Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Sampai Pilkada Rusak NKRI

Kompas.com - 28/10/2016, 06:00 WIB
Jodhi Yudono

Penulis

Sumber ANTARA

JAKARTA, KOMPAS.com--Sejumlah tokoh agama meminta semua pihak bersikap dewasa dalam menjalani proses pemilihan kepala daerah sehingga pesta demokrasi itu jangan sampai merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Betapa pun ada perbedaan jangan sampai menimbulkan perpecahan," kata Ketua PBNU Marsudi Syuhud saat konferensi pers bersama para tokoh agama di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis.

Marsudi menegaskan bahwa pesan itu tidak hanya ditujukan bagi Pilkada DKI yang memang bertensi tinggi, melainkan juga untuk pilkada di seluruh Indonesia.

"Kalau kita berkomitmen terhadap NKRI mari kita laksanakan pilkada dengan benar, tidak menggunakan isu yang bisa memecah NKRI," tambah Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana L Linggaraja.

Menurut tokoh lintas agama, isu yang berpotensi memecah NKRI adalah yang menyangkut suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) sehingga harus dihindari dalam pilkada.

Sementata itu, Sekjen Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan NKRI dibangun atas komitmen bersama warga bangsa termasuk oleh semua agama yang ada di Tanah Air.

"Jangan hanya karena kepentingan sesaat, kepentingan lima tahunan, kita korbankan kepentingan yang lebih besar. Sejak awal seluruh agama membangun bangsa ini," kata dia.

Para tokoh agama itu menyerukan agar agama tidak ditarik-tarik ke ranah politik dan sebaliknya politik tidak dibawa ke ranah agama.

"Nilai-nilai luhur agama seharusnya disumbangkan bagi demokratisasi, bukan dipolitisasi. Nilai agama hendaknya menjadi landasan moral pilkada," kata Gomar Gultom.

"Tidak benar agama membawa kerusakan. Agama harus dikembalikan kesuciannya," tambah tokoh Buddha Suhadi Senjaya.

Senada dengan itu, Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) I Ketut Parwata mengatakan dalam kegiatan apa pun, terlebih pilkada, harus ditunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab.

"Secara sadar kita pilih demokrasi dalam memilih pemimpin. Kita harus konsekuen," kata Parwata.

Tokoh lintas agama itu menyerukan agar masyarakat tidak mudah terpancing isu tidak jelas terutama yang disebarkan melalui media sosial.

Mereka juga mengimbau media massa tidak menyiarkan berita yang meresahkan, terlebih memancing reaksi keras publik, meski ratingnya tinggi.

"Pilkada itu pesta penuh suka cita, jangan karena kesalahan jadi duka cita," kata Sekjen Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Antonius Subianto Bunyamin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebakaran Rumah di Gang Sempit Petamburan, Pemiliknya Alami Luka Bakar di Wajah

Kebakaran Rumah di Gang Sempit Petamburan, Pemiliknya Alami Luka Bakar di Wajah

Megapolitan
Heru Budi Sebut Jakarta Bakal Terus Kekurangan Sekolah karena Banyaknya Pendatang

Heru Budi Sebut Jakarta Bakal Terus Kekurangan Sekolah karena Banyaknya Pendatang

Megapolitan
Pengelolaan Biskita Transpakuan Secara Mandiri Dianggap Membebani APBD Kota Bogor

Pengelolaan Biskita Transpakuan Secara Mandiri Dianggap Membebani APBD Kota Bogor

Megapolitan
Kasus Ibu Kandung Culik Anak di Johar Baru Berakhir Damai, KPAI Apresiasi

Kasus Ibu Kandung Culik Anak di Johar Baru Berakhir Damai, KPAI Apresiasi

Megapolitan
Mengapa Jalan Tikus di Jakarta Tersembunyi dan Sering Diabaikan Pemerintah?

Mengapa Jalan Tikus di Jakarta Tersembunyi dan Sering Diabaikan Pemerintah?

Megapolitan
KPAI Sebut Perceraian Orangtua dan KDRT Berpotensi Melanggar Hak Anak

KPAI Sebut Perceraian Orangtua dan KDRT Berpotensi Melanggar Hak Anak

Megapolitan
Proyek Galian yang Ambles di Tebet Diduga Tidak Berizin

Proyek Galian yang Ambles di Tebet Diduga Tidak Berizin

Megapolitan
Pengamat Sebut Jalan Tikus Kerap Tak Dianggap, Perbaikan Butuh Waktu Lama

Pengamat Sebut Jalan Tikus Kerap Tak Dianggap, Perbaikan Butuh Waktu Lama

Megapolitan
Sejoli Mencuri 4 Tabung Elpiji 3 Kilogram di Warung Wilayah Depok

Sejoli Mencuri 4 Tabung Elpiji 3 Kilogram di Warung Wilayah Depok

Megapolitan
Plang JakHabitat DP Rp 0 di Rusunami Cilangkap Hilang, Heru Budi: Saya Enggak Utak-atik

Plang JakHabitat DP Rp 0 di Rusunami Cilangkap Hilang, Heru Budi: Saya Enggak Utak-atik

Megapolitan
Polisi Selidiki Kemungkinan Tindak Pidana Kasus Wanita Tewas Dalam Kamar Mandi Rumah Kos di Jaktim

Polisi Selidiki Kemungkinan Tindak Pidana Kasus Wanita Tewas Dalam Kamar Mandi Rumah Kos di Jaktim

Megapolitan
KAI Commuter Pastikan Perbaikan Rel di Palmerah-Kebayoran Sudah Selesai

KAI Commuter Pastikan Perbaikan Rel di Palmerah-Kebayoran Sudah Selesai

Megapolitan
Pria yang Tewas Gantung Diri di Koja Tinggalkan Surat, Isinya 'Maafin Bapak'...

Pria yang Tewas Gantung Diri di Koja Tinggalkan Surat, Isinya "Maafin Bapak"...

Megapolitan
Lara Remaja Perempuan di Cengkareng, Dijual Pacar ke Pria Hidung Belang lewat 'Open BO' hingga Hamil

Lara Remaja Perempuan di Cengkareng, Dijual Pacar ke Pria Hidung Belang lewat "Open BO" hingga Hamil

Megapolitan
Pengamat: Jika Bikin Proyek Galian di Jalan Tikus, Harus Dikembalikan seperti Semula

Pengamat: Jika Bikin Proyek Galian di Jalan Tikus, Harus Dikembalikan seperti Semula

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com