Tanpa Sistem Rujukan, Anggaran Program Kartu Sehat Bekasi Membengkak

Kompas.com - 09/11/2018, 10:33 WIB
Ilustrasi rumah sakitSHUTTERSTOCK Ilustrasi rumah sakit

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Chairuman J Putro menilai, anggaran untuk program Kartu Sehat (KS) Pemerintah Kota Bekasi berpotensi membengkak dua kali lipat. 

Hal itu dikarenakan kebijakan yang berjalan selama ini, di mana program KS langsung mengarahkan warga atau pasien ke rumah sakit tanpa terlebih dahulu dilayani di puskesmas. 

"Kami bisa lihat evaluasi tersebut memang berbasis pada beratnya beban anggaran, akibat dari kebijakan yang dijalankan selama ini, dimana KS itu langsung mengarahkan warga ke rumah sakit," kata Chairuman di Bekasi, Kamis (8/11/2018).

Baca juga: Pemegang Kartu Sehat di Bekasi Kini Harus Dapat Rujukan Puskesmas Sebelum ke RSUD

Menurut Chairuman, sistem program KS yang selama ini berjalan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang masalah sistem rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan (Faskes) pertama.

Adapun faskes pertama yang dimaksud itu terletak pada peran puskesmas yang bersifat preventif promotif (dahulukan sebagai rujukan).

Sehingga, seharusnya seluruh pelayanan kesehatan itu dilakukan pada faskes tingkat pertama yaitu di puskesmas.

Sedangkan sistem program KS selama ini mengarahkan masyarakat untuk langsung berobat di Rumah Sakit yang fungsi sesungguhnya hanya untuk pengobatan dan rehabilitasi.

"Sesungguhnya pelayanan kesehatan yang baik itu yang berorientasi pada preventif promotif, mengembalikan kepada faskes tingkat pertama di puskesmas," ujar Chairuman.

Baca juga: Jokowi Jadi Presiden, Pedagang Pasar Tanah Abang Ingatkan Program Kartu Sehat

Akibat layanan kesehatan yang bersifat kuratif (pengobatan untuk penyembuhan penyakit) sebelumnya, membuat alokasi anggaran untuk program tersebut membengkak.

Hal itu terlihat pada usulan anggaran untuk program KS pada APBD tahun 2018 yang membesar.

"Ini mengakibatkan terjadinya pembengkakan dua kali lipat dari murni 2018 sebesar Rp 175 miliar, lalu kemudian APBD Perubahan penambahan menjadi Rp 145 miliar, total menjadi Rp 330 miliar," jelas Chairuman.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membantah jika perubahan sistem penggunaan KS dilakukan untuk menghemat anggaran kota Bekasi. Bagi Tri, perubahan itu dilakukan agar pelayanan kesehatan berjalan lebih efektif dan efisien.

"Kalau saya bukan masalah mengurangi (anggaran) tapi lebih kepada efisiensi. Karena kami akan melihat apakah pola ini (anggarannya) lebih rendah, kan enggak tahu, karena jenis penyakit mungkin lebih banyak. Kami lebih pada efisien dan efektif, bukan soal anggaran," jelas Tri.

Baca juga: Mana yang Duluan, Kartu Sehat atau BPJS?

Sejak 1 November 2018, tahap penggunaan KS Kota Bekasi berubah.

Pemegang KS wajib mendapatkan rujukan dari puskesmas apabila ingin berobat ke rumah sakit.

Hal itu berbeda dengan sistem sebelumnya, di mana pemegang KS bisa berobat langsung ke rumah sakit tanpa rujukan dari puskesmas.



Terkini Lainnya

Hasil Sementara Situng KPU di DKI, PAN dan Partai Demokrat Menduduki Urutan Kelima

Hasil Sementara Situng KPU di DKI, PAN dan Partai Demokrat Menduduki Urutan Kelima

Megapolitan
Kericuhan Sekelompok Orang yang Tewaskan Anggota FBR di Daan Mogot

Kericuhan Sekelompok Orang yang Tewaskan Anggota FBR di Daan Mogot

Megapolitan
'Real Count' BPN Sulsel Digelar di Sekretariat DPD Gerindra, Setiap Saksi Foto Hasil Penghitungan Suara di TPS

"Real Count" BPN Sulsel Digelar di Sekretariat DPD Gerindra, Setiap Saksi Foto Hasil Penghitungan Suara di TPS

Regional
3 Pengawas Pemilu di NTT Pingsan Saat Penghitungan Suara di TPS

3 Pengawas Pemilu di NTT Pingsan Saat Penghitungan Suara di TPS

Regional
Peringatan Awal Teror Sri Lanka Berasal dari Tersangka ISIS di India

Peringatan Awal Teror Sri Lanka Berasal dari Tersangka ISIS di India

Internasional
Situng KPU Data 27,16 Persen: Jokowi-Ma'ruf 55,46 Persen, Prabowo-Sandi 44,54 Persen

Situng KPU Data 27,16 Persen: Jokowi-Ma'ruf 55,46 Persen, Prabowo-Sandi 44,54 Persen

Nasional
Kesaksian Rocky Gerung, Jengkel Dibohongi Ratna hingga Dihujat Netizen

Kesaksian Rocky Gerung, Jengkel Dibohongi Ratna hingga Dihujat Netizen

Megapolitan
'Pemilu 2019 Diakui Dunia, Kenapa 'Framing'-nya Menjadi Pemilu Kotor?'

"Pemilu 2019 Diakui Dunia, Kenapa 'Framing'-nya Menjadi Pemilu Kotor?"

Nasional
BPN Banten Mengaku Gelar 'Real Count' di Tiga Tempat Ini

BPN Banten Mengaku Gelar "Real Count" di Tiga Tempat Ini

Regional
Trump dan Istrinya Diundang Ratu Elizabeth II Makan Malam

Trump dan Istrinya Diundang Ratu Elizabeth II Makan Malam

Internasional
Situng KPU di Jakarta Data 26,2 Persen: Jokowi-Ma'ruf 52,7, Prabowo-Sandiaga 47,3 Persen

Situng KPU di Jakarta Data 26,2 Persen: Jokowi-Ma'ruf 52,7, Prabowo-Sandiaga 47,3 Persen

Megapolitan
Maraknya Laporan Penggelembungan Suara, Bawaslu Riau Minta Bantuan Masyarakat Kirimkan Foto C1

Maraknya Laporan Penggelembungan Suara, Bawaslu Riau Minta Bantuan Masyarakat Kirimkan Foto C1

Regional
Langkah Anies Revisi Kebijakan Penggratisan PBB yang Disalahartikan...

Langkah Anies Revisi Kebijakan Penggratisan PBB yang Disalahartikan...

Megapolitan
Kisah Korban Teror Sri Lanka, Chef Selebriti, Pengantin Baru, dan Anak Miliarder

Kisah Korban Teror Sri Lanka, Chef Selebriti, Pengantin Baru, dan Anak Miliarder

Internasional
[POPULER NUSANTARA] Kisah Caleg Terlilit Utang dan Ingin Jual Ginjal | Ahmad Dhani Teriak 'Prabowo Presiden' Usai Sidang

[POPULER NUSANTARA] Kisah Caleg Terlilit Utang dan Ingin Jual Ginjal | Ahmad Dhani Teriak "Prabowo Presiden" Usai Sidang

Regional

Close Ads X