Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Persepsi PKS dan Gerindra soal "Fit and Proper Test" Cawagub DKI

Kompas.com - 30/11/2018, 12:12 WIB
Nursita Sari,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kursi wakil gubernur DKI Jakarta masih kosong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019.

Partai pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, belum juga menentukan dua nama kandidat wagub baru.

Kedua pihak baru menyepakati kursi wagub milik PKS. Mereka juga sepakat akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk memilih dua kandidat wagub.

Namun, persepsi kedua pihak soal fit and proper test rupanya berbeda.

Ketua Dewan Syariah PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, sejak awal, PKS DKI memahami fit and proper test sebagai perkenalan kandidat wagub yang diusulkan PKS kepada Gerindra, bukan untuk menyeleksi calon.

Baca juga: Surati Gerindra, PKS Beri 2 Nama Cawagub DKI yang Mereka Usung

Saat wacana fit and proper test muncul, lanjut Suhaimi, Gerindra menyebut hal itu sebagai obrolan internal antara kandidat wagub PKS dengan Gerindra DKI.

Oleh karenanya, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo saat itu langsung menyetujui rencana fit and proper test.

"Disampaikan waktu itu, orang kita ngobrol saja begitu, internal saja, makanya oleh Pak Syakir langsung sambut. Tapi kalau fit and proper sampai kepada pembatalan (cawagub), terus nanti kalau enggak lulus, ada yang maju lagi, ya itu agak berbeda persepsi," ujar Suhaimi, Rabu (28/11/2018).

Karena perbedaan persepsi itu, PKS DKI akhirnya mengundang Gerindra DKI bertemu pada 4 Desember 2018.

Pertemuan itu dilakukan untuk menyamakan persepsi pemilihan dua kandidat wagub DKI, termasuk mekanisme fit and proper test.

"Kami berharap setelah tanggal 4 itu banyak hal yang bisa di-clear-kan. Menyamakan persepsi, mengungkapkan unek-unek, menyampaikan saran dan kritik," kata Suhaimi.

Baca juga: PKS Tak Ingin Fit and Proper Test Cawagub DKI Gugurkan Calonnya

Kata Gerindra

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif mengakui, Ketua Gerindra DKI Mohamad Taufik pernah menyampaikan soal obrolan santai dalam fit and proper test. Namun, Syarif menyebut bukan berarti fit and proper test hanya berupa perkenalan dan obrolan.

"Pak Taufik waktu tanggal 5 November mengatakan ngobrol santai, perkenalan, saya enggak bantah ada pernyataan itu. Tapi, yang dimaksud fit proper itu enggak begitu juga," kata Syarif.

Fit and proper test, lanjut dia, harus digelar sebagaimana lazimnya tes tersebut. Ada kriteria dan bobot nilai yang harus dipenuhi kedua kandidat wagub yang nantinya akan dipilih oleh DPRD DKI Jakarta.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com