Sarana Jaya Ajukan PMD Rp 5,3 Triliun pada APBD DKI 2019

Kompas.com - 12/10/2018, 09:49 WIB

Nursita Sari,

Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

Nursita Sari

Penulis

Kurnia Sari Aziza

Editor

Lihat Foto

Sejumlah warga mencari informasi unit rumah susun dengan DP 0 Rupiah di Kantor Informasi Klapa Village, Jakarta, Minggu (21/1/2018). Rumah susun dengan DP 0 Rupiah yang diperuntukkan bagi warga dengan KTP DKI Jakarta atau suami-istri berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan tersebut akan dipasarkan pada April, dan saat ini para peminat hanya dipersilakan meninggalkan nomor kontak untuk dihubungi ketika pemasaran sudah dimulai.(ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

JAKARTA, KOMPAS.com - PD Pembangunan Sarana Jaya selaku BUMD DKI Jakarta mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 5,3 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2019.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengajukan PMD itu dalam rapat bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Kamis (11/10/2018).

"Untuk PMD 2019, ini adalah lanjutan daripada pengembangan proyek atau pun penugasan yang diberikan kepada kami. Kami mengajukan sebesar Rp 5.342.500.000.000 (5,3 triliun)," ujar Yoory.

Yoory menyampaikan, PMD itu akan digunakan untuk dua proyek. Salah satunya untuk pembangunan rumah dengan down payment (DP) nol rupiah Rp 2,265 triliun.

"Dengan asumsi harga Rp 7 juta per meter persegi, kami targetkan minimum pengadaan tanah untuk DP 0 seluas 15,6 hektar, yang kurang lebih akan kami deliver atau produksi itu 5.500 unit," kata dia.

Menurut rencana, 5.500 unit hunian DP 0 yang akan dibangun PD Pembangunan Sarana Jaya bertipe 1 BR (bedroom) dan 2 BR.

Yoory belum merinci proyek itu akan dibangun di wilayah mana.

Selain membangun rumah DP 0, PMD itu juga akan digunakan untuk proyek sentra primer Tanah Abang.

Besaran PMD yang dibutuhkan adalah Rp 3 triliun untuk pembebasan dan pengembangan proyek tersebut.

"Dari uang PMD ini, kami targetkan seluruh kebutuhan pembiayaan untuk pembebasan lahan di Tanah Abang seluas 13,3 hektar dapat kami selesaikan," ucap Yoory.

Ajukan tambahan limit PMD

Agar PMD itu bisa diberikan, Sarana Jaya meminta batas limit PMD atau modal dasar mereka ditambah dari Rp 2 triliun menjadi Rp 10 triliun.

Sarana Jaya melalui Badan Pembina BUMD DKI telah mengajukan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya.

Dalam perda itu, tertulis modal dasar Sarana Jaya Rp 2 triliun. Sarana Jaya hingga September lalu sudah menerima modal Rp 1,064 triliun.

Artinya, Sarana Jaya hanya bisa meminta modal sekitar Rp 935 miliar lagi jika perda itu tidak direvisi.

"Kami mau ubah (perda) kan tahun ini, dari (modal dasar) Rp 2 triliun menjadi Rp 10 triliun. Kami maunya (revisi perda) tahun ini kalau bisa selesai," kata Yoory.