"Di BUMD (badan usaha milik daerah), saya sudah 'bedol kampung' satu set dari direktur, komisaris, komisioner, pengurusnya saya rombak. Nanti Februari 2016, saya mau 'bedol kampung' birokrasi. Saya mau keluarkan 60 sampai 80 persen PNS DKI," kata Basuki saat pelantikan pimpinan tinggi madya, administrator, dan pengawas di Balai Kota, Jumat (7/8/2015).
Basuki mengatakan, Pemprov DKI kelebihan pegawai. Oleh karena itu, ia akan merampingkan jabatan struktural Pemprov DKI.
Di sisi lain, ia lebih memilih memperkuat pegawai Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Sebab, tugas utama pegawai negeri sipil (PNS) DKI adalah berperan sebagai pelayan. Semua perizinan dan urusan dapat dikerjakan pegawai DKI dengan cepat.
"Saya ingin ada transparansi dalam birokrasi DKI. DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang membuka semua data dan tidak ada provinsi lain yang seterbuka DKI Jakarta," kata Basuki.
Pemprov DKI pun kembali akan menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka eselon II, III, dan IV untuk pelantikan pada Februari 2016 tersebut. Apabila kinerja para pejabat yang dilantik hari ini tidak sesuai harapan, mereka juga kena perombakan tersebut.
"Warga DKI sudah tidak bisa menunggu lagi. Saya harap Bapak Ibu berpikir paradigma baru dan monitor anak buah mana yang bisa dipindahkan. Saya lihat kelebihan pegawai di sini. DKI enggak perlu lagi terima PNS," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.