Kompas.com - 27/11/2018, 09:09 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (16/11/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (16/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan reklamasi pantai utara Jakarta akhirnya diwujudkan, tetapi dengan mengambil alih pengelolaannya.

Ia ingin DKI menguasai tiga pulau yang sudah terlanjur terbangun dengan mendirikan berbagai fasilitas publik di sana.

Sebelum mewujudkan keinginannya, Anies membuat sejumlah kebijakan. Berikut kebijakan Anies terkait reklamasi yang dilakukannya sejak menjabat Oktober 2017 lalu.

Tarik Raperda

Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKS Pantura) yang tengah dibahas Pemprov DKI bersama DPRD resmi ditarik Anies pada 13 Desember 2017.

Permintaan ini diajukannya pada 22 November 2018 dengan bersurat ke DPRD DKI Jakarta.

Alasannya, Anies ingin pasal-pasal yang termaktub dalam dua raperda itu sesuai dengan janji kampanyenya.

Baca juga: 5 Berita Populer: Prasangka Baik Sandiaga pada Jokowi dan Pulau Reklamasi Kini...

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sesuai dengan visi serta janji kami untuk menata kawasan pantai utara Jakarta sebagai kawasan yang semaksimal mungkin dipakai untuk kepentingan publik," kata Anies pada 15 Desember 2017 silam.

Sebelum akhirnya dicabut, pembahasan dua raperda itu memang sudah dihentikan sementara sejak salah anggota DPRD DKI, Sanusi, tertangkap tangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menerima suap yang dilakukan Presiden Direktur Pengembang Pulau Reklamasi PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Pemerintah pusat kemudian melakukan moratorium terhadap proyek reklamasi. Selama satu tahun, raperda itu mati suri dan tidak pernah dibahas lagi.

Pembahasan kemudian sempat akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Djarot Saiful Hidayat. Saat itu, sanksi administratif terhadap Pulau C, D, dan G dicabut, moratorium pun dicabut secara keseluruhan oleh pemerintah pusat.

Atas dasar itu, Djarot Saiful Hidayat mengajukan surat ke DPRD DKI Jakarta untuk meminta agar melanjutkan kembali pembahasan dua raperda itu. Namun, langkah ini langsung dihentikan setelah Anies menjabat.

Minta HGB Dicabut

Akhir Desember 2017, Anies mengirimkan surat kepada Mengeri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau D.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar kementerian tersebut mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies, 9 Januari 2018 lalu.

Baca juga: Arti Nama Tiga Pulau Reklamasi yang Diberikan Anies

Anies yakin, langkah yang diambil merupakan tindakan yang benar untuk memperbaiki aturan yang telah dilanggar. Anies juga akan menerima segala konsekuensi yang ditimbulkan bila BPN mengabulkan permohonannya tersebut.

Salah satu konsekuensinya adalah mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pengembang pulau reklamasi terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai sekitar Rp 483 miliar.

Sebelum mendapatkan sertifikat HGB pulau reklamasi, pengembang wajib membayar BPHTB. Salah satu pengembang yang telah membayar ialah PT Kapuk Naga Indah.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menegaskan, BPN tidak bisa membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi yang telah diterbitkan.

Baca juga: Jakpro Siap Kelola Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Natal dan Tahun Baru, Polisi Bakal Mendirikan Posko Penyekatan di Kota Tangerang

Libur Natal dan Tahun Baru, Polisi Bakal Mendirikan Posko Penyekatan di Kota Tangerang

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,15 Persen

Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,15 Persen

Megapolitan
Fakta Sopir yang Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil, Lansia dan Diduga Idap Demensia

Fakta Sopir yang Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil, Lansia dan Diduga Idap Demensia

Megapolitan
Dendam yang Melatari Kasus Mutilasi di Bekasi, Pelaku Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Dendam yang Melatari Kasus Mutilasi di Bekasi, Pelaku Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim 99,86 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Aktif Covid-19

Pemkot Bekasi Klaim 99,86 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Aktif Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Catat 27 Kasus Baru Covid-19 dalam Sepekan Terakhir

Pemkot Bekasi Catat 27 Kasus Baru Covid-19 dalam Sepekan Terakhir

Megapolitan
Fakta Dendam Berujung Mutilasi di Bekasi, Para Pelaku Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Dibunuh Saat Tidur

Fakta Dendam Berujung Mutilasi di Bekasi, Para Pelaku Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Dibunuh Saat Tidur

Megapolitan
Biskita Trans Pakuan Kini Layani Rute Parung Banteng-Air Mancur Bogor, Tarif Gratis hingga Akhir 2021

Biskita Trans Pakuan Kini Layani Rute Parung Banteng-Air Mancur Bogor, Tarif Gratis hingga Akhir 2021

Megapolitan
Bima Arya Tantang 'Pebasket Sombong' Denny Sumargo Duel Satu Lawan Satu Main Basket

Bima Arya Tantang "Pebasket Sombong" Denny Sumargo Duel Satu Lawan Satu Main Basket

Megapolitan
Hari Ini Pemprov DKI Cairkan Bantuan KJP Plus dan KJMU

Hari Ini Pemprov DKI Cairkan Bantuan KJP Plus dan KJMU

Megapolitan
Waspada Varian Covid-19 Omicron, Anggota DPRD DKI Minta Rumah Sakit Siaga

Waspada Varian Covid-19 Omicron, Anggota DPRD DKI Minta Rumah Sakit Siaga

Megapolitan
Demo Batalkan UMK DKI 2022 di Balai Kota, Polisi Siapkan Jalur Massa Buruh yang Bergerak dari Pulogadung

Demo Batalkan UMK DKI 2022 di Balai Kota, Polisi Siapkan Jalur Massa Buruh yang Bergerak dari Pulogadung

Megapolitan
UPDATE 28 November: Bertambah 2 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, 19 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 28 November: Bertambah 2 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, 19 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Pemkot Depok Rencanakan Sejumlah Pembangunan di Wilayah Timur Tahun Depan, dari RSUD hingga Jalan Penghubung

Pemkot Depok Rencanakan Sejumlah Pembangunan di Wilayah Timur Tahun Depan, dari RSUD hingga Jalan Penghubung

Megapolitan
Seleksi ASN Depok, Wakil Wali Kota: Obyektif, Tak Ada KKN, Curang Langsung Diskualifikasi

Seleksi ASN Depok, Wakil Wali Kota: Obyektif, Tak Ada KKN, Curang Langsung Diskualifikasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.