Dikritik, Tindakan Polisi Tembak Mati Pelaku Kejahatan

Kompas.com - 22/07/2018, 20:04 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil saat konferensi pers tentang usut tuntas extra judicial killing dalam operasi kewilayahan mandiri 2018 Polda Metro Jaya, Jakarta Minggu (22/07/2018).KOMPAS.com/-DEAN PAHREVI Koalisi Masyarakat Sipil saat konferensi pers tentang usut tuntas extra judicial killing dalam operasi kewilayahan mandiri 2018 Polda Metro Jaya, Jakarta Minggu (22/07/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik penembakan yang menyebabkan kematian oleh kepolisian terhadap terduga pelaku kejahatan jalanan.

Peneliti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Ma'ruf Bajammal mengatakan, polisi tidak seharusnya melakukan penembakan yang menyebabkan kematian kepada pelaku kejahatan jalanan guna menanggulangi tindak kejahatan jelang Asian Games 2018.

Menurut dia, seharusnya polisi melakukan tindakan yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan.

Baca juga: Polisi Tembak Mati Pencuri Kotak Amal Restoran di Cipondoh


"Kalau itu dilakukan untuk mencegah tindakan kriminal, polisi seharusnya melakukan tindakan yang efektif. Makanya kalau penegakan hukum dilakukan dengan cara yang efektif seharusnya tidak perlu dengan cara seperti ini ( tembak mati)," kata Ma'ruf kepada Kompas.com, Minggu (22/7/2018).

Jelang perhelatan Asian Games 2018, polisi melakukan pengamanan di beberapa titik di Jakarta.

Kegiatan itu dinamakan operasi kewilayahan mandiri yang diselenggarakan pada 3 juli hingga 12 juli 2018.

Baca juga: Polisi Tembak Mati Komplotan Jambret Cempaka Putih yang Tewaskan Penumpang Ojek Online

Berdasarkan catatan Koalisi Masyarakat Sipil, dalam operasi tersebut, polisi melakukan penembakan terhadap 52 pelaku kejahatan dan 11 di antaranya tewas.

Ma'ruf menambahkan, pihaknya tidak melarang tindakan yang dilakukan polisi untuk mengatasi kejahatan kriminal.

Namun, jika harus sampai menghilangkan nyawa pelaku terduga kejahatan, hal tersebut sudah bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak hidup setiap orang.

Baca juga: Polisi Tembak Mati Seorang Pelaku Curanmor Di Tangerang

Selain itu, ia mengatakan, tindakan tersebut juga melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuam hukum HAM internasional, seperti hak atas pengadilan yang adil dan berimbang.

"Karena penegakannya pun harus sesuai dengan aturan hukum. Ada prosedur hukum yang harus dijalani," ujar Ma'ruf.

Sebagai contoh, pada tahun 2017, berdasarkan pantauan media dalam jaringan (media daring) yang dilakukan LBH Masyarakat, praktik extra judicial killing (pembunuhan di luar putusan pengadilan) telah menghilangkan nyawa 99 orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Baca juga: Polisi Tembak Mati Pimpinan Geng Kriminal Bad Boys di Jakarta Utara

" Polisi pun sifatnya, kan, menemukan peristiwa pidana bukan menentukan hukum terhadap pelaku pidana. Kalau begini caranya polisi merangkap tuh sekaligus jadi hakim," ucap Ma'ruf.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari ICJR, LBH Jakarta, Amnesty Indonesia, Kontras, LBH Masyarakat, PKNI, dan Imparsial.



Terkini Lainnya

Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Megapolitan
Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Megapolitan
150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

Megapolitan
Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Megapolitan
Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Megapolitan
Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Megapolitan
Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Megapolitan
Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Kembali Menggeliat Setelah Tutup karena Rusuh 22 Mei

Pasar Tanah Abang Kembali Menggeliat Setelah Tutup karena Rusuh 22 Mei

Megapolitan
Prabowo-Sandiaga Siap Hadiri Sidang Pertama Gugatan Hasil Pilpres 2019 di MK

Prabowo-Sandiaga Siap Hadiri Sidang Pertama Gugatan Hasil Pilpres 2019 di MK

Megapolitan
Sandiaga: Bambang Widjojanto Punya Rekam Jejak yang Baik Tangani Gugatan di MK

Sandiaga: Bambang Widjojanto Punya Rekam Jejak yang Baik Tangani Gugatan di MK

Megapolitan
BNN Gagalkan Pengiriman 35 Kg Sabu Berkedok Truk Sayur Kol

BNN Gagalkan Pengiriman 35 Kg Sabu Berkedok Truk Sayur Kol

Megapolitan
Sandiaga: Jadi Wakil Presiden atau Tidak, OK OCE Tetap Berjalan...

Sandiaga: Jadi Wakil Presiden atau Tidak, OK OCE Tetap Berjalan...

Megapolitan
Duduk Berbaris di Aspal, Brimob Buka Puasa Bareng TNI hingga Penyandang Disabilitas di Bawaslu

Duduk Berbaris di Aspal, Brimob Buka Puasa Bareng TNI hingga Penyandang Disabilitas di Bawaslu

Megapolitan

Close Ads X