DKI Tunggu Arahan Pemerintah Pusat soal Stop Swastanisasi Air

Kompas.com - 12/10/2017, 19:13 WIB
?(Dari kiri ke kanan) Direktur Utama PDAM Jaya Sri Widayanto Kaderi (pakai baju batik biru tua), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta Mohamad Selim, dan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana, saat meresmikan gedung teknologi pengolahan lumpur, di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulogadung, Jakarta, Selasa (12/5/2015). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza?(Dari kiri ke kanan) Direktur Utama PDAM Jaya Sri Widayanto Kaderi (pakai baju batik biru tua), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta Mohamad Selim, dan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana, saat meresmikan gedung teknologi pengolahan lumpur, di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulogadung, Jakarta, Selasa (12/5/2015).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta. Soalnya, pemerintah pusat juga menjadi tergugat dalam perkara tersebut.

"Biasanya nanti ada arahan dari pemerintah pusat. Waktu itu dari Pak Menko Ekonomi apa dari Menteri Keuangan gitu, kami dikumpulin. Nanti langkah-langkahnya seperti apa. Jadi kami juga nunggu itu," ujar Yayan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (12/10/2017).

Pemprov DKI Jakarta belum menentukan langkah yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan tergugat lainnya.

"Paling enggak kami harus punya satu suara yang sama nih di antara para pihak tergugatnya. Kami mau seperti apa, mau upaya hukum PK atau kami mau melaksanakan kasasi," kata dia.

Baca juga: Putusan MA Stop Swastanisasi Air di DKI, Djarot Tak Ingin Pelayanan Warga Terganggu

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum menerima salinan putusan MA tersebut. Yayan sendiri baru membaca putusan yang diunggah di laman MA. "Kalau salinan belum terima resmi," ucapnya.

MA menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta karena hal tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) dengan membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan amar putusan Nomor 31 K/Pdt/2017 sebagaimana dikutip Kompas.com dari laman MA, swastanisasi air tidak meningkatkan pelayanan pengelolaan air minum dan air bersih di Ibu Kota. Swastanisasi air juga membuat PAM Jaya kehilangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta.

Lihat juga: MA Perintahkan Stop Kebijakan Swastanisasi Air di DKI

MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Tergugat dalam perkara itu yakni Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. PT Aetra Air Jakarta dan Palyja juga menjadi turut tergugat dalam perkara itu.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Megapolitan
Sopir Truk Korban Pungli Mengeluh: Anak Mau Jajan Dibentak, padahal Uang Disebar di Pelabuhan

Sopir Truk Korban Pungli Mengeluh: Anak Mau Jajan Dibentak, padahal Uang Disebar di Pelabuhan

Megapolitan
Mirisnya Hidup Sopir Truk di Tanjung Priok, Dipalak Preman hingga Petugas Pelabuhan

Mirisnya Hidup Sopir Truk di Tanjung Priok, Dipalak Preman hingga Petugas Pelabuhan

Megapolitan
19 Warga Gandasari Tangerang Sembuh dari Covid-19, 34 Orang Masih Dirawat

19 Warga Gandasari Tangerang Sembuh dari Covid-19, 34 Orang Masih Dirawat

Megapolitan
Komplotan Maling Bobol Rumah di Makasar Jaktim, Mengaku Petugas Kelurahan

Komplotan Maling Bobol Rumah di Makasar Jaktim, Mengaku Petugas Kelurahan

Megapolitan
Terduga Teroris yang Ditangkap di Bogor Sehari-hari Disebut Berjualan Bahan Kimia

Terduga Teroris yang Ditangkap di Bogor Sehari-hari Disebut Berjualan Bahan Kimia

Megapolitan
Sebagian Wilayah Kota Bekasi Banjir Usai Hujan Deras, Taman Narogong Paling Parah

Sebagian Wilayah Kota Bekasi Banjir Usai Hujan Deras, Taman Narogong Paling Parah

Megapolitan
Soal Kelanjutan Belajar di Sekolah, Pemkot Tangerang Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 Dulu

Soal Kelanjutan Belajar di Sekolah, Pemkot Tangerang Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 Dulu

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang Batasi Aktivitas Ekonomi Warga

Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang Batasi Aktivitas Ekonomi Warga

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Tambah Tempat Pusat Isolasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Tambah Tempat Pusat Isolasi

Megapolitan
Update 15 Juni: 383 Pasien Covid-19 Masih Dirawat dan Diisolasi di Tangsel

Update 15 Juni: 383 Pasien Covid-19 Masih Dirawat dan Diisolasi di Tangsel

Megapolitan
Operasional RSU Serpong Utara Terhambat Anggaran, Pemkot Tangsel Ajukan Dana Bantuan

Operasional RSU Serpong Utara Terhambat Anggaran, Pemkot Tangsel Ajukan Dana Bantuan

Megapolitan
Tak Ada Palang di Rel Kereta, Mobil Tabrak KRL di Duri Kosambi

Tak Ada Palang di Rel Kereta, Mobil Tabrak KRL di Duri Kosambi

Megapolitan
Kejar Target Herd Immunity dari Jokowi, Pemprov DKI Harus Permudah Vaksinasi

Kejar Target Herd Immunity dari Jokowi, Pemprov DKI Harus Permudah Vaksinasi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Tinggi, Wagub DKI: Uji Coba Belajar Tatap Muka Tetap Jalan

Kasus Covid-19 Tinggi, Wagub DKI: Uji Coba Belajar Tatap Muka Tetap Jalan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X