Ketika DPRD DKI Soroti Keuangan BUMD...

Kompas.com - 30/11/2018, 11:42 WIB
Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewujudkan janji kampanyenya membangun Jakarta lewat BUMD belum berjalan mulus.

Modal dan kinerja BUMD selama beberapa tahun terakhir kembali dibuka dan menimbulkan preseden buruk di mata anggota DPRD DKI yang kini tengah membahas APBD 2019.

Kritik DPRD kepada BUMD disampaikan secara resmi ke Anies dalam rapat paripurna pada Kamis (29/11/2018).

Rapat itu sendiri membahas Raperda PT Jakpro, Raperda PT MRT, dan Raperda PD Pembangunan Sarana Jaya. Dasar hukum tiga BUMD itu bakal direvisi mengingat besarnya kucuran dana yang bakal mereka terima tahun depan dan setelahnya.

Fraksi PDI-P misalnya, menanyakan soal mengendapnya modal Rp 4,4 triliun di 10 BUMD.

Baca juga: Anies Dukung DPRD Selidiki Dana Mengendap di BUMD DKI

"Klarifikasi atau penjelasan resmi dari Pemprov DKI Jakarta di forum rapat paripurna dewan lebih baik dari pada tanya-tanya apalagi buruk sangka yang negatif," kata anggota Fraksi PDI-P Raja Natal Sijintak saat membacakan pandangan fraksinya.

Endapan dana ini pertama kali diungkap Sekretaris Daerah Saefullah. BUMD mulanya mengajukan PMD untuk mengerjakan proyek tertentu, tetapi proyek itu tak terealisasi.

Dari Rp 4,4 triliun itu, Saefullah menyebut ada sekitar Rp 2,6 triliun yang masih bisa diserap. BUMD DKI akan menggunakan anggaran itu untuk proyek yang diajukan dalam proposal mereka.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanyakan penyertaan modal daerah (PMD), khususnya untuk PT Jakarta Propertindo. PT Jakpro pernah dikucurkan modal Rp 650 miliar pada 2013 untuk mengakuisisi 49 persen saham PT Astratel Nusantara di PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Namun akuisisi kemudian dibatalkan.

Baca juga: Banyak PMD Tahun 2019 untuk BUMD Dipangkas, Ini Respons Anies

"Dana dimaksud kami anggap mengendap dan harus diperjelas terkait hal tersebut, mohon penjelasan," kata anggota Fraksi PKB Abdul Azis.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Segera Dipasang di Stasiun, Mengenal GeNose, Tarif, dan Efektivitas dalam Mendeteksi Covid-19

Segera Dipasang di Stasiun, Mengenal GeNose, Tarif, dan Efektivitas dalam Mendeteksi Covid-19

Megapolitan
Pegawai Positif Covid-19, Kantor Camat Sawah Besar dan Lurah Sumur Batu Ditutup 3 Hari

Pegawai Positif Covid-19, Kantor Camat Sawah Besar dan Lurah Sumur Batu Ditutup 3 Hari

Megapolitan
Hujan Deras, Motor Pengemudi Ojol Rusak Berat Tertimpa Pohon Tumbang

Hujan Deras, Motor Pengemudi Ojol Rusak Berat Tertimpa Pohon Tumbang

Megapolitan
M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Megapolitan
Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Megapolitan
Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Megapolitan
KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X