DKI Tunggu Arahan Pemerintah Pusat soal Stop Swastanisasi Air - Kompas.com

DKI Tunggu Arahan Pemerintah Pusat soal Stop Swastanisasi Air

Kompas.com - 12/10/2017, 19:13 WIB
?(Dari kiri ke kanan) Direktur Utama PDAM Jaya Sri Widayanto Kaderi (pakai baju batik biru tua), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta Mohamad Selim, dan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana, saat meresmikan gedung teknologi pengolahan lumpur, di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulogadung, Jakarta, Selasa (12/5/2015). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza ?(Dari kiri ke kanan) Direktur Utama PDAM Jaya Sri Widayanto Kaderi (pakai baju batik biru tua), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta Mohamad Selim, dan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana, saat meresmikan gedung teknologi pengolahan lumpur, di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulogadung, Jakarta, Selasa (12/5/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta. Soalnya, pemerintah pusat juga menjadi tergugat dalam perkara tersebut.

"Biasanya nanti ada arahan dari pemerintah pusat. Waktu itu dari Pak Menko Ekonomi apa dari Menteri Keuangan gitu, kami dikumpulin. Nanti langkah-langkahnya seperti apa. Jadi kami juga nunggu itu," ujar Yayan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (12/10/2017).

Pemprov DKI Jakarta belum menentukan langkah yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan tergugat lainnya.

"Paling enggak kami harus punya satu suara yang sama nih di antara para pihak tergugatnya. Kami mau seperti apa, mau upaya hukum PK atau kami mau melaksanakan kasasi," kata dia.

Baca juga: Putusan MA Stop Swastanisasi Air di DKI, Djarot Tak Ingin Pelayanan Warga Terganggu

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum menerima salinan putusan MA tersebut. Yayan sendiri baru membaca putusan yang diunggah di laman MA. "Kalau salinan belum terima resmi," ucapnya.

MA menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta karena hal tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) dengan membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.

Berdasarkan amar putusan Nomor 31 K/Pdt/2017 sebagaimana dikutip Kompas.com dari laman MA, swastanisasi air tidak meningkatkan pelayanan pengelolaan air minum dan air bersih di Ibu Kota. Swastanisasi air juga membuat PAM Jaya kehilangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta.

Lihat juga: MA Perintahkan Stop Kebijakan Swastanisasi Air di DKI

MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Tergugat dalam perkara itu yakni Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. PT Aetra Air Jakarta dan Palyja juga menjadi turut tergugat dalam perkara itu.


EditorEgidius Patnistik
Komentar

Terkini Lainnya

Ganjar Pranowo Kembali Aktif Jadi Gubernur Jawa Tengah

Ganjar Pranowo Kembali Aktif Jadi Gubernur Jawa Tengah

Regional
Ridwan Kamil Targetkan Raih 10 Persen Suara Pemilih Gamang

Ridwan Kamil Targetkan Raih 10 Persen Suara Pemilih Gamang

Regional
Bangunan Berarsitektur Unik Ini Jadi Spot Foto di Yogyakarta

Bangunan Berarsitektur Unik Ini Jadi Spot Foto di Yogyakarta

Regional
Dedi Mulyadi Nilai Polri, TNI dan Pemprov Jabar Profesional Kawal Kampanye

Dedi Mulyadi Nilai Polri, TNI dan Pemprov Jabar Profesional Kawal Kampanye

Regional
PDI-P: SBY 'Playing Victim', Dihantui Cara Berpikirnya Sendiri

PDI-P: SBY "Playing Victim", Dihantui Cara Berpikirnya Sendiri

Nasional
Bertolak ke AS, Sandiaga Uno Akan Tinjau Teknologi Atasi Kemacetan

Bertolak ke AS, Sandiaga Uno Akan Tinjau Teknologi Atasi Kemacetan

Megapolitan
Kemenkumham: KPU Tak Berwenang Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

Kemenkumham: KPU Tak Berwenang Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

Nasional
Kembali Jadi Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil Kampanyekan Jangan Golput

Kembali Jadi Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil Kampanyekan Jangan Golput

Regional
Kemenkumham: PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Tak Berlaku jika Belum Diundangkan

Kemenkumham: PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Tak Berlaku jika Belum Diundangkan

Nasional
Ridwan Kamil dan Oded Kembali Pimpin Kota Bandung

Ridwan Kamil dan Oded Kembali Pimpin Kota Bandung

Regional
Polisi Serahkan ke Imigrasi 7 WNA Asal China yang Ditangkap di Perairan Kupang

Polisi Serahkan ke Imigrasi 7 WNA Asal China yang Ditangkap di Perairan Kupang

Regional
PNS Mabes Polri yang Selundupkan Sabu ke Rutan Suaminya Terlibat Kasus Ekstasi Jumbo

PNS Mabes Polri yang Selundupkan Sabu ke Rutan Suaminya Terlibat Kasus Ekstasi Jumbo

Megapolitan
Kemenhub Akan Bagikan 5000 Jaket Keselamatan untuk Operator Kapal di Danau Toba

Kemenhub Akan Bagikan 5000 Jaket Keselamatan untuk Operator Kapal di Danau Toba

Nasional
Mencari Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kaburnya 2 Tahanan Polres Jaktim...

Mencari Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kaburnya 2 Tahanan Polres Jaktim...

Megapolitan
Guru Asal Mesir Ditemukan Meninggal Dunia di Ponpes Pabelan Magelang

Guru Asal Mesir Ditemukan Meninggal Dunia di Ponpes Pabelan Magelang

Regional

Close Ads X