Anies-Sandi dan Sejumlah Janji untuk Warga Bukit Duri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno terikat sejumlah janji dengan warga Bukit Duri di Jakarta Selatan. Janji itu mereka buat saat masa kampanye Pilkada DKI 2017. Realisasi janji-janji itu mulai ditagih begitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan class action mereka terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI disebut telah melanggar hukum atas penggusuran yang dilakukan pada 28 September 2016.

Majelis hakim menyatakan penggusuran yang dilakukan pemerintah telah melanggar hak asasi manusia. Pemerintah secara sewenang-wenang menggusur warga penggugat tanpa musyawarah dan ganti rugi yang berkeadilan. Atas pertimbangan itu, warga dinyatakan berhak menerima ganti rugi.

Baca juga : Besok, Warga Bukit Duri Akan Temui Anies di Balai Kota Tagih Janji Kampanye

Hakim memutuskan nilai ganti ruginya sebesar Rp 200 juta untuk 89 anggota kelompok dan empat perwakilan kelompok. Totalnya, Pemprov DKI harus membayar ganti rugi Rp 18,6 miliar.

Setelah mengetahui putusan itu, Anies menyatakan Pemprov DKI tidak mengajukan banding.

"Mengenai Bukit Duri, kami menghormati keputusan pengadilan, kita tidak berencana melakukan banding," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (26/10/2017) kemarin.

Ia mengatakan, satu per satu permasalahan akan diselesaikan. Mulai dari urusan ganti rugi, janji kampung deret, dan janji-janji yang lain. Anies tidak mengatakan apakah akan membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan. Dia juga belum memastikan realisasi kampung deret di lokasi itu. Dia hanya mengatakan akan mendiskusikan semuanya bersama warga Bukit Duri.

"Kami akan ajak sama-sama bicara, dihitung sama-sama. Kemarin perhitungannya seperti apa, mau diapakan. Masyarakat menginginkan seperti apa, pemerintah ingin apa," ujar Anies.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Deretan rumah-rumah warga di pinggir Sungai Ciliwung di Kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2012). Warga yang tinggal di bantaran Ciliwung harus mulai waspada banjir seiring dengan datangnya musim penghujan.

Bukit Duri menjadi salah satu kawasan yang sering dikunjungi Anies-Sandi saat masa kampanye dulu. Anies bahkan menandatangani kontrak politik dengan warga setempat. Kontrak politik itu berisi 10 poin, yakni;

1. Moratorium Penggusuran.

2. Pembenahan kawasan padat dilakukan secara partisipatif tanpa penggusuran.

3. Mengeksekusi putusan PTUN yang memenangkan tuntutan warga Bukit Duri atas penggusuran yang sewenang-wenang dengan memberikan ganti rugi yang wajar.

4. Pembangunan kampung deret di kawasan bekas gusuran Bukit Duri sebagai ganti rugi atas penggusuran paksa atas rumah warga yang sudah dilakukan.

5. Membangun pembangunan kota demi kebahagiaan warga dengan membuka 200.000 lapangan kerja usaha kecil, yang kebanyakan dijalankan perempuan.

6. Pemberian KJP Plus yang memberi dukungan pendidikan di luar biaya SPP untuk meringankan beban keluarga serta meningkatkan kesejahteraan murid dan guru.

7. Membangun pusat layanan terpadu mulai dari Puskesmas, RSUD dan RSUP bagi perempuan korban kekerasan.

8. Membangun kembali atau renovasi segera sekolah yang rusak.

9. Terbukanya akses usaha kecil bagi perempuan, perempuan kepala keluarga dalam pengelolaan industri rumahan dan usaha kecil.

10. Pemberian KJS plus dengan pemberian layanan kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan air bersih.

Untuk menagih semua itu, warga Bukit Duri akan datang ke Balai Kota, Jumat pagi ini.

Rumiati, anggota Komunitas Ciliwung Merdeka yang membantu advokasi sebagian warga Bukit Duri yang tergusur, mengatakan akan datang ramai-ramai naik bus. Mereka hendak menagih janji Anies kepada warga yang disampaikan saat kampanye.

Baca juga : Warga Bukit Duri Minta Pemprov DKI Bayar Rp 18,6 Miliar Uang Ganti Rugi

"Besok akan kami sampaikan soal putusan pengadilan itu juga, kami minta agar dipenuhi, dan jangan sampai ada banding," ujar Rum.