Setelah Lebaran, 30 Bangunan di Jakarta Barat Akan Ditertibkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Administratif Jakarta Barat akan menertibkan 30 bangunan usai Lebaran tahun ini.

"Kita terima surat perintah dari Sudin Citata Jakbar (Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Barat) soal perintah pembongkaran 30 bangunan itu," ujar Kasatpol PP Jakarta Barat Tamo PS kepada Kompas.com, Kamis (18/5/2017).

Tamo mengatakan, setelah surat perintah itu diterima, satpol PP tak serta merta dapat segera melakukan pembongkaran karena ada beberapa tahapan yang harus ditempuh.

"Tapi nantinya akan dirapatkan lagi dengan pihak-pihak terkait, misalkan saja TNI dan Polri. Ini berhubungan dengan jumlah personel yang akan melakukan pembongkaran dan ketersediaan peralatannya. Kalau enggak ada kesepakatan, kami enggak berani bongkar," kata dia.

(Baca juga: Sebelum Penertiban, Pemprov DKI Data Warga yang Bertahan di Pasar Ikan)

Selain itu, pihaknya tengah menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta yang akan menjadi pedoman dan bukti legalitas pelaksanaan penertiban.

"Nanti akan ada pendelegasian wewenang dari pergub. Mungkin nantinya juga akan diatur masalah pendanaannya dan lain-lain," ujar Tamo.

Ia juga mengatakan, ke-30 bangunan yang akan ditertibkan tersebut dianggap tak sesuai dengan ketentuan teknis pendirian bangunan di kawasan tersebut.

Ada bangunan yang memotong badan jalan misalnya, atau tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB).

Dari 30 bangunan yang akan ditertibkan ini, sebagian besarnya merupakan bangunan rumah pribadi.

"Ini contohnya rumah di jalan Raya Panjang, Kedoya Utara, Kebon Jeruk. Rumah ini berdiri di atas rencana pembangunan jalan, jadi harus ditertibkan," kata Tamo.

(Baca juga: Warga Manggarai Tak Mau TNI/Polri Terlibat Penertiban oleh PT KAI )

Lebih jauh mengenai 30 bangunan yang akan ditertibkan, Tamo mengatakan bahwa pihaknya belum melakukan pengecekan lebih detail.

Kendati demikian, menurut dia, dari 30 bangunan itu, sepertinya tidak ada hotel atau kantor.

"Saya belum cek satu per satu. Nanti kalau pergubnya sudah keluar, baru kita cek kembali. Kalau ada warga yang punya informasi bangunan lain yang melanggar, bisa diinfokan ke kami, nanti kami akan ke lapangan," kata dia.