Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaji PNS Tinggi, DKI Yakin Penyerapan Anggaran Capai Target

Kompas.com - 23/06/2015, 12:29 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono yakin Pemerintah Provinsi DKI bisa menambah penyerapan anggaran hingga 75 persen.

Target tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ketika rapat paripurna hari ulang tahun ke-488 DKI Jakarta di Gedung DPRD, Senin (22/6/2015) kemarin.

"Kita harus bisa mencapai target, apalagi karyawan sudah mendapat gaji dan TKD (tunjangan kinerja daerah) yang baik," ujar Heru di Balai Kota, Selasa (23/5/2015).

Kemarin, Tjahjo mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran di DKI Jakarta akibat kehati-hatian Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dalam membelanjakan anggaran. Sebab, kata Tjahjo, Basuki tidak ingin ada penyalahgunaan anggaran.

"Tenaga di bawah lebih suka menyewa truk sampah yang Rp 400 miliar ketimbang membeli. Antara merenovasi dan membangun SD, lebih mahal renovasinya. Itulah yang saya kira membuat Gubernur hati-hati dalam membelanjakan anggaran," ujar dia.

Meski demikian, Tjahjo menyatakan upaya pencegahan korupsi tidak boleh sampai membuat rendahnya penyerapan. Sebab, rendahnya penyerapan anggaran akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Heru pun tidak membantah yang disampaikan Tjahjo. Menurut Heru, pernyataan Tjahjo benar, termasuk soal Pemprov yang lebih suka menyewa daripada membeli.

Heru mengatakan, tahun ini Pemerintah Provinsi DKI akan membeli 400 mobil. Dia pun menegaskan target penyerapan anggaran akan bisa tercapai apabila kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baik.

"Mudah-mudahan bisa tercapai. Yang penting SKPD kinerjanya harus baik," ujar Heru.

Saat memberi sambutan pada sidang paripurna istimewa DPRD dalam rangka peringatan HUT ke-448 Jakarta, Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan Gubernur Basuki tentang penyerapan anggaran.

"Yang memprihatinkan saya adalah anggaran baru 10 persen penyerapannya di DKI. Tolong pacu, kalau tidak, yang rugi masyarakat," kata Tjahjo.

Dia meminta Basuki untuk memperbaiki penyerapan anggaran daerah. Karena bila penyerapan APBD sangat minim, hal itu akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com