Gubernur DKI Bentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Kompas.com - 15/08/2018, 13:34 WIB
Ilustrasi air minum langsung dari keranThinkstock Ilustrasi air minum langsung dari keran

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum. Pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1149 Tahun 2018 yang ditandatangani 10 Agustus 2018.

Dalam Kepgub itu dijelaskan tim bertugas untuk mengevaluasi kebijakan tata kelola air minum. Kebijakan itu perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/Pdt/2017 tentang Penghentian Kebijakan Swastanisasi Air Minum di Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, tim bertugas menyusun langkah-langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola air minum dan menyiapkan rekomendasi kebijakan dalam rangka memperbaiki tata kelola air minum. Hasil evaluasi dan penyusunan langkah strategis dilaporkan kepada Gubernur.

"Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan Gubernur ini mulai berlaku," demikian antara lain isi Kepgub itu.


Baca juga: DKI Terbuka soal Kewenangan Tata Kelola Air

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) perintahkan stop swastanisasi air di Jakarta. MA menilai swastanisasi air itu telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.

Selain itu, swastanisasi air membuat PAM Jaya kehilangan hak pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta.

MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Pemutusan hubungan kontrak itu belakangan direspons dengan wacana merestrukturisasi kontrak.

Baca juga: DKI Tunggu Arahan Pemerintah Pusat soal Stop Swastanisasi Air



Terkini Lainnya

Polisi Panggil Ustaz Sambo sebagai Saksi Kasus Makar Eggi Sudjana

Polisi Panggil Ustaz Sambo sebagai Saksi Kasus Makar Eggi Sudjana

Megapolitan
Syaikhu Terancam Batal Jadi Cawagub DKI

Syaikhu Terancam Batal Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Polisi Akan Berikan Surat Panggilan Kedua kepada Amien Rais

Polisi Akan Berikan Surat Panggilan Kedua kepada Amien Rais

Megapolitan
Ini Barang Bukti yang Diamankan Saat Menggeledah Tempat Tinggal Lieus Sungkharisma

Ini Barang Bukti yang Diamankan Saat Menggeledah Tempat Tinggal Lieus Sungkharisma

Megapolitan
Saat Ditangkap, Lieus Sungkharisma Lakukan Perlawanan

Saat Ditangkap, Lieus Sungkharisma Lakukan Perlawanan

Megapolitan
Tidak Datang ke Kertanegara, Permadi Mengaku Tak Tahu Eggi Sudjana Serukan 'People Power'

Tidak Datang ke Kertanegara, Permadi Mengaku Tak Tahu Eggi Sudjana Serukan "People Power"

Megapolitan
Polisi Geledah 2 Tempat Tinggal Lieus Sungkharisma

Polisi Geledah 2 Tempat Tinggal Lieus Sungkharisma

Megapolitan
Pengumuman Hasil Pemilu 2019, Jalan Raya Gudang Peluru Ditutup

Pengumuman Hasil Pemilu 2019, Jalan Raya Gudang Peluru Ditutup

Megapolitan
Permadi Diperiksa Polisi, Begini Klarifikasinya soal Ujaran Kebencian

Permadi Diperiksa Polisi, Begini Klarifikasinya soal Ujaran Kebencian

Megapolitan
Penusukan Pemuda di Setiabudi Saat SOTR Berawal dari Saling Ejek

Penusukan Pemuda di Setiabudi Saat SOTR Berawal dari Saling Ejek

Megapolitan
Jimly Asshidiqie: Orang Lagi Emosi, Caci Maki Tidak Usah Dituduh Makar

Jimly Asshidiqie: Orang Lagi Emosi, Caci Maki Tidak Usah Dituduh Makar

Megapolitan
Pemilihan Wagub, DKI Disarankan Belajar dari Jambi dan Riau

Pemilihan Wagub, DKI Disarankan Belajar dari Jambi dan Riau

Megapolitan
Terkait Robohnya Tembok SDN 11 Pasar Baru, 4 Orang Jadi Tersangka

Terkait Robohnya Tembok SDN 11 Pasar Baru, 4 Orang Jadi Tersangka

Megapolitan
Tangkap 1.105 Preman dan 120 Kg Sabu-sabu, Polres Metro Jakbar Masuk Rekor Muri

Tangkap 1.105 Preman dan 120 Kg Sabu-sabu, Polres Metro Jakbar Masuk Rekor Muri

Megapolitan
Dokter Ani Hasibuan Laporkan Tamsh-news.com Terkait Berita Kematian Anggota KPPS

Dokter Ani Hasibuan Laporkan Tamsh-news.com Terkait Berita Kematian Anggota KPPS

Megapolitan

Close Ads X