Jakpro Ajukan Suntikan Dana Rp 648 Miliar, DKI Akan Revisi Perda Penyertaan Modal

Kompas.com - 10/10/2018, 14:41 WIB
Rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Propertindo ( Jakpro) mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 648 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019.

PMD itu rencananya akan digunakan untuk pembebasan tanah program rumah dengan down payment (DP) nol rupiah.

Namun, pengajuan PMD itu terganjal Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.


Baca juga: Kondisi Jalan Pasar Induk Beras Cipinang, yang PMD untuk Perbaikannya Sempat Ditolak...

Dalam perda itu, tertulis modal dasar perseroan yang sebelumnya Rp 2 triliun naik menjadi Rp 10 triliun. PT Jakpro sudah menerima modal sebesar Rp 9,4 triliun.

Artinya, PT Jakpro hanya bisa meminta modal sekitar Rp 591 miliar lagi. Angka itu lebih kecil dibandingkan PMD yang diajukan sebesar Rp 648 miliar dalam rancangan KUA-PPAS 2019.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan, Pemprov DKI Jakarta akan merevisi Perda Nomor 13 Tahun 2014. Modal dasar untuk PT Jakpro akan dinaikan dalam revisi perda itu.

"Nanti kan kami naikkan dulu modalnya. Nanti diubah perdanya. Ubah perda itu kalau relatif mudah, kalau dari substansinya paling 1-2 lembar," ujar Saefullah, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).

Baca juga: Setelah Ditolak, PMD Rp 85,5 Miliar untuk Perbaikan Jalan oleh Food Station Disepakati Banggar

Saefullah berharap, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta nantinya menyetujui PMD untuk Jakpro. Sebab, PMD itu akan digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat.

"Kalau orientasinya penambahan PMD ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harusnya diaminkan," kata Saefullah.

Dalam pembahasan rancangan APBD Perubahan 2018, Jakpro juga mengajukan PMD. Besarannya Rp 2,3 triliun.

Namun, anggaran itu dicoret karena terganjal Perda Nomor 13 Tahun 2014.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Median: 24 Persen Warga Jakarta Enggan Bekasi Bergabung

Survei Median: 24 Persen Warga Jakarta Enggan Bekasi Bergabung

Megapolitan
Nenek Arpah Tak Pernah Menyangka Kehilangan Tanah karena Ditipu Tetangga

Nenek Arpah Tak Pernah Menyangka Kehilangan Tanah karena Ditipu Tetangga

Megapolitan
Dishub DKI Akui Belum Maksimal Tegakkan Aturan Kepemilikan Garasi bagi Pemilik Mobil

Dishub DKI Akui Belum Maksimal Tegakkan Aturan Kepemilikan Garasi bagi Pemilik Mobil

Megapolitan
Ada Jembatan Instagramable Berbentuk Kerang Hijau di Tugu Selatan

Ada Jembatan Instagramable Berbentuk Kerang Hijau di Tugu Selatan

Megapolitan
Mahasiswa Tewas Ditabrak Truk, Pemkot Tangsel Akan Revisi Aturan Operasional Truk

Mahasiswa Tewas Ditabrak Truk, Pemkot Tangsel Akan Revisi Aturan Operasional Truk

Megapolitan
Polisi: Dosen Nonaktif IPB Abdul Basith Terlibat Peledakan Bom Molotov Saat Kerusuhan di Jakarta

Polisi: Dosen Nonaktif IPB Abdul Basith Terlibat Peledakan Bom Molotov Saat Kerusuhan di Jakarta

Megapolitan
Hasil Survei, Lebih Banyak Warga DKI yang Setuju Bekasi Gabung Jakarta

Hasil Survei, Lebih Banyak Warga DKI yang Setuju Bekasi Gabung Jakarta

Megapolitan
Dishub DKI: Warga Tak Perlu Ragu Naik Bus Zhongtong

Dishub DKI: Warga Tak Perlu Ragu Naik Bus Zhongtong

Megapolitan
Satu Bulan Jadi Penyedia Jasa Sepeda Listrik, Wawan Untung Rp 1 Juta

Satu Bulan Jadi Penyedia Jasa Sepeda Listrik, Wawan Untung Rp 1 Juta

Megapolitan
Fans K-pop Sempat Kaget Setelah Billboard Berisi Tampangnya Viral

Fans K-pop Sempat Kaget Setelah Billboard Berisi Tampangnya Viral

Megapolitan
Pemagaran Pelintasan Kereta Dekat Stasiun Palmerah Tak Ada Hubungannya dengan Pelantikan Presiden

Pemagaran Pelintasan Kereta Dekat Stasiun Palmerah Tak Ada Hubungannya dengan Pelantikan Presiden

Megapolitan
Mahasiswa Akan Lapor Ke Ombudsman jika Somasi Tak Digubris Pemkot Tangsel

Mahasiswa Akan Lapor Ke Ombudsman jika Somasi Tak Digubris Pemkot Tangsel

Megapolitan
Banyak Pagar Pelintasan Kereta Api yang Kerap Dijebol Warga, Ini Kata Polisi

Banyak Pagar Pelintasan Kereta Api yang Kerap Dijebol Warga, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Bocah 8 Tahun yang Dicabuli Tetangga Alami Trauma hingga Tak Mau Sekolah

Bocah 8 Tahun yang Dicabuli Tetangga Alami Trauma hingga Tak Mau Sekolah

Megapolitan
Pria 42 Tahun Dituduh Cabuli Bocah 8 Tahun di Jakarta Timur

Pria 42 Tahun Dituduh Cabuli Bocah 8 Tahun di Jakarta Timur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X