Beredar Surat Fraksi Gerindra DKI Masukkan Sanusi ke Balegda Sesaat Sebelum Pembahasan Raperda Reklamasi

Kompas.com - 08/04/2016, 09:54 WIB
Surat Fraksi Gerindra DKI. KOMPAS.com/Andri Donnal PuteraSurat Fraksi Gerindra DKI.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta, yaitu Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, telah berlangsung sejak November 2015 lalu.

Sebelum itu, susunan anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta sempat berubah. Ada dua anggota Balegda "ditukar" dengan Mohamad Sanusi dan Syarif.

Dalam sebuah surat edaran yang diterima Kompas.com dari sumber di DPRD DKI Jakarta, tertera pernyataan, "bahwa sesuai Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor 57/S.PP.AKD/F.GRD/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, keanggotaan H. Taufik Hadiawan dan Hj. Rany Mauliani dalam Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta telah diusulkan untuk diganti oleh Ir. H. Mohamad Sanusi dan Syarif, M.Si sehingga perlu disesuaikan".

Surat yang dimaksud adalah keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Daerah DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

Adapun usulan tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tertanggal 22 Oktober 2015 lalu.

Tidak lama setelah itu, tepatnya 23 November 2015, perjalanan pembahasan dua raperda itu pun dimulai.

Belum jelas alasan Fraksi Gerindra menukar dua anggota Balegda sebelumnya dengan Sanusi dan Syarif. Kompas.com masih berusaha meminta konfirmasi kepada M Taufik dan Syarif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pembahasan raperda terus berjalan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sanusi dalam operasi tangkap tangan pada 31 Maret 2016 lalu.

Setelah diperiksa, Sanusi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan per tanggal 1 April 2016.

Sanusi diduga menerima sejumlah uang sebagai bentuk suap untuk memuluskan pembahasan raperda terkait reklamasi Pantura Jakarta.

Selain Sanusi, KPK juga menetapkan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja sebagai tersangka. Ariesman terbukti menberikan sejumlah uang kepada Sanusi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.800 PMKS di Jakarta Barat Ikut Vaksinasi Dosis 1

1.800 PMKS di Jakarta Barat Ikut Vaksinasi Dosis 1

Megapolitan
Selidiki Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang, Polisi Tes Darah Sopir

Selidiki Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang, Polisi Tes Darah Sopir

Megapolitan
LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Warga Dengar Dentuman

LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Warga Dengar Dentuman

Megapolitan
Fakta Kecelakaan Bus Transjakarta, Dua Tewas dan 37 Luka-luka

Fakta Kecelakaan Bus Transjakarta, Dua Tewas dan 37 Luka-luka

Megapolitan
Hasil Pemeriksaan Dinas LH DKI, Teluk Jakarta Masih Tercemar Parasetamol

Hasil Pemeriksaan Dinas LH DKI, Teluk Jakarta Masih Tercemar Parasetamol

Megapolitan
Evaluasi Ganjil Genap di 13 Lokasi di Jakarta, Polisi: 90 Persen Masyarakat Sudah Patuh

Evaluasi Ganjil Genap di 13 Lokasi di Jakarta, Polisi: 90 Persen Masyarakat Sudah Patuh

Megapolitan
Imbas Pandemi, Pengajuan Paspor Baru di Bekasi Turun Drastis pada 2021

Imbas Pandemi, Pengajuan Paspor Baru di Bekasi Turun Drastis pada 2021

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

Megapolitan
Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Megapolitan
Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Megapolitan
Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Megapolitan
Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Megapolitan
Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Megapolitan
PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

Megapolitan
77 RPTRA di Jakarta Utara Beroperasi Kembali, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk

77 RPTRA di Jakarta Utara Beroperasi Kembali, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.