Kompas.com - 03/08/2018, 11:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta BPJS Kesehatan membatalkan tiga aturan baru yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018.

Aturan itu berisi pembatasan jaminan pada kasus katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik. PB IDI menilai aturan tersebut hanya akan merugikan pasien. Selain itu, aturan tersebut dinilai menabrak sejumlah aturan perundang-undangan.

"IDI meminta BPJS Kesehatan membatalkan Perdirjampel Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018 untuk direvisi sesuai dengan kewenangan BPJS Kesehatan yang hanya membahas teknis pembayaran dan tidak memasuki ranah medis," kata Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis dalam konfrensi pers di Kantor IDI Pusat, di Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: PB IDI: 3 Aturan Baru BPJS Kesehatan Akan Merugikan Pasien

Penghematan anggaran

Defisit neraca keuangan yang dialami BPJS Kesehatan membuat lembaga ini berupaya melakukan penghematan biaya.

Merujuk dari Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan tahun 2018, pendapatan ditargetkan mencapai Rp 79,77 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 87,80 triliun yang artinya defisit sekitar Rp 8,03 triliun.

Penghematan itu membuat BPJS Kesehatan mengeluarkan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) baru.

Baca juga: Ketua IDAI: Aturan Baru BPJS Kesehatan Akan Turunkan Hak Hidup Bayi

Peraturan yang diterbitkan tersebut terkait Penjaminan Pelayanan Katarak, Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat, dan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Aturan tersebut mulai berlaku 25 Juli 2018.

Dengan terbitnya tiga aturan itu diyakini BPJS Kesehatan bisa menghemat anggaran hingga Rp 360 miliar.

"Efisiensi yang diharapkan atas penataan penjaminan ketiga tindakan ini hampir sekitar Rp 360 miliar apabila dilaksanakan sejak Juli ini," ujar Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief.

Baca juga: Tahun Ini BPJS Kesehatan Diperkirakan Defisit Rp 16,5 Triliun

Penjelasan terkait tiga aturan baru

BPJS membantah rumor yang beredar yang menyebutkan bahwa BPJS menghapus penjaminan layanan katarak, rehabilitasi medik, dan bayi baru lahir sehat.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat menjelaskan, ketiga pelayanan kesehatan itu tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Di media sosial, terutama Twitter, warganet mempertanyakan kebenaran informasi yang menyebutkan penghapusan tiga layanan itu.

Untuk pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi katarak sesai dengan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Halaman:

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritikan F-PDIP DPRD DKI untuk SIstem Transportasi Jakarta, Kemacetan Belum Berkurang

Kritikan F-PDIP DPRD DKI untuk SIstem Transportasi Jakarta, Kemacetan Belum Berkurang

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Saringan di Kali Ciliwung Dapat Saring hingga 52 Ton Sampah

Pemprov DKI Klaim Saringan di Kali Ciliwung Dapat Saring hingga 52 Ton Sampah

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Pemkot Jakarta Pusat Gerebek Lumpur Kali Cideng

Antisipasi Banjir, Pemkot Jakarta Pusat Gerebek Lumpur Kali Cideng

Megapolitan
Sempat Terendam Banjir, Puskesmas Rawa Buntu Sudah Kembali Beroperasi Normal

Sempat Terendam Banjir, Puskesmas Rawa Buntu Sudah Kembali Beroperasi Normal

Megapolitan
Pengendara Motor Adu Jotos di Tengah Jalan Pasar Minggu, Diduga akibat Bersenggolan

Pengendara Motor Adu Jotos di Tengah Jalan Pasar Minggu, Diduga akibat Bersenggolan

Megapolitan
Setelah Kali Ciliwung, Pemprov DKI Berencana Bangun Saringan Sampah Kali Pesanggrahan

Setelah Kali Ciliwung, Pemprov DKI Berencana Bangun Saringan Sampah Kali Pesanggrahan

Megapolitan
2 Saksi dan 2 Ahli Hadir untuk Ringankan Indra Kenz dari Ancaman Pidana

2 Saksi dan 2 Ahli Hadir untuk Ringankan Indra Kenz dari Ancaman Pidana

Megapolitan
Bahas Pencapresan, Anies: Enggak Ada Parpol yang Genit, Semua Serius

Bahas Pencapresan, Anies: Enggak Ada Parpol yang Genit, Semua Serius

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut 4 Pelaku Pemerkosaan Remaja di Hutan Kota Sering Akses Konten Dewasa di Warnet

Pemprov DKI Sebut 4 Pelaku Pemerkosaan Remaja di Hutan Kota Sering Akses Konten Dewasa di Warnet

Megapolitan
Kebakaran Dapur Restoran di Melawai, Koki Sempat Cium Bau Gas Bocor

Kebakaran Dapur Restoran di Melawai, Koki Sempat Cium Bau Gas Bocor

Megapolitan
Akui Jalin Komunikasi dengan Sejumlah Parpol, Anies: Lebih Baik Saya Tuntaskan Dulu di Jakarta Sambil Partai Berproses

Akui Jalin Komunikasi dengan Sejumlah Parpol, Anies: Lebih Baik Saya Tuntaskan Dulu di Jakarta Sambil Partai Berproses

Megapolitan
Soal Pencapresan 2024, Anies Akui Jalin Komunikasi dengan Sejumlah Parpol

Soal Pencapresan 2024, Anies Akui Jalin Komunikasi dengan Sejumlah Parpol

Megapolitan
Motif Pembacokan Pria di Bintaro, Mantan Pacar Dendam usai Diancam Korban Sebar Foto Vulgar

Motif Pembacokan Pria di Bintaro, Mantan Pacar Dendam usai Diancam Korban Sebar Foto Vulgar

Megapolitan
Penyebab Trotoar Senilai Rp 3,7 Miliar di Puspemkot Tangerang Ambles, Sumbernya dari Dalam Tanah

Penyebab Trotoar Senilai Rp 3,7 Miliar di Puspemkot Tangerang Ambles, Sumbernya dari Dalam Tanah

Megapolitan
Pemprov DKI Bangun Saringan Sampah Kali Ciliwung Senilai Rp 195 Miliar, Ditargetkan Beroperasi Januari 2023

Pemprov DKI Bangun Saringan Sampah Kali Ciliwung Senilai Rp 195 Miliar, Ditargetkan Beroperasi Januari 2023

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.