Hindari Tarif Baru Pengurusan STNK, Pemilik Kendaraan Penuhi Samsat Bekasi

Kompas.com - 05/01/2017, 11:09 WIB
Kantor Samsat Kota Bekasi, Jawa Barat, KOMPAS.com/Sandro GatraKantor Samsat Kota Bekasi, Jawa Barat, "diserbu" warga yang ingin mengurus surat kendaraan, Kamis (5/1/2017).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAna Shofiana Syatiri

BEKASI, KOMPAS.com - Kantor Samsat Kota Bekasi, Jawa Barat, "diserbu" warga yang ingin mengurus surat kendaraan, Kamis (5/1/2017). Dampaknya, kantor Samsat sesak.

Pantauan Kompas.com sejak pukul 7.30 WIB, terlihat antrean panjang  kendaraan yang akan melakukan pengecekan fisik kendaraan. Antrean sampai jalanan di luar Kantor Samsat.

Setiap lantai di Samsat disesaki pengunjung. Mereka berdesakan tanpa ada antrean. Tempat duduk yang disediakan tak sebanding dengan mereka yang datang.

Mereka berdiri memenuhi depan setiap loket. Akhirnya, mereka yang dipanggil petugas kesulitan untuk maju ke loket. Para petugas tak terlihat menertibkan pengunjung.

Beberapa warga yang Kompas.com wawancarai mengaku datang hari ini agar tidak terkena tarif baru dalam kepengurusan surat-surat kendaraan. Tarif baru berlaku pada Jumat (6/1/2017).

KOMPAS.com/Sandro Gatra Antrean mengurus perpanjangan STNK di Kantor Samsat Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (5/1/2017).
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016.

Peraturan ini dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang hal sama, berlaku efektif mulai 6 Januari 2017.

Isinya mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara nasional.

Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat. Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp 50.000, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp 100.000. Untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000.

"Saya sudah datang kemarin. Penuh banget. Saya pulang. Sekarang malah lebih parah," kata Lisna (38), salah satu warga.

Tak sedikit warga yang paham soal PP yang baru. Ada yang mengira kenaikan tarif pada pajak kendaraan. Petugas berkali-kali menjelaskan kepada warga yang belum paham.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Megapolitan
Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Megapolitan
Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Megapolitan
Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Megapolitan
Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Megapolitan
Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

Megapolitan
Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

Megapolitan
Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

Megapolitan
Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

Megapolitan
Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

Megapolitan
Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Megapolitan
Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X