Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CRM, Pola Baru Pelaporan Qlue yang Ditandatangani Djarot dan Dikerjakan Anies-Sandi

Kompas.com - 24/11/2017, 21:46 WIB
Sherly Puspita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertahankan Qlue sebagai aplikasi pengawasan warga terhadap pelayanan publik di DKI Jakarta.

Meski tetap dipertahankan, pola pelaporan melalui Qlue ini memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan pada masa pemerintahan mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, saat ini proses penanganan laporan dari aplikasi Qlue dilakukan dengan sistem CRM (citizen reporting mechanism). Sedangkan di pemerintahan Ahok menggunakan sistem CROP (Cepat Respon Opini Publik).

"Penggunaan sistem CRM ini dimulai sejak disahkannya Pergub nomor 128 tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi CRM yang ditandatangani mantan gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada Oktober lalu," ujar Premi.

Baca juga : Anies-Sandi Pertahankan Aplikasi Qlue Peninggalan Ahok

Premi menambahkan, CRM merupakan peningkatan fungsi Qlue yang memungkinkan lurah setempat melimpahkan pengaduan masyarakat kepada pihak terkait jika pengaduan tersebut tak masuk lagi dalam tupoksinya.

"Di mana kalau dulu itu kan kalau CROP yang bukan kewenangan lurah itu belum bisa tergambar dengan jelas. Jadi kalau tidak tertindaklanjuti nanti bukan lagi lurahnya yang berapor buruk," lanjut Premi.

Premi melanjutkan, Qlue hanya merupakan salah satu sumber masukan laporan terkait layanan publik. Melalui CRM laporan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Twitter, Facebook maupun dari situs lapor.id dapat ditampung.

Baca juga : Apa Kata Para Camat soal Pengaduan Masyarakat Lewat Aplikasi Qlue?

"Jadi sistemnya nanti laporan itu semua tertampung di CRM dan akan kami evaluasi tindaklanjutnya. Tapi bukan berarti Qlue lantas tidak penting. Karena pada dasarnya CRM itu adalah pengembangan dari Qlue, pengelolanya tetap sama. Hanya sistemnya yang ditingkatkan, nama aplikasinya tetap Qlue," paparnya.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penyidik Ubah 'Password' E-mail dan Instagram Aiman, Peneliti: Harus Hargai Privasi!

Penyidik Ubah "Password" E-mail dan Instagram Aiman, Peneliti: Harus Hargai Privasi!

Megapolitan
Saat Nyanyian Para Tahanan Mampu Kecoh Polisi agar Bisa Kabur dari Polsek Tanah Abang, Sang Istri Diduga Terlibat

Saat Nyanyian Para Tahanan Mampu Kecoh Polisi agar Bisa Kabur dari Polsek Tanah Abang, Sang Istri Diduga Terlibat

Megapolitan
Sebut Ahli yang Dihadirkan Aiman Witjaksono Tidak Relevan, Polda Metro Enggan Bertanya

Sebut Ahli yang Dihadirkan Aiman Witjaksono Tidak Relevan, Polda Metro Enggan Bertanya

Megapolitan
Beli Beras 50 Kilogram Rp 700.000, Pengusaha Warteg: Dulu Rp 500.000 Masih Dapat

Beli Beras 50 Kilogram Rp 700.000, Pengusaha Warteg: Dulu Rp 500.000 Masih Dapat

Megapolitan
Transjakarta Rute Pulogadung-Kantor Wali Kota Jakut Mulai Beroperasi Hari Ini

Transjakarta Rute Pulogadung-Kantor Wali Kota Jakut Mulai Beroperasi Hari Ini

Megapolitan
Kisah Andi Teguhkan Hati Cari Kerja Berdasar Restu Orangtua

Kisah Andi Teguhkan Hati Cari Kerja Berdasar Restu Orangtua

Megapolitan
BNN Musnahkan 42 Kg Narkotika, Ada Sabu dan 'Cannabinoid' Sintetis

BNN Musnahkan 42 Kg Narkotika, Ada Sabu dan "Cannabinoid" Sintetis

Megapolitan
Di Sidang Aiman, Ahli Hukum Pers: Wartawan Punya Hak Tolak demi Lindungi Narasumber

Di Sidang Aiman, Ahli Hukum Pers: Wartawan Punya Hak Tolak demi Lindungi Narasumber

Megapolitan
Harga Bahan Pokok Melonjak, Omzet Pedagang Warteg Merosot

Harga Bahan Pokok Melonjak, Omzet Pedagang Warteg Merosot

Megapolitan
Dalam Sidang Aiman, Pakar Hukum Sebut Surat Penyitaan Seharusnya Ditandatangani Ketua PN

Dalam Sidang Aiman, Pakar Hukum Sebut Surat Penyitaan Seharusnya Ditandatangani Ketua PN

Megapolitan
Ular Sanca 2 Meter Masuk Kandang Ayam Milik Warga di Sindangbarang Bogor

Ular Sanca 2 Meter Masuk Kandang Ayam Milik Warga di Sindangbarang Bogor

Megapolitan
6 Saksi Diperiksa dalam Kasus Pria Tewas Dibacok Gangster di Klender

6 Saksi Diperiksa dalam Kasus Pria Tewas Dibacok Gangster di Klender

Megapolitan
Dilema Pengusaha Warteg, Ingin Naikkan Harga tapi Takut Pelanggan Kabur

Dilema Pengusaha Warteg, Ingin Naikkan Harga tapi Takut Pelanggan Kabur

Megapolitan
Dijanjikan Pekerjaan, Bocah Perempuan Asal Sumbar Dibuang di Kolong Tol Ancol

Dijanjikan Pekerjaan, Bocah Perempuan Asal Sumbar Dibuang di Kolong Tol Ancol

Megapolitan
Keluhan Para Pencari Kerja: Kalau Ditolak, HRD Kabari Saja Enggak Apa-apa

Keluhan Para Pencari Kerja: Kalau Ditolak, HRD Kabari Saja Enggak Apa-apa

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com