Gubernur DKI Bentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum - Kompas.com

Gubernur DKI Bentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Kompas.com - 15/08/2018, 13:34 WIB
Ilustrasi air minum langsung dari keranThinkstock Ilustrasi air minum langsung dari keran

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum. Pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1149 Tahun 2018 yang ditandatangani 10 Agustus 2018.

Dalam Kepgub itu dijelaskan tim bertugas untuk mengevaluasi kebijakan tata kelola air minum. Kebijakan itu perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/Pdt/2017 tentang Penghentian Kebijakan Swastanisasi Air Minum di Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, tim bertugas menyusun langkah-langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola air minum dan menyiapkan rekomendasi kebijakan dalam rangka memperbaiki tata kelola air minum. Hasil evaluasi dan penyusunan langkah strategis dilaporkan kepada Gubernur.

"Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan Gubernur ini mulai berlaku," demikian antara lain isi Kepgub itu.

Baca juga: DKI Terbuka soal Kewenangan Tata Kelola Air

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) perintahkan stop swastanisasi air di Jakarta. MA menilai swastanisasi air itu telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.

Selain itu, swastanisasi air membuat PAM Jaya kehilangan hak pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta.

MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Pemutusan hubungan kontrak itu belakangan direspons dengan wacana merestrukturisasi kontrak.

Baca juga: DKI Tunggu Arahan Pemerintah Pusat soal Stop Swastanisasi Air


Terkini Lainnya

Pembunuh Sopir Taksi Online di Palembang Divonis Penjara Seumur Hidup

Pembunuh Sopir Taksi Online di Palembang Divonis Penjara Seumur Hidup

Regional
Risma: Saya Sudah Surati Presiden Jokowi, tetapi Belum Ada Tanggapan...

Risma: Saya Sudah Surati Presiden Jokowi, tetapi Belum Ada Tanggapan...

Regional
Ditemukan Kembali Lubang yang Diduga Bekas Tembakan Peluru di Gedung DPR

Ditemukan Kembali Lubang yang Diduga Bekas Tembakan Peluru di Gedung DPR

Nasional
ICJR Apresiasi Ide Pemerintah Susun Aturan Khusus bagi Napi Lansia

ICJR Apresiasi Ide Pemerintah Susun Aturan Khusus bagi Napi Lansia

Nasional
Cerita Ni'matul Fauziah, Atlet Tuna Netra Peraih Perak Lawnball Asian Paragames 2018 (1)

Cerita Ni'matul Fauziah, Atlet Tuna Netra Peraih Perak Lawnball Asian Paragames 2018 (1)

Regional
Taliban Peringatkan Guru dan Pelajar untuk Tak Ikuti Pemilu

Taliban Peringatkan Guru dan Pelajar untuk Tak Ikuti Pemilu

Internasional
'Nyabu', Pengusaha Kertas Gunarko Papan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara

"Nyabu", Pengusaha Kertas Gunarko Papan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Megapolitan
Unicef Kirim Ratusan Tenda Darurat dan Paket Sekolah untuk Anak-anak Korban Bencana Sulteng

Unicef Kirim Ratusan Tenda Darurat dan Paket Sekolah untuk Anak-anak Korban Bencana Sulteng

Nasional
Catatan ICW, Ada 19 Kasus di Internal KPK Selama 2010-2018

Catatan ICW, Ada 19 Kasus di Internal KPK Selama 2010-2018

Nasional
Ini Daftar Rusunawa Siap Huni, Salah Satunya Rusun KS Tubun

Ini Daftar Rusunawa Siap Huni, Salah Satunya Rusun KS Tubun

Megapolitan
5 Fakta Baru Bencana Sulteng, Instruksi Jokowi hingga Anak Korban Perkosaan di Pengungsian

5 Fakta Baru Bencana Sulteng, Instruksi Jokowi hingga Anak Korban Perkosaan di Pengungsian

Regional
Usai Bercinta dengan Istri Tetangga, Kakek Ini Diserang Orang Tak Dikenal

Usai Bercinta dengan Istri Tetangga, Kakek Ini Diserang Orang Tak Dikenal

Regional
Anak Korban Bencana Sulteng Diperkosa, Wali Kota Makassar Data Ulang Pengungsi

Anak Korban Bencana Sulteng Diperkosa, Wali Kota Makassar Data Ulang Pengungsi

Regional
Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye Jokowi-Ma'ruf di Surat Kabar

Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye Jokowi-Ma'ruf di Surat Kabar

Nasional
Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, KPK Bentuk 9 Korwil untuk 34 Provinsi

Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, KPK Bentuk 9 Korwil untuk 34 Provinsi

Regional
Close Ads X