Kompas.com - 03/08/2018, 11:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta BPJS Kesehatan membatalkan tiga aturan baru yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018.

Aturan itu berisi pembatasan jaminan pada kasus katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik. PB IDI menilai aturan tersebut hanya akan merugikan pasien. Selain itu, aturan tersebut dinilai menabrak sejumlah aturan perundang-undangan.

"IDI meminta BPJS Kesehatan membatalkan Perdirjampel Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018 untuk direvisi sesuai dengan kewenangan BPJS Kesehatan yang hanya membahas teknis pembayaran dan tidak memasuki ranah medis," kata Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis dalam konfrensi pers di Kantor IDI Pusat, di Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: PB IDI: 3 Aturan Baru BPJS Kesehatan Akan Merugikan Pasien

Penghematan anggaran

Defisit neraca keuangan yang dialami BPJS Kesehatan membuat lembaga ini berupaya melakukan penghematan biaya.

Merujuk dari Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan tahun 2018, pendapatan ditargetkan mencapai Rp 79,77 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 87,80 triliun yang artinya defisit sekitar Rp 8,03 triliun.

Penghematan itu membuat BPJS Kesehatan mengeluarkan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) baru.

Baca juga: Ketua IDAI: Aturan Baru BPJS Kesehatan Akan Turunkan Hak Hidup Bayi

Peraturan yang diterbitkan tersebut terkait Penjaminan Pelayanan Katarak, Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat, dan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Aturan tersebut mulai berlaku 25 Juli 2018.

Dengan terbitnya tiga aturan itu diyakini BPJS Kesehatan bisa menghemat anggaran hingga Rp 360 miliar.

"Efisiensi yang diharapkan atas penataan penjaminan ketiga tindakan ini hampir sekitar Rp 360 miliar apabila dilaksanakan sejak Juli ini," ujar Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief.

Baca juga: Tahun Ini BPJS Kesehatan Diperkirakan Defisit Rp 16,5 Triliun

Penjelasan terkait tiga aturan baru

BPJS membantah rumor yang beredar yang menyebutkan bahwa BPJS menghapus penjaminan layanan katarak, rehabilitasi medik, dan bayi baru lahir sehat.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat menjelaskan, ketiga pelayanan kesehatan itu tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Di media sosial, terutama Twitter, warganet mempertanyakan kebenaran informasi yang menyebutkan penghapusan tiga layanan itu.

Untuk pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi katarak sesai dengan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut HUT ke-77 RI, Sudin Parekraf Jakpus Akan Gelar Festival Seni di Kemayoran

Sambut HUT ke-77 RI, Sudin Parekraf Jakpus Akan Gelar Festival Seni di Kemayoran

Megapolitan
Bengkel yang Juga Difungsikan sebagai Rumah Terbakar di Tangerang, Satu Orang Tewas

Bengkel yang Juga Difungsikan sebagai Rumah Terbakar di Tangerang, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Pengakuan Terdakwa yang Keroyok Ade Armando Saat Demo di Gedung DPR

Pengakuan Terdakwa yang Keroyok Ade Armando Saat Demo di Gedung DPR

Megapolitan
Penahanan Tersangka Korupsi Gaji Damkar Depok, Bermula dari 'Nyanyian' Sandi soal Selang Cepat Jebol

Penahanan Tersangka Korupsi Gaji Damkar Depok, Bermula dari "Nyanyian" Sandi soal Selang Cepat Jebol

Megapolitan
Sopir Diduga Mengantuk, Mobil Santa Fe Tabrak Pohon dan Tiang lalu Terguling di Jalan Prapanca Jaksel

Sopir Diduga Mengantuk, Mobil Santa Fe Tabrak Pohon dan Tiang lalu Terguling di Jalan Prapanca Jaksel

Megapolitan
Babak Baru Kasus Korupsi Honor Petugas Damkar Depok, Bendahara Dinas Ditahan

Babak Baru Kasus Korupsi Honor Petugas Damkar Depok, Bendahara Dinas Ditahan

Megapolitan
Nasib Petugas PPSU yang Aniaya hingga Tabrak Pacar di Kemang, Kini Dipecat dan Ditahan Polisi

Nasib Petugas PPSU yang Aniaya hingga Tabrak Pacar di Kemang, Kini Dipecat dan Ditahan Polisi

Megapolitan
Aksi Intoleran di Sekolah Jakarta, Guru Larang Murid Pilih Ketua OSIS Nonmuslim hingga Paksa Siswi Berjilbab

Aksi Intoleran di Sekolah Jakarta, Guru Larang Murid Pilih Ketua OSIS Nonmuslim hingga Paksa Siswi Berjilbab

Megapolitan
Tak Hanya Jaga Keselamatan, LPSK Juga Jaga Konsistensi Kesaksian Bharada E

Tak Hanya Jaga Keselamatan, LPSK Juga Jaga Konsistensi Kesaksian Bharada E

Megapolitan
LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Butuh Pemulihan Mental

LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Butuh Pemulihan Mental

Megapolitan
UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 364, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 97.198

UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 364, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 97.198

Megapolitan
Mengapa Anies Tak Kunjung Cabut Pergub Penggusuran Warisan Ahok?

Mengapa Anies Tak Kunjung Cabut Pergub Penggusuran Warisan Ahok?

Megapolitan
Kebakaran di Plaza Mandiri Gatot Subroto, Asap Mengepul Jadi Kendala Petugas Damkar

Kebakaran di Plaza Mandiri Gatot Subroto, Asap Mengepul Jadi Kendala Petugas Damkar

Megapolitan
Plaza Mandiri Terbakar Kamis Dini Hari, Diduga akibat Korsleting

Plaza Mandiri Terbakar Kamis Dini Hari, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Ada Dugaan Pemberian Obat Kedaluwarsa kepada Bayi di Tangerang, Dinkes Minta Maaf

Ada Dugaan Pemberian Obat Kedaluwarsa kepada Bayi di Tangerang, Dinkes Minta Maaf

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.