Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upaya Anies-Sandi Masukkan Program ke APBD-P dan Permintaan untuk Tak Buru-buru

Kompas.com - 02/06/2017, 09:21 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno sempat menggagas pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Pertemuan itu dalam rangka membahas program OK-OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship) agar bisa masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) DKI Jakarta tahun 2017.

Sandi melihat ada sinyal positif bahwa sebagian dari program OK-OCE bisa dimasukkan ke dalam APBD-P oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Hari Senin atau Selasa saya akan coba menghubungi Pak Djarot untuk menghadap beliau, coba bisa mensinergikan sisa dua sampai tiga bulan terakhir, di mana mungkin kami bisa langsung take off kalau beberapa program kami ini mendapat akomodasi dari anggaran perubahan tahun 2017," kata Sandi, Minggu (14/5/2017).

Sandi dan gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengirimkan surat resmi untuk meminta audiensi dengan Djarot.

 Baca: Tim Sinkronisasi Yakin Program Anies-Sandi Masuk APBD-P 2017

Menurut Sandi, rencana pertemuan dengan Djarot juga untuk menjembatani kehadiran tim sinkronisasi Anies-Sandi.

Tim sinkronisasi membuat kajian yang menjadi bahan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2018.

Adapun RKPD merupakan dasar untuk menyusun APBD 2018. Djarot pun bersedia untuk bertemu Anies-Sandi dan akan mencari waktu yang tepat. Namun, dia menyebut hanya akan berbicara di tatanan kebijakan saat nanti bertemu Anies dan Sandi.

Sebab, pembahasan anggaran akan dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) DKI Jakarta dan tim sinkronisasi Anies-Sandi.

"Kami lebih banyak bicara di tatanan kebijakan," kata Djarot.

Meski begitu, hingga saat ini, pertemuan Anies-Sandi dan Djarot belum juga terealisasi. Sementara tim sinkronisasi Anies-Sandi beberapa kali melakukan forum sinkronisasi bersama TAPD di Balai Kota DKI Jakarta untuk menyusun RKPD 2018.

Sementara itu, ketua tim sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said, kemudian menyebut tidak memaksakan program Anies-Sandi masuk dalam APBD-P 2017.

"Yang tadi kita bicarakan adalah untuk tahun 2018, kalau 2017 (APBD-P) kan waktunya tinggal sedikit juga ya jadi kita tidak jadikan prioritas," ujar Sudirman, Sabtu (20/5/2017).

Baca: Sumarsono: APBD-P DKI 2017 Kewenangan Djarot untuk Realisasikan Janji

Halaman:


Terkini Lainnya

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com