CRM, Pola Baru Pelaporan Qlue yang Ditandatangani Djarot dan Dikerjakan Anies-Sandi

Kompas.com - 24/11/2017, 21:46 WIB
Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (19/9/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (19/9/2017).
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertahankan Qlue sebagai aplikasi pengawasan warga terhadap pelayanan publik di DKI Jakarta.

Meski tetap dipertahankan, pola pelaporan melalui Qlue ini memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan pada masa pemerintahan mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, saat ini proses penanganan laporan dari aplikasi Qlue dilakukan dengan sistem CRM (citizen reporting mechanism). Sedangkan di pemerintahan Ahok menggunakan sistem CROP (Cepat Respon Opini Publik).

"Penggunaan sistem CRM ini dimulai sejak disahkannya Pergub nomor 128 tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi CRM yang ditandatangani mantan gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada Oktober lalu," ujar Premi.

Baca juga : Anies-Sandi Pertahankan Aplikasi Qlue Peninggalan Ahok

Premi menambahkan, CRM merupakan peningkatan fungsi Qlue yang memungkinkan lurah setempat melimpahkan pengaduan masyarakat kepada pihak terkait jika pengaduan tersebut tak masuk lagi dalam tupoksinya.

"Di mana kalau dulu itu kan kalau CROP yang bukan kewenangan lurah itu belum bisa tergambar dengan jelas. Jadi kalau tidak tertindaklanjuti nanti bukan lagi lurahnya yang berapor buruk," lanjut Premi.

Premi melanjutkan, Qlue hanya merupakan salah satu sumber masukan laporan terkait layanan publik. Melalui CRM laporan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Twitter, Facebook maupun dari situs lapor.id dapat ditampung.

Baca juga : Apa Kata Para Camat soal Pengaduan Masyarakat Lewat Aplikasi Qlue?

"Jadi sistemnya nanti laporan itu semua tertampung di CRM dan akan kami evaluasi tindaklanjutnya. Tapi bukan berarti Qlue lantas tidak penting. Karena pada dasarnya CRM itu adalah pengembangan dari Qlue, pengelolanya tetap sama. Hanya sistemnya yang ditingkatkan, nama aplikasinya tetap Qlue," paparnya.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BPTJ Ingin Skuter Listrik Tidak Melintas ke Jalan Raya

Kepala BPTJ Ingin Skuter Listrik Tidak Melintas ke Jalan Raya

Megapolitan
Dugaan Investasi Bodong, Ratusan Nasabah Gugat PT Kampung Kurma di Bogor

Dugaan Investasi Bodong, Ratusan Nasabah Gugat PT Kampung Kurma di Bogor

Megapolitan
BPTJ Sarankan Skuter Listrik Gunakan Trotoar, Pemprov DKI Usulkan Jalur Sepeda

BPTJ Sarankan Skuter Listrik Gunakan Trotoar, Pemprov DKI Usulkan Jalur Sepeda

Megapolitan
Rapat UMK Bekasi 2020 Alot, Serikat Buruh Ancam Blokade Jalan Ahmad Yani Bekasi

Rapat UMK Bekasi 2020 Alot, Serikat Buruh Ancam Blokade Jalan Ahmad Yani Bekasi

Megapolitan
Keluarga Pengguna Skuter Listrik yang Tewas Ditabrak Mobil Dapat Santunan Rp 50 Juta

Keluarga Pengguna Skuter Listrik yang Tewas Ditabrak Mobil Dapat Santunan Rp 50 Juta

Megapolitan
Ini Alasan Buruh Kota Bekasi Dorong UMK 2020 Jadi Rp 4,9 Juta

Ini Alasan Buruh Kota Bekasi Dorong UMK 2020 Jadi Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Minta UMK Bekasi 2020 Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Klaim Sudah Lakukan Survei

Minta UMK Bekasi 2020 Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Klaim Sudah Lakukan Survei

Megapolitan
Buruh Kota Bekasi Ingin UMK Sebesar Rp 4,9 Juta

Buruh Kota Bekasi Ingin UMK Sebesar Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Polisi Kaji Ruas Jalan yang Dapat Dilintasi Skuter Listrik GrabWheels

Polisi Kaji Ruas Jalan yang Dapat Dilintasi Skuter Listrik GrabWheels

Megapolitan
Pulang Kampung demi Pilih Kepala Desa, Warsidin Kembali ke Jakarta Tinggal Nama

Pulang Kampung demi Pilih Kepala Desa, Warsidin Kembali ke Jakarta Tinggal Nama

Megapolitan
Ratusan Buruh Kawal Rapat Pembahasan UMK Bekasi 2020

Ratusan Buruh Kawal Rapat Pembahasan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Penabrak Pengguna GrabWheels Tidak Ditahan Bukan karena Anak Orang Penting

Penabrak Pengguna GrabWheels Tidak Ditahan Bukan karena Anak Orang Penting

Megapolitan
BPTJ: Penggunaan Transportasi Umum Baru 30 Persen di Jabodetabek

BPTJ: Penggunaan Transportasi Umum Baru 30 Persen di Jabodetabek

Megapolitan
Awal Mula Toko Minyak Wangi Menjamur di Kawasan Condet

Awal Mula Toko Minyak Wangi Menjamur di Kawasan Condet

Megapolitan
Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok adalah Guru

Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok adalah Guru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X