Anggota DPRD: Hubungan dengan DKI Harmonis, Dulu Pokir Dibilang Titipan Proyek

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif memuji hubungan eksekutif dengan legislatif pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Hal ini disampaikan dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Jakarta Timur.

Acara itu juga dihadiri Gubernur Anies. 

"Ini adalah era hubungan eksekutif dan legislatif mulai harmonis," ujar Syarif di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (5/4/2018).

Baca juga: Kata Anies soal Melawan Korupsi Lewat Pokir di APBD

Syarif pun membandingkan dengan pemerintahan yang lama.

Kata dia, dulu pokok pikiran (pokir) DPRD DKI Jakarta sering dianggap sebagai proyek titipan.

"Dulu kalau bicara pokok pikiran adalah titipan proyek. Sekarang saya mau sampaikan yang dimaksud pokir itu bukan titipan proyek DPRD," ujar anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta itu. 

Baca juga: Beda dengan Ahok, Agus Sebut Pokir Anggota DPRD Itu Penting

Syarif mengatakan, pokir merupakan hasil reses yang dilakukan anggota Dewan selama setahun terakhir.

Isinya adalah aspirasi masyarakat yang mengadu kepada DPRD DKI saat reses.

Syarif pun berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kini mengakomodasi pokir. 

Baca juga: Ahok Bocorkan Buku Putih Berisi Pokir DPRD DKI

Dalam musrenbang, sejumlah usulan warga, termasuk melalui pokir ada yang dicoret. Program yang dipilih adalah yang paling mendesak dilaksanakan.

Syarif berpesan agar program yang dicoret itu tidak dihilangkan data-datanya.

"DPRD meminta supaya tidak dihapus datanya," kata Syarif.

Baca juga: Ahok: Kasarnya, Mereka Takut-takuti Saya agar Nego Terima Pokir

Siapa tahu, program tersebut bisa diakomodasi pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun setiap pemerintah kota administrasi Jakarta sedang menggelar musrenbang sejak bulan lalu. Hasil dari musrenbang akan masuk dalam draf anggaran tahun 2019.