Hakim Tegur Pengacara Ahok karena Ajukan Pertanyaan Tak Relevan

Kompas.com - 31/01/2017, 21:43 WIB
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (31/1/2017). Sidang kedelapan tersebut masih mengagendakan mendengarkan keterangan lima saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum. POOL / SINDO / ISRA TRIANSYAHGubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (31/1/2017). Sidang kedelapan tersebut masih mengagendakan mendengarkan keterangan lima saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Hakim, Dwiarso Budi Santiarto, menegur anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok karena mengajukan pertanyaan yang tidak relevan dalam sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017) malam.

Kuasa hukum Ahok awalnya menanyai saksi pelapor, Ibnu Baskoro, tentang latar belakang pendidikannya yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Saudara kuliah S2 di National University dari pertengahan tahun 1984 sampai akhir tahun 1985 di San Diego, USA," tanya seorang anggota tim kuasa hukum Ahok kepada Ibnu.

Anggota tim kuasa hukum Ahok itu menjelaskan bahwa Ibnu tidak melalui pendidikan S1 terlebih dahulu sebelum mendapat gelar S2 di National University. Ibnu menempuh pendidikan D3 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Tim kuasa hukum Ahok kemudian menanyakan beberapa pertanyaan lagi, seperti penyetaraan pendidikan dengan Dikti serta universitas yang memenuhi peraturan perundang-undangan.

"Anda tahu kalau jumping (dari D3 ke S2) itu termasuk perbuatan melawan hukum dan tidak ada di dalam perundang-undangan, bisa terancam lima tahun penjara?" tanya kuasa hukum kepada Ibnu.

"Tidak tahu," kata Ibnu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) langsung memprotes pertanyaan tim kuasa hukum Ahok. Pasalnya pertanyaan itu sudah melenceng dan tidak substantif.

Setelah berdiskusi, majelis hakim menilai pertanyaan yang diajukan tim kuasa hukum Ahok tidak substantif dan tak terkait dakwaan.

"Kalau penasehat hukum tidak terima dengan gelar saksi pada berita acara pemeriksaan, tempuh jalur hukum saja. Kalau dibahas di sini, tidak ada penyelesaiannya. Langsung masuk dakwaan, pertanyaan saja, daripada buang waktu," kata Dwiarso.

Ada tiga saksi yang bersaksi pada persidangan Ahok hari ini, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar, dan saksi pelapor Ibnu Baskoro.

Ahok didakwa telah melakukan penodaan agama karena mengutip Surat Al-Maidah ayat 51 saat berpidato pada kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu pada September 2016. JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jakarta Tak Naik Level meskipun Jadi Pusat Omicron

PPKM Jakarta Tak Naik Level meskipun Jadi Pusat Omicron

Megapolitan
Warga Terdampak Proyek JIS Tinggal di Pinggir Rel Kereta, PT KAI Akan Lakukan Penertiban

Warga Terdampak Proyek JIS Tinggal di Pinggir Rel Kereta, PT KAI Akan Lakukan Penertiban

Megapolitan
[BERITA FOTO] Sisi Lain JIS, Deretan Bedeng Berdinding Triplek di Balik Megahnya Stadion Bertaraf Internasional

[BERITA FOTO] Sisi Lain JIS, Deretan Bedeng Berdinding Triplek di Balik Megahnya Stadion Bertaraf Internasional

Megapolitan
7 Fakta Rentenir Tewas di Tangan Nasabah: Mulanya Belum Bisa Bayar Utang hingga Berujung Saling Bacok

7 Fakta Rentenir Tewas di Tangan Nasabah: Mulanya Belum Bisa Bayar Utang hingga Berujung Saling Bacok

Megapolitan
Kala Jakarta Simpan Bom Waktu Omicron akibat 3T yang Lemah...

Kala Jakarta Simpan Bom Waktu Omicron akibat 3T yang Lemah...

Megapolitan
Laju Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Terlalu Cepat

Laju Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Terlalu Cepat

Megapolitan
Kala Unggahan Anies soal 'Suara Sumbang' Disambut Nyanyian Giring Ganesha

Kala Unggahan Anies soal "Suara Sumbang" Disambut Nyanyian Giring Ganesha

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta Diperpanjang, WFO Wajib 50 Persen Kecuali...

PPKM Level 2 Jakarta Diperpanjang, WFO Wajib 50 Persen Kecuali...

Megapolitan
Polemik Kampung Susun Bayam, Dijanjikan untuk Warga tapi Malah Akan Ditempati Pekerja JIS

Polemik Kampung Susun Bayam, Dijanjikan untuk Warga tapi Malah Akan Ditempati Pekerja JIS

Megapolitan
Pemilik Ruko di Cilandak Nekat Bongkar Trotoar untuk Akses Jalan Kendaraan

Pemilik Ruko di Cilandak Nekat Bongkar Trotoar untuk Akses Jalan Kendaraan

Megapolitan
Saling Sindir Giring dan Anies, Bermula dari Formula E hingga Sindiran Suara Sumbang...

Saling Sindir Giring dan Anies, Bermula dari Formula E hingga Sindiran Suara Sumbang...

Megapolitan
Anggota TNI AD Meninggal Ditusuk: Polisi Tetapkan 1 Tersangka, Puspom TNI Turun Tangan

Anggota TNI AD Meninggal Ditusuk: Polisi Tetapkan 1 Tersangka, Puspom TNI Turun Tangan

Megapolitan
Kala Wisma Atlet Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Kala Wisma Atlet Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Megapolitan
Polisi Ungkap Modus Pelaku Sodomi Anak Penyandang Autis di Bekasi

Polisi Ungkap Modus Pelaku Sodomi Anak Penyandang Autis di Bekasi

Megapolitan
Diperpanjang, PPKM DKI Jakarta Masih Level 2

Diperpanjang, PPKM DKI Jakarta Masih Level 2

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.