Sandiaga: Reklamasi Terindikasi Korupsi dan Cacat Administrasi, Pengembang Tak Boleh Seenaknya

Kompas.com - 13/01/2018, 18:08 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat menghadiri HUT Dinas  Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Mal Pelayanan Publik, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018). Kompas.com/David Oliver PurbaWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat menghadiri HUT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Mal Pelayanan Publik, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, penerbitan sertifikat pulau reklamasi di Teluk Jakarta cacat administrasi. Selain itu, Sandiaga juga menyinggung adanya kasus suap raperda reklamasi yang menyeret mantan anggota DPRD DKI Jakarta Sanusi.

"Sudah ada kasus korupsi, sudah ada orangnya yang masuk penjara, terus sudah ada sekarang pemeriksaan yang berjalan, dan ada cacat administrasi. Pengembang enggak boleh seenaknya, semerta-merta, semena-mena," ujar Sandiaga di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Oleh karena itu, Sandiaga dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi yang sudah terbit.

Baca juga: Tanggapi Sandi, Pakar Sanggah Kejanggalan Sertifikat HGB Reklamasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Sandiaga, siap menghadapi konsekuensi hukum dari pembatalan sertifikat tersebut, termasuk membayar ganti rugi maupun mengembalikan uang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp 483 miliar yang telah dibayarkan pengembang pulau reklamasi. Sandiaga menyebut pengembalian uang bisa menggunakan APBD DKI.

"Semua konsekuensi hukum akan kami lakukan dan kami akan membayar itu sebagai bentuk konsekuensi hukum," katanya.

Baca juga: Sandiaga Akui Pembatalan HGB Reklamasi untuk Penuhi Janji Kampanye

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sandiaga mengatakan, Pemprov DKI tidak bisa tinggal diam atas kesalahan administrasi dalam proses penerbitan sertifikat HGB.

"Pemerintah tuh enggak boleh kalah sama kepentingan sekelompok atau golongan," ucap Sandiaga.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan ucapan Sandiaga yang menyatakan siap membayar ganti rugi kepada pengembang terkait rencana pembatalan sertifikat pulau reklamasi.

Baca juga: Jika Soal Reklamasi Dibawa ke PTUN, DKI Diyakini Bakal Kalah

Menurut Yusril, Pemprov DKI akan merugikan warga jika sertifikat HGB batal dan akhirnya membayar ganti rugi ke pengembang menggunakan APBD.

"Pemprov dapat uang dari mana? Itu, kan, harus dibicarakan dengan DPRD. Kalau dibilang siap membayar kembali, pasti, kan, pakai uang APBD, uang rakyat," kata Yusril.

Kompas TV Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno terus mendapat sorotan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.317 Pelajar di Jaksel Rekam Data e-KTP, Bakal Dicetak Saat Mereka Berusia 17 Tahun

1.317 Pelajar di Jaksel Rekam Data e-KTP, Bakal Dicetak Saat Mereka Berusia 17 Tahun

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tangkap Artis Peran Berinisial JS Terkait Kasus Narkoba

Polda Metro Jaya Tangkap Artis Peran Berinisial JS Terkait Kasus Narkoba

Megapolitan
Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kebakaran di Tambora yang Tewaskan 5 Orang

Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kebakaran di Tambora yang Tewaskan 5 Orang

Megapolitan
Polisi Sebut 5 Orang Tewas karena Terjebak dalam Kebakaran di Tambora

Polisi Sebut 5 Orang Tewas karena Terjebak dalam Kebakaran di Tambora

Megapolitan
Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Atribut Ormas di Semua Wilayah

Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Atribut Ormas di Semua Wilayah

Megapolitan
Pedagang Kalideres Mengaku Rugi hingga Rp 300 Juta karena Kebakaran, Hanya Ditawari Uang Kerahiman Rp 5.000.000

Pedagang Kalideres Mengaku Rugi hingga Rp 300 Juta karena Kebakaran, Hanya Ditawari Uang Kerahiman Rp 5.000.000

Megapolitan
Dituding Minta Uang Cabut Laporan, Adam Deni Laporkan Kuasa Hukum Jerinx

Dituding Minta Uang Cabut Laporan, Adam Deni Laporkan Kuasa Hukum Jerinx

Megapolitan
Kekecewaan Buruh Terhadap Anies: Sebelumnya Duduk Bareng, Kini Tak Ditemui

Kekecewaan Buruh Terhadap Anies: Sebelumnya Duduk Bareng, Kini Tak Ditemui

Megapolitan
4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Serpong

4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Serpong

Megapolitan
Lintasi Jalan Bergelombang, Mobil Boks Terguling di Pondok Indah

Lintasi Jalan Bergelombang, Mobil Boks Terguling di Pondok Indah

Megapolitan
Sepanjang 2021, Jumlah Penumpang KRL Capai Angka Tertinggi pada November

Sepanjang 2021, Jumlah Penumpang KRL Capai Angka Tertinggi pada November

Megapolitan
Duduk Perkara Pemkab Bekasi Beri Info Keliru soal Warga Terpapar Omicron

Duduk Perkara Pemkab Bekasi Beri Info Keliru soal Warga Terpapar Omicron

Megapolitan
Fakta Soal Varian Omicron di Jakarta, Belum Ditemukan dan Kabar yang Sebelumnya Beredar Keliru

Fakta Soal Varian Omicron di Jakarta, Belum Ditemukan dan Kabar yang Sebelumnya Beredar Keliru

Megapolitan
RS Polri Identifikasi 5 Korban Tewas Kebakaran di Tambora lewat DNA

RS Polri Identifikasi 5 Korban Tewas Kebakaran di Tambora lewat DNA

Megapolitan
Sumur Resapan Ambles di Lebak Bulus Diaspal, Kontraktor: Itu Inisiatif Kami, Bukan Program Pemerintah

Sumur Resapan Ambles di Lebak Bulus Diaspal, Kontraktor: Itu Inisiatif Kami, Bukan Program Pemerintah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.