Kompas.com - 07/04/2016, 15:18 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Legislasi Daerah DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama justru sejak awal tidak setuju dengan besaran tambahan kontribusi dalam aturan terkait reklamasi pantai utara Jakarta.

Bahkan, Taufik meminta awak media membuktikan langsung hal tersebut dengan menanyakan kepada Basuki dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang waktu itu ikut dalam perbincangan tersebut.

"Pernah disampaikan di ruang VIP kepada Gubernur, ada Sekda, ini simulasi yang disampaikan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), itu kira-kira satu pulau Rp 2,6 triliun. Itu untuk tambahan kontribusi. Namun, belakangan, DKI malah minta tetap ada tambahan kontribusi itu," kata Taufik kepada pewarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Besaran tambahan kontribusi yang dimaksud Taufik adalah 15 persen. Adapun hitungan pengenaan tambahan kontribusi sebagai satu dari tiga kewajiban pengembang dihitung dengan rumusan 15 persen dikali nilai NJOP dikali saleable area sebuah pulau.

Sebelumnya, Saefullah menyebutkan, terjadi perdebatan panjang antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI soal besaran tambahan kontribusi.

Saefullah menilai, Pemprov DKI tetap ingin besaran kontribusi ditetapkan 15 persen agar bagian yang didapat pemerintah daerah besar dan bisa dimanfaatkan bagi kepentingan umum.

Menanggapi hal tersebut, Taufik menegaskan, Balegda tidak menerima usulan poin tambahan kontribusi dari Pemprov DKI Jakarta. Sebab, hal itu tidak ada dasar hukum yang mendasari poin tambahan kontribusi tersebut.

"Ketika kita tanya, apa dasar hukum tambahan kontribusi ke Biro Hukum (DKI), enggak bisa jawab. Itu diskresi saja tambahan kontribusinya. Kalau diskresi, masukkin saja di Pergub, jangan di Perda," tutur Taufik.

Ada tiga poin kewajiban yang harus dilakukan pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta, yaitu poin kewajiban, kontribusi, dan tambahan kontribusi.

Taufik mengungkapkan, dasar hukum poin kewajiban ada pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dan dasar hukum poin kontribusi ada pada aturan Bappenas.

Pihaknya dapat sepakat dengan dua poin itu untuk dijadikan perda, tetapi tidak dengan poin tambahan kontribusi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Bonceng Anak Kecil, Pria Curi Tabung Gas dari Gerobak Pedagang Martabak di Cilincing

Sambil Bonceng Anak Kecil, Pria Curi Tabung Gas dari Gerobak Pedagang Martabak di Cilincing

Megapolitan
Wagub DKI Tinjau Banjir di Pela Mampang, Sebut Ketinggian Air Capai 1,2 Meter

Wagub DKI Tinjau Banjir di Pela Mampang, Sebut Ketinggian Air Capai 1,2 Meter

Megapolitan
Sempat Ditutup Imbas Banjir, Tol BSD Sudah Dibuka Kembali

Sempat Ditutup Imbas Banjir, Tol BSD Sudah Dibuka Kembali

Megapolitan
DPRD DKI Sebut Raperda Kawasan Tanpa Rokok Baru Akan Dibahas Tahun Depan, Ini Alasannya

DPRD DKI Sebut Raperda Kawasan Tanpa Rokok Baru Akan Dibahas Tahun Depan, Ini Alasannya

Megapolitan
Tol BSD Terendam Banjir hingga 90 Cm, Sejumlah Kendaraan Sempat Terjebak

Tol BSD Terendam Banjir hingga 90 Cm, Sejumlah Kendaraan Sempat Terjebak

Megapolitan
8 Pengedar Narkoba Ditangkap di Kampung Ambon, Berawal dari Laporan Orang Tak Bayar Makanan dan Rampas HP Ojol

8 Pengedar Narkoba Ditangkap di Kampung Ambon, Berawal dari Laporan Orang Tak Bayar Makanan dan Rampas HP Ojol

Megapolitan
Kampung Ambon Digerebek Lagi, Polisi Lepaskan 2 Tembakan Saat Pengedar Narkoba Lari Kocar-kacir

Kampung Ambon Digerebek Lagi, Polisi Lepaskan 2 Tembakan Saat Pengedar Narkoba Lari Kocar-kacir

Megapolitan
Sebuah Rumah di Jati Cempaka Bekasi Roboh akibat Hujan Deras

Sebuah Rumah di Jati Cempaka Bekasi Roboh akibat Hujan Deras

Megapolitan
Dikira Tertidur, Tunawisma Ditemukan Meninggal di Trotoar Jalan Daan Mogot

Dikira Tertidur, Tunawisma Ditemukan Meninggal di Trotoar Jalan Daan Mogot

Megapolitan
Anies Ingatkan Rusun Polri Menteng Dibangun Pakai Uang Rakyat

Anies Ingatkan Rusun Polri Menteng Dibangun Pakai Uang Rakyat

Megapolitan
YLKI Minta Raperda Kawasan Tanpa Rokok di DKI Segera Disahkan: Jakarta Harus Jadi Pelopor

YLKI Minta Raperda Kawasan Tanpa Rokok di DKI Segera Disahkan: Jakarta Harus Jadi Pelopor

Megapolitan
15 Rumah di Mangga Besar Terbakar, Diduga akibat Korsleting

15 Rumah di Mangga Besar Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Nasdem Deklarasikan Anies Capres, M Taufik: Bagus Dong, Mencalonkan Orang Baik

Nasdem Deklarasikan Anies Capres, M Taufik: Bagus Dong, Mencalonkan Orang Baik

Megapolitan
Tol BSD Tangerang Selatan Terendam Banjir, Berikut Jalur Alternatif yang Bisa Dilalui

Tol BSD Tangerang Selatan Terendam Banjir, Berikut Jalur Alternatif yang Bisa Dilalui

Megapolitan
Anies Kabulkan Permintaan Polda Metro Jaya, Bangun Rusun Polri di Menteng Senilai Rp 200 Miliar

Anies Kabulkan Permintaan Polda Metro Jaya, Bangun Rusun Polri di Menteng Senilai Rp 200 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.