Bukit Duri Tunggu Rusunawa

JAKARTA, KOMPAS — Relokasi warga terdampak proyek normalisasi Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta Selatan, tertunda karena rumah susun sederhana sewa belum tersedia.

Ini karena 100 unit rusun di Jatinegara, Jakarta Timur, yang sebelumnya untuk warga Bukit Duri, dialihkan untuk menampung relokasi warga Kalijodo, Jakarta Utara.

Hingga Sabtu (5/3/2016) kemarin, dari 460 bidang lahan yang dibutuhkan di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, baru 97 bidang yang sudah dibebaskan.

Camat Tebet Mahludin mengatakan, sebelumnya sudah tersedia 100 pintu rumah susun di Jatinegara yang sebenarnya dialokasikan untuk warga bantaran Sungai Ciliwung di Bukit Duri.

Namun, unit-unit tersebut justru dialihkan untuk menampung warga dari Kalijodo yang ditertibkan pada pekan lalu.

"Jadi, sekarang kami masih menunggu informasi ketersediaan rumah susun. Kalau sudah ada, pembebasan lahan bisa langsung dilakukan," katanya.

Menurut Mahludin, sampai sekarang pihaknya masih menunggu informasi dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan ketersediaan rumah susun untuk penampungan warga.

Saat ini, pendataan masih dilakukan untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung di Kecamatan Tebet.

Pendataan bersama Badan Pertanahan Nasional ini dilakukan di kawasan Kebon Baru, Bukit Duri, dan Manggarai.

Selain jumlah rumah susun yang dibutuhkan, pendataan juga meliputi warga yang mempunyai surat tanah lengkap, tetapi berada di lahan yang akan dibebaskan untuk normalisasi Ciliwung.

"Warga yang punya surat lengkap dapat ganti rugi, tetapi yang menempati bantaran kali di lahan negara tidak dapat," katanya.

Sosialisasi penggusuran itu dilakukan lewat ketua RT dan RW. Sebagian penghuni bantaran Kali Ciliwung di Bukit Duri masih terus menolak rencana penggusuran ini.

Mereka mendirikan posko menolak penggusuran kendati rumah mereka terendam tiap Kali Ciliwung meluap.

Jadi kewajiban

Terkait penataan kota, termasuk pemenuhan kebutuhan rusunawa untuk tempat relokasi warga terdampak proyek pembangunan, kolaborasi antara pemerintah dan swasta diyakini bisa membantu warga miskin kota keluar dari lingkaran kemiskinan.

Untuk itu, kini di Jakarta, pihak swasta diwajibkan memiliki program sosial yang sinergi dengan pembangunan kota.

Hal itu dikemukakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Gerakan Kepedulian Indonesia di Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat, pagi kemarin.

Dalam acara tersebut, turut hadir Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid, Ketua Gerakan Kepedulian Indonesia Arif Rachmat, dan puluhan pengusaha dari Gerakan Kepedulian Indonesia.

Basuki menyatakan, keterlibatan perusahaan swasta menjadi bagian penting dari kerja Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu karena pembangunan butuh biaya yang mahal dan mutu yang baik. Untuk itu, ia mempersilakan swasta ambil bagian dari pembangunan di Jakarta.

Nantinya, perusahaan-perusahaan dapat memasang logonya di lokasi yang mereka bangun, seperti yang dilakukan di Rusunawa Daan Mogot.

Saat ini, di Rusunawa Daan Mogot telah dilengkapi beragam fasilitas untuk warga.

Beberapa di antaranya adalah bus angkutan dan bus sekolah gratis, RPTRA, program pertanian perkotaan terpadu, serta pelatihan sepak bola bagi anak-anak.

Selain itu, juga akan diberikan modal bagi warga yang ingin buka usaha. "Kami ingin warga rusun jadi inkubator agar masyarakat berubah," ujar Basuki.

Hingga sekarang, hampir 100 perusahaan bergabung di Gerakan Kepedulian Indonesia.

Mereka bersama dengan DKI Jakarta melakukan pembangunan komunitas, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kepada warga rusun.

"Budaya gotong royong adalah ciri khas bangsa, penopang kebesaran negara kita," ujar Yenny Wahid.

Mendesak

Di wilayah mitra Jakarta, persoalan infrastruktur untuk antisipasi banjir, pelestarian sungai, dan perlindungan warga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat.

Di Kota Bekasi, misalnya, warga mendesak agar tanggul Kali Bekasi di Kompleks Pondok Gede Permai, Jatiasih, diperbaiki.

Aliran sungai berpotensi merembes keluar dan merendam permukiman lewat celah dinding tanggul.

Warga di Kampung Ngencle dan Kampung Tengah Barat Ciriung, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Bogor, pun berharap pemerintah segera menata bantaran Kali Baru yang kini sudah bersih dari bangunan liar dan lapak-lapak pedagang.

Saat ini, sebagian dinding turap sungai itu juga jebol. (RTS/IRE/ILO/C09)

---

Artikel ini sebelumnya dimuat dalam Harian Kompas, edisi 7 maret 2016, dengan judul "Bukit Duri Tunggu Rusunawa"