Sandiaga Minta Kebijakan Pemprov di Tanah Abang Tak Dihakimi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta masyarakat tak menghakimi Pemprov DKI terkait penataan Tanah Abang yang dikeluhkan pengemudi angkutan kota.

"Kita enggak mau kebijakan kita ini di-judge katanya-katanya dan dengan wawancara yang sifatnya anekdotal. Jadi kita mau semuanya berbasis hitmap, kita punya tools-nya dan nanti setelah seminggu kita lihat," kata Sandiaga ditemui di kawasan Kota Tua, Sabtu (23/12/2017).

Sistem yang dimaksud Sandiaga adalah data yang ditarik dari Jakarta Smart City. Sandiaga meminta agar masyarakat tak menilai terlalu dini sebelum adanya data yang komprehensif. Sandiaga menyatakan, ia siap menerima masukan dari pengemudi angkutan umum.

"Kalau ada masukan dari teman-teman angkot akan kami pastikan, kan kami enggak mau juga teman-teman angkot itu kehilangan omzetnya gara-gara kebijakan ini," ujarnya.

Baca juga : Sandi: Jalan di Tanah Abang Tak Ditutup, tetapi Direkayasa Lalu Lintas

Kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya yang diterapkan setiap pukul 08.00-18.00 WIB demi menampung pedagang kaki lima (PKL) dikeluhkan oleh sopir angkot yang biasa melintasi jalur itu.

Mereka mengaku belum mendapat sosialisasi terkait kebijakan penutupan jalan itu. Selain itu, mereka protes karena ternyata hanya bus pengumpan transjakarta yang dapat melintasi jalan tersebut. Sopir angkot trayek Tanah Abang berencana melakukan aksi protes akibat penutupan jalur ini.

Baca juga : Anies Selesai Kunjungi Tanah Abang, PKL Kembali Berdagang di Trotoar

"Kami akan demo (protes) besar-besaran besok (Sabtu)," kata John, seorang sopir Mikrolet M 08 (Tanah Abang-Kota) kepada Kompas.com, Jumat (22/12/2017).