Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sanusi: Kalau Tak Ada HMP, Mau Ditaruh di Mana Muka dan Wibawa DPRD?

Kompas.com - 14/06/2015, 15:46 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mempertanyakan sikap beberapa fraksi partai di DPRD yang memutuskan untuk tidak melanjutkan hak angket dengan menyelenggarakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, apabila tidak ada keputusan dari paripurna angket, DPRD akan turun wibawanya di hadapan masyarakat Jakarta. 

"Yang penting sekarang itu jaga wibawa dewan deh. Kalau tidak ada way out, conclusion, atau HMP mau ditaruh di mana muka dan kewibawaan DPRD," kata Sanusi, saat ditemui di sela-sela kunjungannya di Festival Kuliner Nusantara, di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (14/6/2015). 

Menurut dia, PDI-P memiliki peran penting dalam melaksanakan HMP. Sebab, jika PDI-P tidak ikut, maka paripurna HMP tidak akan kuorum. 

Sebab, kata dia, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 336 ayat 1 huruf b, butuh kehadiran minimal tiga perempat atau sekurangnya 80 anggota untuk hadir saat paripurna, dari jumlah total anggota DPRD DKI sebanyak 106 orang.

Kemudian, butuh dua pertiga dukungan dari jumlah anggota yang hadir. Fraksi PDI-P di DPRD DKI memiliki anggota terbanyak, yakni 28 orang.

Sementara itu, fraksi yang tidak mendukung HMP adalah PDI-P, fraksi Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Adapun jumlah anggota fraksi yang mendukung HMP adalah 68 orang dan tidak kuorum.

"Di angket, seluruh fraksi mengatakan ada kesalahan Guberrnur dan memutuskan untuk mencari ruang pemberian sanksi itu yang menjustifikasi bahwa Pak Gubernur salah. Apakah Gubernur diminta untuk meminta maaf atau apa, kalaupun minta maaf harus ada ruangnya," kata Sanusi. 

Adik Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik itu mengatakan keputusan paripurna angket adalah memberi rekomendasi kepada pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti kesalahan Basuki.

Sehingga, lanjut dia, pimpinan DPRD wajib memutuskan langkah terbaiknya. Ketua Komisi D (bidang Pembangunan) DPRD DKI itu mengaku telah mendorong pimpinan dewan, terutama Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk memutuskan tindaklanjut angket atas kesalahan Basuki terhadap APBD 2015.

"Besok ada paripurna tetapi untuk ultah DKI bukan untuk angket, interpelasi, atau HMP. Seharusnya pimpinan dewan punya inisiatif, ini keputusan angket jangan digantung terus. Kalau digantung, yang rugi itu adalah kewibawaan DPRD," kata Sanusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com