Penataan Kampung Dadap Dilanjutkan tetapi Sejumlah Masalah Mesti Dibenahi - Kompas.com

Penataan Kampung Dadap Dilanjutkan tetapi Sejumlah Masalah Mesti Dibenahi

Kompas.com - 29/07/2016, 07:15 WIB
KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERA Warga membongkar bangunan kafe di lahan bekas lokalisasi Dadap Ceng In, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Rabu (11/5/2016). Warga yang lama bermukim di Dadap, yakni para nelayan, menolak disebut terlibat dengan praktik prostitusi yang lebih dikenal di sana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penataan Kampung Baru Dadap di Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi polemik dan bahkan sempat kisruh karena ada penolakan warga. Warga mengaku tak dilibatkan dalam rencana penataan kawasan tersebut.

Polemik itu kemudian dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia (RI). Sebagai instansi pemerintah yang bertugas mengawasi pelayanan publik dari pemerintah atau swasta, Ombudsman merasa berwenang untuk menginvestigasi rencana penataan Kampung Baru Dadap oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang itu.

Dalam hasil investigasinya, Ombudsman menemukan lima maladministrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait penataan Kampung Baru Dadap.

Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih mengungkapkan maladministrasi pertama adalah  Pemkab melakukan perbuatan melawan hukum. Pemkab dinilai mengambil langkah penataan sebelum menyelesaikan peraturan daerah yang mengatur soal  penataan permukiman.

"Kedua, melampaui wewenang karena melakukan penataan terhadap kawasan permukiman kumuh yang memiliki luas 10 sampai 15 hektar tanpa terlebih dahulu memperoleh penugasan dari provinsi," kata Alamsyah di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016).

Tindakan Pemkab Tangerang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pembagian kewenangan konkruen pada sub urusan permukiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang seharusnya menjadi kewenangan Pemprov Banten.

Maladministrasi ketiga yakni pelampauan kewenangan oleh Pemkab Tangerang lantaran melakukan tindakan-tindakan pembongkaran sebelum terlebih dahulu membentuk instrumen hukum pendukung yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

"Keempat, penyimpangan prosedur dengan melakukan tindakan penataan permukiman Kampung Baru Dadap secara tidak taat pada prosedur," tambah Alamsyah.

Maladministrasi terakhir yakni Pemkab Tangerang melakukan kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum serta tindakan diskriminatif tidak melayani permohonan warga untuk memperoleh surat keterangan tanah atas tanah negara yang telah digarap lebih dari 20 tahun.

Surat tersebut diperlukan untuk mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Rekomendasi

Dari temuan maladministrasi tersebut, Ombudsman membuat sembilan rekomendasi untuk Pemkab Tangerang. Penataan Kampung Baru Dadap tidak boleh dilakukan sebelum sembilan rekomendasi tersebut terpenuhi.

Sembilan rekomendasi itu mencakup penyelesaian peraturan daerah terkait penataan permukiman sebelum melakukan penataan permukiman Kampung Baru Dadap. Pemkab Tangerang, kata Alamsyah, melakukan penataan setelah menerima tugas pembantuan dari Pemprov Banten.

Tugas Pembantuan itu diatur dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemprov Banten juga melakukan penataan harus berdasarkan kewenangan sesuai undang-undang. Pemkab direkomendasikan membuat peraturan daerah tentang penataan permukiman kumuh sebagai landasan hukum.

Pemkab juga harus menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai rencana penanganan kawasan Kampung Baru Dadap berikut perkiraan anggaran per tahun secara proporsional. Peraturan lainnya yang juga perlu dibuat yakni Keputusan Bupati mengenai penetapan lokasi permukiman kumuh berdasarkan perda penataan permukiman kumuh.

Ombudsman juga merekomendasikan agar penataan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya pembangunan fasilitas Islmaic Center dan Kawasan Pendidikan Modern.

Pemkab Tangerang juga harus memberikan kompensasi kepada warga atas tanah milik warga yang berstatus hak milik.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melayani warga Kampung Baru Dadap untuk membuat surat keterangan tanah (SKT). Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, kata Alamsyah, direkomendasikan menerima dan secara proaktif memproses permohonan pendaftaran tanah oleh warga apabila dalam 30 hari permohonan SKT yang diajukan secara tertulis oleh warga tidak direspon oleh kelurahan.

Di sisi lain, Pemkab Tangerang harus memastikan bahwa perencanaan penanganan, pola penanganan dan pelaksanaan penanganan Kampung Baru Dadap dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas hidup warga.

Selain itu juga tidak memisahkan warga dari mata pencaharian asal mereka sebagai nelayan.

Program nasional

Ombudsman menegaskan, penataan Kampung Baru Dadap di Kabupaten Tangerang, Banten, tetap dilakukan. Namun, Pemerintah Kabupaten Tangerang harus memenuhi rekomendasi Ombudsman.

Pasalnya penataan Dadap yang sudah menjadi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 - 2019. Dalam RPJMN, penataan Dadap masuk dalam program 100-0-100 yang digagas Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Program 100-0-100 merupakan program ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi serta drainase di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini (penataan Kampung Baru Dadap) adalah program nasional, harus dijalankan Pemprov Banten dan Pemkab Tangerang," kata Alamsyah.

Kampung Baru Dadap termasuk dalam kategori kumuh berat dan harus dilakukan penataan. Namun penataan tidak bisa dilakukan dengan model Pemkab Tangerang sebelumnya. Penataan harus melibatkan partisipasi masyarakat.

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, mengungkapkan rekomendasi Ombudsman RI tidak menghentikan penataan Kampung Baru Dadap. Pihaknya tetap bisa melanjutkan penataan.

Kompas TV Warga Dadap: Tolong Libatkan Kami!


EditorEgidius Patnistik
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X