelajar SMP di Citayam, Pelaku Jambak dan Pukul Korban Pakai Tangan Kosong

Megapolitan
Kemenhub Sesalkan Kasus Dugaan KDRT yang Dilakukan Pegawainya

Kemenhub Sesalkan Kasus Dugaan KDRT yang Dilakukan Pegawainya

Megapolitan
Dijebak Bertemu Perundungnya, Siswi SMP di Bogor Awalnya Diajak 'Ngopi' Bareng

Dijebak Bertemu Perundungnya, Siswi SMP di Bogor Awalnya Diajak "Ngopi" Bareng

Megapolitan
Tingkah Oknum Pejabat Kemenhub: Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci Usai Ketahuan Selingkuh, lalu Lakukan KDRT

Tingkah Oknum Pejabat Kemenhub: Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci Usai Ketahuan Selingkuh, lalu Lakukan KDRT

Megapolitan
2 Perundung Siswi SMP di Bogor Terancam Dikeluarkan dari Sekolah

2 Perundung Siswi SMP di Bogor Terancam Dikeluarkan dari Sekolah

Megapolitan
Polisi Bongkar “Home Industry” Narkoba di Bogor

Polisi Bongkar “Home Industry” Narkoba di Bogor

Megapolitan
Polisi Amankan Dua Pelaku Perundungan Siswi SMP di Citayam

Polisi Amankan Dua Pelaku Perundungan Siswi SMP di Citayam

Megapolitan
Dirundung karena Rebutan Cowok, Siswi SMP di Bogor Dijebak untuk Bertemu

Dirundung karena Rebutan Cowok, Siswi SMP di Bogor Dijebak untuk Bertemu

Megapolitan
Dewan Pertimbangan Jagokan Ahmed Zaki Jadi Bacagub Jakarta dari Golkar

Dewan Pertimbangan Jagokan Ahmed Zaki Jadi Bacagub Jakarta dari Golkar

Megapolitan
Aksi Pejabat Kemenhub Injak Kitab Suci demi Buktikan Tak Selingkuh, Berujung Terjerat Penistaan Agama

Aksi Pejabat Kemenhub Injak Kitab Suci demi Buktikan Tak Selingkuh, Berujung Terjerat Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com