Uang Bau dan Dana Hibah, Dua Bantuan Keuangan DKI untuk Kota Bekasi

Kompas.com - 20/10/2018, 16:35 WIB
Sejumlah truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta dihentikan para petugas Dishub Kota Bekasi saat hendak menuju TPST Bantargebang, Rabu (17/10/2018).Dokumentasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi Sejumlah truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta dihentikan para petugas Dishub Kota Bekasi saat hendak menuju TPST Bantargebang, Rabu (17/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perselisihan yang terjadi beberapa hari ini antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan bantuan keuangan. Namun, banyak yang belum memahami bahwa ada dua komponen bantuan keuangan Pemprov DKI Jakarta untuk Pemkot Bekasi.

Pemprov DKI Jakarta menyebut sudah memberikan kompensasi sebesar Rp 194 miliar kepada Pemkot Bekasi. Sementara itu, Pemkot Bekasi kini mengajukan dana hibah sebesar Rp 2,09 triliun kepada Pemprov DKI Jakarta.

Apa perbedaan dua jenis bantuan keuangan itu?

Dana Kompensasi atau uang bau

Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menjelaskan, bantuan keuangan pertama adalah dana kompensasi atau uang bau. Kegiatan community development juga merupakan nama lain uang bau ini.

"Ini adalah dana wajib yang harus diberikan Pemprov DKI kepada Pemkot Bekasi," ujar Asep saat dihubungi, Sabtu (20/10/2018).

Baca juga: Urusan Dana Hibah, Pemkot Bekasi Diminta Jangan Menyandera Kepentingan DKI

Dana wajib ini berkaitan dengan keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik DKI Jakarta di Kota Bekasi. Tempat tersebut, meski milik Pemprov DKI, memberikan dampak lingkungan dan sosial bagi Kota Bekasi.

Uang bau itu seolah untuk "membayar" dampak yang dialami warga di sekitar TPST Bantargebang.

"Dana kompensasi ini digunakan untuk empat kegiatan yaitu perbaikan lingkungan, pemulihan lingkungan, kesehatan misalnya untuk obat atau pembangunan puskesmas di wilayah TPST Bantargebang, dan untuk belanja tunai yang diberikan ke 18.000 KK di Bantargebang," ujar Asep.

Beberapa waktu lalu, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan Pemprov DKI telah mengirim Rp 194 miliar kepada Pemkot Bekasi. Uang tersebut adalah uang bau yang dijelaskan di atas.

"(Sebesar) Rp 194 miliar itu hasil perjanjian. Artinya, kewajiban DKI itu sudah dipenuhi," ujar Premi.

Namun, pernyataan Premi dibantah oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Pria yang akrab disapa Pepen ini mengatakan uang bau sebesar Rp 194 miliar itu merupakan kewajiban Pemprov DKI pada tahun 2017, tetapi baru dibayarkan pada 2018.

"Itu kompensasi tahun 2017, bukan hak 2018, awal tahun atau akhir tahun. Kan sekarang sudah mau masuk anggaran 2019," ujar Pepen.

Dana kemitraan atau hibah

Bantuan keuangan yang kedua adalah dana hibah atau dana kemitraan. Asep menjelaskan dana ini diberikan Pemprov DKI kepada seluruh kota yang berada di sekiar DKI Jakarta. Seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan lainnya.

Berbeda dengan uang bau, dana kemitraan ini bukan kewajiban.

"Itu bukan kewajiban tetapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemprov DKI Jakarta," ujar Asep.

Baca juga: Wali Kota: Dampak yang Diterima Bekasi Tak Seimbang Dana Kompensasi

Dana kemitraan itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki manfaat untuk Pemprov DKI Jakarta juga. Kota Bekasi misalnya memanfaatkan dana kemitraan itu untuk membangun flyover Rawapanjang dan Cipendawa. Flyover itu bisa menjadi jalur truk sampah DKI Jakarta menuju TPST Bantargebang.

Namun, dana kemitraan itu tidak berkaitan langsung dengan perjanjian kerjasama (PKS) Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi terkait TPST Bantargebang.

"Di PKS itu hanya disebut DKI juga memberikan dana kemitraan, tetapi tidak disebutkan bahwa semuanya wajib, tidak harus semua dipenuhi. Tergantung kemampuan daerah," ujar Asep.

Pemkot Bekasi mengajukan proposal dana kemitraan sebesar Rp 2,09 triliun kepada Pemprov DKI Jakarta. Dana ini belum cair karena Pemkot Bekasi baru mengajukannya 15 Oktober 2018.

Untuk mencairkan dana ini, Pemprov DKI harus melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan DPRD DKI Jakarta. Selain itu harus masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.

Sejumlah anggota DPRD DKI menilai permintaan sebesar Rp 2,09 triliun itu juga terlalu berlebihan.

Namun, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, permintaan dana Rp 2 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu masih tak sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat Kota Bekasi dari adanya TPST Bantagebang.

"Bukan persoalan Rp 2 triliun, mau Rp 5 triliun pun juga DKI punya dampak yang luar biasa bagi Kota Bekasi. Itu tidak seimbang dengan apa yang diberikan kepada warga Kota Bekasi," ujar Rahmat.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya


Close Ads X