Kompas.com - 29/08/2018, 14:54 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) untuk delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.

Sani, sapaan Triwisaksana, menyampaikan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur non-aktif DKI Sandiaga Uno mulanya meminta BUMD untuk mandiri.

"Pada saat penetapan anggaran 2018, kebijakan umum dari Pemprov DKI, TAPD, gubernur dan wakil gubernur pada waktu itu adalah BUMD diminta mandiri, dapat pendanaan dari sektor lain, tidak dari APBD," kata Sani dalam rapat banggar di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Baca juga: Pemprov DKI Klaim PMD Hampir Rp 11 Triliun untuk 8 BUMD Demi Penuhi Kebutuhan Warga

Namun, kebijakan pimpinan Pemprov DKI itu kini berubah.

Bukannya mendorong BUMD untuk mandiri, Pemprov DKI malah mengusulkan suntikan PMD untuk delapan BUMD itu dalam rancangan APBD Perubahan 2018.

"Di anggaran perubahan ini mengapa kebijakannya berbeda? Menggunakan APBD yang sangat besar, ada tambahan Rp 5,9 triliun sehingga totalnya Rp 11 triliun di PMD kita," ujar dia. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Anggota DPRD Heran Pemprov DKI Lebih Percaya BUMD daripada SKPD untuk Lakukan Pembangunan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengajukan usulan PMD untuk delapan BUMD dalam rancangan APBD-P 2018 senilai hampir Rp 11 triliun. 

Ada delapan BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2018.

PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengajukan Rp 3,6 triliun, PT Jakarta Propertindo mengajukan Rp 4,6 triliun, PD PAL Jaya Rp 235 miliar, PD Dharma Jaya sebesar Rp 79,4 miliar, PT Food Station Tjipinang Rp 85,5 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 935 miliar, PD Pasar Jaya Rp 166 miliar, dan PDAM Jaya Rp 1,2 triliun.

Baca juga: Daftar 8 BUMD DKI yang Ajukan PMD Total Hampir Rp 11 Triliun

Jika dibandingkan dengan penetapan APBD 2018, PMD ini naik Rp 5,083 triliun.

Ketika itu BUMD yang diberi PMD hanya yang memang mendapat penugasan atas program nasional seperti PT MRT Jakarta.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maling Curi Motor di Cengkareng dalam Hitungan Detik, Aksinya Terekam CCTV

Maling Curi Motor di Cengkareng dalam Hitungan Detik, Aksinya Terekam CCTV

Megapolitan
Wali Kota Depok: Jumlah Vaksin yang Kami Terima Belum Sesuai Kebutuhan

Wali Kota Depok: Jumlah Vaksin yang Kami Terima Belum Sesuai Kebutuhan

Megapolitan
Sulitnya Warga di Sekitar Jakarta Mengakses Vaksin Covid-19

Sulitnya Warga di Sekitar Jakarta Mengakses Vaksin Covid-19

Megapolitan
Keluh Pedagang Sepeda Saat Tren Gowes Menurun: Sepeda Murah Masih Terjual, Sepeda Mahal Sama Sekali Tidak Gerak

Keluh Pedagang Sepeda Saat Tren Gowes Menurun: Sepeda Murah Masih Terjual, Sepeda Mahal Sama Sekali Tidak Gerak

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Lansia di Depok Lamban, Wali Kota: Banyak yang Takut karena 'Katanya, katanya'

Vaksinasi Covid-19 Lansia di Depok Lamban, Wali Kota: Banyak yang Takut karena "Katanya, katanya"

Megapolitan
Kisah Pemilihan Desain Lokomotif MRT, Hampir Berbentuk 'Jangkrik Tidur'

Kisah Pemilihan Desain Lokomotif MRT, Hampir Berbentuk "Jangkrik Tidur"

Megapolitan
Demi Cegah Kerumunan, Peserta Vaksinasi di Stadio Patriot Diharuskan Datang Sesuai Jadwal

Demi Cegah Kerumunan, Peserta Vaksinasi di Stadio Patriot Diharuskan Datang Sesuai Jadwal

Megapolitan
Pemakaman dengan Protap Covid-19 di DKI Naik Dua Kali Lipat dalam Seminggu

Pemakaman dengan Protap Covid-19 di DKI Naik Dua Kali Lipat dalam Seminggu

Megapolitan
Ketersediaan Tempat Tidur ICU Pasien Covid-19 di Jakbar Tersisa 10 Persen

Ketersediaan Tempat Tidur ICU Pasien Covid-19 di Jakbar Tersisa 10 Persen

Megapolitan
Pemerintah Kota Bekasi Ajak Warga untuk Vaksinasi Massal di Stadion Patriot

Pemerintah Kota Bekasi Ajak Warga untuk Vaksinasi Massal di Stadion Patriot

Megapolitan
Nekat WFO dari Batas Ketentuan, Perkantoran di Jakarta Akan Disanksi Rp 50 Juta

Nekat WFO dari Batas Ketentuan, Perkantoran di Jakarta Akan Disanksi Rp 50 Juta

Megapolitan
Polisi dan TNI Gencarkan Patroli Prokes di Jakarta Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Polisi dan TNI Gencarkan Patroli Prokes di Jakarta Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Megapolitan
Syarat dan Cara Pendaftaran Vaksinasi Masal di Stadion Patriot Bekasi

Syarat dan Cara Pendaftaran Vaksinasi Masal di Stadion Patriot Bekasi

Megapolitan
RSUD Depok: Seminggu Terakhir Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat Tajam

RSUD Depok: Seminggu Terakhir Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat Tajam

Megapolitan
Pasien Covid-19 Melonjak, IDI Jakarta Minta Pemerintah Lunasi Utang ke Rumah Sakit

Pasien Covid-19 Melonjak, IDI Jakarta Minta Pemerintah Lunasi Utang ke Rumah Sakit

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X