Dikritik, Tindakan Polisi Tembak Mati Pelaku Kejahatan

Kompas.com - 22/07/2018, 20:04 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil saat konferensi pers tentang usut tuntas extra judicial killing dalam operasi kewilayahan mandiri 2018 Polda Metro Jaya, Jakarta Minggu (22/07/2018).KOMPAS.com/-DEAN PAHREVI Koalisi Masyarakat Sipil saat konferensi pers tentang usut tuntas extra judicial killing dalam operasi kewilayahan mandiri 2018 Polda Metro Jaya, Jakarta Minggu (22/07/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik penembakan yang menyebabkan kematian oleh kepolisian terhadap terduga pelaku kejahatan jalanan.

Peneliti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Ma'ruf Bajammal mengatakan, polisi tidak seharusnya melakukan penembakan yang menyebabkan kematian kepada pelaku kejahatan jalanan guna menanggulangi tindak kejahatan jelang Asian Games 2018.

Menurut dia, seharusnya polisi melakukan tindakan yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan.

Baca juga: Polisi Tembak Mati Pencuri Kotak Amal Restoran di Cipondoh


"Kalau itu dilakukan untuk mencegah tindakan kriminal, polisi seharusnya melakukan tindakan yang efektif. Makanya kalau penegakan hukum dilakukan dengan cara yang efektif seharusnya tidak perlu dengan cara seperti ini ( tembak mati)," kata Ma'ruf kepada Kompas.com, Minggu (22/7/2018).

Jelang perhelatan Asian Games 2018, polisi melakukan pengamanan di beberapa titik di Jakarta.

Kegiatan itu dinamakan operasi kewilayahan mandiri yang diselenggarakan pada 3 juli hingga 12 juli 2018.

Baca juga: Polisi Tembak Mati Komplotan Jambret Cempaka Putih yang Tewaskan Penumpang Ojek Online

Berdasarkan catatan Koalisi Masyarakat Sipil, dalam operasi tersebut, polisi melakukan penembakan terhadap 52 pelaku kejahatan dan 11 di antaranya tewas.

Ma'ruf menambahkan, pihaknya tidak melarang tindakan yang dilakukan polisi untuk mengatasi kejahatan kriminal.

Namun, jika harus sampai menghilangkan nyawa pelaku terduga kejahatan, hal tersebut sudah bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak hidup setiap orang.

Baca juga: Polisi Tembak Mati Seorang Pelaku Curanmor Di Tangerang

Selain itu, ia mengatakan, tindakan tersebut juga melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuam hukum HAM internasional, seperti hak atas pengadilan yang adil dan berimbang.

"Karena penegakannya pun harus sesuai dengan aturan hukum. Ada prosedur hukum yang harus dijalani," ujar Ma'ruf.

Sebagai contoh, pada tahun 2017, berdasarkan pantauan media dalam jaringan (media daring) yang dilakukan LBH Masyarakat, praktik extra judicial killing (pembunuhan di luar putusan pengadilan) telah menghilangkan nyawa 99 orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Baca juga: Polisi Tembak Mati Pimpinan Geng Kriminal Bad Boys di Jakarta Utara

" Polisi pun sifatnya, kan, menemukan peristiwa pidana bukan menentukan hukum terhadap pelaku pidana. Kalau begini caranya polisi merangkap tuh sekaligus jadi hakim," ucap Ma'ruf.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari ICJR, LBH Jakarta, Amnesty Indonesia, Kontras, LBH Masyarakat, PKNI, dan Imparsial.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Megapolitan
Beda Versi dengan Pertamina soal Penyebab Kecelakaan, Ini Kata Polisi

Beda Versi dengan Pertamina soal Penyebab Kecelakaan, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Pedagang Keluhkan Sepinya Sentra Buku Pasar Kenari

Pedagang Keluhkan Sepinya Sentra Buku Pasar Kenari

Megapolitan
Nunung Sempat Coba Bohongi Polisi Saat Ditangkap di Rumahnya

Nunung Sempat Coba Bohongi Polisi Saat Ditangkap di Rumahnya

Megapolitan
Fraksi PKB DPRD DKI: Wagub Enggak Perlu-perlu Banget, Tidak Urgent

Fraksi PKB DPRD DKI: Wagub Enggak Perlu-perlu Banget, Tidak Urgent

Megapolitan
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan 4 Pengamen Korban Salah Tangkap Digelar

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan 4 Pengamen Korban Salah Tangkap Digelar

Megapolitan
Seniman Instalasi Bambu Getih Getah Resah Publik Hanya Soroti Anggaran

Seniman Instalasi Bambu Getih Getah Resah Publik Hanya Soroti Anggaran

Megapolitan
Nunung Genggam Erat Tangan Suami Saat Sampaikan Permohonan Maaf

Nunung Genggam Erat Tangan Suami Saat Sampaikan Permohonan Maaf

Megapolitan
Ahok: Saya Tak Mungkin Jadi Menteri, Saya Sudah Cacat di Republik Ini

Ahok: Saya Tak Mungkin Jadi Menteri, Saya Sudah Cacat di Republik Ini

Megapolitan
Polisi Mengaku Awalnya Tidak Tahu Pembeli Sabu adalah Nunung

Polisi Mengaku Awalnya Tidak Tahu Pembeli Sabu adalah Nunung

Megapolitan
Nunung Tak Kooperatif Saat Ditangkap Polisi

Nunung Tak Kooperatif Saat Ditangkap Polisi

Megapolitan
Tangkap Nunung dan Suami, Polisi Tegaskan Tak Pernah Menarget Profesi Tertentu

Tangkap Nunung dan Suami, Polisi Tegaskan Tak Pernah Menarget Profesi Tertentu

Megapolitan
Suami Nunung Minta Kado Ultah supaya Istri Stop Pakai Narkoba

Suami Nunung Minta Kado Ultah supaya Istri Stop Pakai Narkoba

Megapolitan
Close Ads X