Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Dibayar 6 Bulan, PNS DKI Mengaku Hanya Akan Terima TKD Sebulan

Kompas.com - 05/10/2015, 16:24 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sesuai janji Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, seharusnya pegawai negeri sipil (PNS) DKI menerima tunjangan kerja daerah (TKD) berbasis kinerjanya pekan ini. Salah seorang PNS pun mengaku mendengar kabar itu.

Akan tetapi, ternyata besar TKD yang dibayarkan hanya satu bulan, yaitu bulan April.
Padahal, PNS sudah tidak menerima TKD selama enam bulan sejak April.

"Kita sih dikasih tahu sudah keluar listingan-nya, cuma buat bulan April saja. Mungkin dicairkan supaya kita enggak berisik lagi protes-protes. Cuma tetap saja hari ini belum terima, katanya sih minggu ini ya cairnya," ujar salah seorang PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI, Senin (5/10/2015).

PNS tersebut juga mengatakan, jumlah TKD yang mereka terima bulan April tidak begitu besar. Jumlahnya pun beragam, ada yang hanya menerima ratusan ribu rupiah dan ada pula yang hingga Rp 2 juta. (Baca: PNS DKI: Kami Menjerit...)

Akan tetapi, PNS tersebut mengatakan, sebagian PNS bahkan tercatat tidak menerima TKD sama sekali.

Diduga, ada kesalahan sistem yang membuat data mereka tidak bisa di-input ke dalam E-TKD. "Cuma enggak mengerti juga ya yang salah itu kita PNS-nya atau sistemnya. Cuma kalau memang PNS-nya, masa yang enggak bisa mengisi E-TKD sampai 50 persen sih?" ujar dia. (Baca: Ini Penyebab Tunjangan PNS DKI Telat Cair hingga Enam Bulan)

PNS yang lain menceritakan bahwa mereka diminta untuk menandatangani surat bermeterai. Surat tersebut berisi kesiapan mereka untuk mengembalikan uang jika uang TKD yang mereka terima lebih banyak dari yang seharusnya.

"Memang pemda itu pintar ya, kita disuruh tanda tangan meterai suruh balikin uang, tetapi hak kita saja enggak kita terima. Apa yang mau dibalikin?" ujar dia. (Baca: Tunjangan PNS DKI yang Bawa Kendaraan Saat Jumat Pertama Akan Dipotong)

"Ibaratnya, PNS enggak boleh utang sama pemerintah, belum ada uang udah disuruh balikin saja. Tetapi, mereka boleh punya utang sama kita, TKD berbulan-bulan enggak dikasih, enggak masalah," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com