JPU Menyebut Tuntutan Terhadap Daeng Azis Sudah Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan Abdul Azis alias Daeng Azis, Melda Siagian mengatakan, Azis secara nyata telah menggunakan sambungan listrik ilegal untuk mengoperasikan seluruh peralatan listrik yang ada di Kafe Intan dan Kingstar miliknya.

Pernyataan Melda itu untuk menanggapi pledoi atau pembelaan Azis yang menyebut dirinya tidak pernah memasang sambungan listrik ilegal di tempat hiburan miliknya. Melda mengatakan, dari hasil penggunaan listrik tersebut, Azis mendapatkan penghasilan dari tempat hiburannya yang langsung diserahkan dan disetorkan kepada penguasa Kalijodo itu.

Begitu juga dengan pengakuan Azis yang mengatakan dirinya pernah memberikan uang ke oknum PLN bernama Willi sebesar Rp 17 juta. Namun Azis tidak bisa menunjukan bukti pembayaran itu saat persidangan.

"Pledoi itu kan dia (Azis) keberatan soal Willi yang saksi yang dia ajukan kan tidak lengkap (identitasnya). Kalau dia bilang sudah bayar, seperti replik kami, dia tidak bisa membuktikan dengan satu alat bukti seperti surat kwitansi kalau dia bilang bayar Rp 17 juta, dan dia katanya memberikan ke Willli," ujar Melda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jumat sore.

Melda juga menjelaskan, dasar kebijakan keputusan PLN dalam menentukan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Azis.

Menurutnya bukan domai persidangan untuk memeriksa dan mempertanyakan hal itu. Melda tetap yakin, bahwa tuntutan yang didakwakan kepada Azis telah sesuai dengan fakta yang ada.

"Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, seluruh unsur tindak pidana di pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 sudah terbukti," ujar Melda.

Pada persidangan yang digelar, Selasa (21/6/2016), JPU menuntut Azis dengan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp 100 juta subsider enam bulan penjara.