Prioritas Bebaskan Badan Sungai, Tingkatkan Kapasitas Aliran

Tahun lalu, relokasi warga tepian Sungai Ciliwung di Kampung Pulo ke beberapa rusunawa menimbulkan bentrokan.

Awal tahun ini, warga Bukit Duri juga direlokasi ke beberapa rusunawa. Meskipun muncul protes dan penolakan, pada akhirnya mekanisme ini berjalan terus.

Basuki menegaskan, warga yang direlokasi tak akan mendapatkan uang kerahiman. Tanah mereka telah diganti dengan unit rusun.

Dia menengarai, penolakan paling keras datang dari warga yang kehilangan penghasilan dari menyewakan rumah di pinggir kali.

"Saya bilang, saya juga ingin kasih uang kerahiman karena saya sadar Anda beli rumah, bangun rumah di atas tanah yang salah. Yang di Kampung Pulo itu, ada jual-beli dengan kalimat lucu. 'Jual-beli bangunan di atas lahan negara'. Jual-belinya juga diketahui lurah dan camat. Sebelum digusur rumahnya bambu, setelah digusur dapat kerahiman (rumahnya) jadi beton," ungkapnya.

"Makanya, saya katakan, tidak boleh ada uang kerahiman. Yang penting anaknya diurus, sekolahnya diurus. Saya tawarin dilatih kerja. Nanti saya sediakan bus transjakarta juga yang lewat rusun," ujar Basuki.

Itu sebabnya Basuki menyatakan tak peduli jika dikritik atau dicaci-maki karena caranya ini. Dia tak ingin ada tawar-menawar lagi soal normalisasi aliran sungai dan jalan inspeksi.

Mengatasi banjir

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi menyatakan, penanganan sungai diprioritaskan untuk mengatasi banjir akibat kerusakan hulu dan daerah aliran sungai (DAS).

Sungai saat ini jadi semakin sempit dan dangkal sehingga kapasitasnya berkurang, sementara aliran kian fluktuatif.