Kompas.com - 03/08/2018, 11:05 WIB

Kementerian Kesehatan mendesak BPJS Kesehatan untuk menunda pelaksanaan tiga aturan yang baru diterbitkan tersebut.

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengatakan, dalam hal ini tidak ada diagnosa bayi lahir sehat atau bayi lahir sakit. Menurutnya bayi yang sehat dalam kandungan belum dapat dipastikan persalinannya normal.

Dalam keadaan selanjutnya bisa terdapat komplikasi yang sebelumnya tidak diketahui sehingga memerlukan pemantauan untuk mencegah kematian bayi dan untuk keselamatan ibunya.

Baca juga: BPJS Kesehatan Berharap Cukai Rokok Bisa Tutupi Defisit

Minta dicabut

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) meminta BPJS Kesehatan untuk mencabut tiga peraturan direktur tersebut karena dinilai menyalahi aturan.

Ketua DJSN Sigit Priohutomo menyebutkan Direksi BPJS Kesehatan tidak berwenang menetapkan manfaat JKN yang dapat dijamin. Manfaat JKN diatur dalam Peraturan Presiden yang ditetapkan oleh presiden.

Selain itu penyusunan tiga peraturan direktur disebut tidak didahului dengan kajian yang dikonsultasikan pada DJSN dan para pemangku kepentingan.

Dia menambahkan penerbitan peraturan direktur tersebut juga dinilai tidak mengikuti tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan UU Nomor 12 Tahun 2011.

PB IDI juga mendesak BPJS Kesehatan membatalkan aturan itu. Menurut lembaga profesi dokter ini, salah satu yang terdampak aturan tersebut adalah dokter. Sejumlah tindakan kedokteran akan dibatasi dengan adanya aturan itu.

Hal tersebut, kata Marsis, berpotensi melanggar sumpah dan kode etik yaitu melakukan praktek kedokteran tidak sesuai standar profesi.

Penerapan aturan itu juga berpotensi meningkatkan konflik antara dokter dengan pasien serta dokter dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Alasan lain mengapa aturan itu harusnya dibatalkan karena berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) SJSN Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 3.

Dalam melakukan upaya efisiensi, BPJS Kesehatan harusnya tidak mengorbankan mutu pelayanan dan membahayakan keselamatan pasien.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus 'Prank' KDRT Naik ke Penyidikan, Baim Wong-Paula Masih Berstatus Saksi

Kasus "Prank" KDRT Naik ke Penyidikan, Baim Wong-Paula Masih Berstatus Saksi

Megapolitan
Terungkapnya Tabir Kematian Prada Indra lewat Hasil Otopsi, Limpa Rusak Akibat Serangan Benda Tumpul di Perut

Terungkapnya Tabir Kematian Prada Indra lewat Hasil Otopsi, Limpa Rusak Akibat Serangan Benda Tumpul di Perut

Megapolitan
Heru Budi Gelar Rapim di Balai Kota, Pejabat Pemprov DKI Kumpulkan Ponsel di Luar Ruangan

Heru Budi Gelar Rapim di Balai Kota, Pejabat Pemprov DKI Kumpulkan Ponsel di Luar Ruangan

Megapolitan
Peredaran Narkoba di Kampung Bahari, Sosiolog: Sudah Mendarah Daging, bahkan Jadi Mata Pencarian

Peredaran Narkoba di Kampung Bahari, Sosiolog: Sudah Mendarah Daging, bahkan Jadi Mata Pencarian

Megapolitan
Jadwal Konser dan Festival Musik di Jabodetabek Desember 2022

Jadwal Konser dan Festival Musik di Jabodetabek Desember 2022

Megapolitan
Jadwal Vaksinasi Covid-19 Dosis 1, 2, 3 dan 4 di Teras Kota Mal BSD Pekan Ini

Jadwal Vaksinasi Covid-19 Dosis 1, 2, 3 dan 4 di Teras Kota Mal BSD Pekan Ini

Megapolitan
Babak Baru Kasus 'Prank' Laporan KDRT, Polisi Buka Kemungkinan Periksa Baim-Paula Lagi

Babak Baru Kasus "Prank" Laporan KDRT, Polisi Buka Kemungkinan Periksa Baim-Paula Lagi

Megapolitan
Kantor Pinjol di Manado Digerebek karena Teror Sebar Data Nasabah, 'Debt Collector' dan Bos Jadi Tersangka

Kantor Pinjol di Manado Digerebek karena Teror Sebar Data Nasabah, "Debt Collector" dan Bos Jadi Tersangka

Megapolitan
Kasus 'Prank' Laporan KDRT Baim Wong-Paula Naik ke Penyidikan

Kasus "Prank" Laporan KDRT Baim Wong-Paula Naik ke Penyidikan

Megapolitan
Syarat Lengkap dan Lokasi Pelayanan SIM Keliling di Kota Bekasi Pekan Ini

Syarat Lengkap dan Lokasi Pelayanan SIM Keliling di Kota Bekasi Pekan Ini

Megapolitan
Usai Gelar Festival Dayung Ciliwung 2022, Heru Berharap Masyarakat Bisa Lebih Peduli pada Pemeliharaan Sungai

Usai Gelar Festival Dayung Ciliwung 2022, Heru Berharap Masyarakat Bisa Lebih Peduli pada Pemeliharaan Sungai

Megapolitan
Kematian Prada Indra Dipastikan karena Kekerasan, Limpa Rusak dan Senior Ditahan

Kematian Prada Indra Dipastikan karena Kekerasan, Limpa Rusak dan Senior Ditahan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca di Jakarta, BMKG: Hujan Deras Bayangi Wilayah Jaksel dan Jaktim pada Sore Nanti

Prakiraan Cuaca di Jakarta, BMKG: Hujan Deras Bayangi Wilayah Jaksel dan Jaktim pada Sore Nanti

Megapolitan
Pemkot Jaksel Catat Ada 248 Anak dan Perempuan Jadi Korban Kekerasan per September 2022

Pemkot Jaksel Catat Ada 248 Anak dan Perempuan Jadi Korban Kekerasan per September 2022

Megapolitan
Polisi Buka Layanan 'Hotline' Titip Rumah bagi Masyarakat yang Mudik Libur Natal dan Tahun Baru

Polisi Buka Layanan "Hotline" Titip Rumah bagi Masyarakat yang Mudik Libur Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.