Pengamat Nilai Hukuman Rompi Kuning dan Oranye bagi PNS Indisipliner Berlebihan - Kompas.com

Pengamat Nilai Hukuman Rompi Kuning dan Oranye bagi PNS Indisipliner Berlebihan

Kompas.com - 14/01/2019, 19:53 WIB
Tak disiplin, ratusan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan TKK (Tenaga Kerja Kontrak) Pemkot Bekasi dihukum jera kenakan rompi bertuliskan Saya Belum Disiplin saat apel pagi di Lapangan Kantor Pemkot Bekasi, Senin (14/1/2019).KOMPAS.com/DEAN PAHREVI Tak disiplin, ratusan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan TKK (Tenaga Kerja Kontrak) Pemkot Bekasi dihukum jera kenakan rompi bertuliskan Saya Belum Disiplin saat apel pagi di Lapangan Kantor Pemkot Bekasi, Senin (14/1/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Empat Lima Kota Bekasi Adi Susila mengatakan, hukuman pemakaian rompi bagi pegawai Pemkot Bekasi indisipliner dinilai berlebihan.

Adi mengatakan, Pemkot Bekasi tidak usah repot-repot memberikan hukuman pemakaian rompi bagi pegawai yang indisipliner.

Sebab, aturan disiplin sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 6 Tahun 2017 dan Perwal Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembinaan Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Baca juga: Rompi Kuning dan Oranye buat PNS Indisipliner Disebut sebagai Inovasi


"Itu berlebihan, kan sudah ada aturan terkait sanksi indisipliner terhadap PNS atau pegawai Pemkot, tinggal menegakkan aturan yang ada saja," kata Adi kepada Kompas.com, Senin (14/1/2019).

Dia menjelaskan, aturan sanksi bagi pegawai indisipliner juga sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah cukup mengikuti saja aturan sanksi yang sudah berlaku sebelumnya.

"Dalam aturan itu ada sanksi indisipliner ringan, sedang, dan berat. Tinggal sesuaikan saja sanksi yang harus diberikan ke PNS jika misalnya melanggar telat atau tidak hadir," jelas Adi.

Adapun pemakaian rompi untuk pegawai indisipliner itu akan dilakukan tiap Senin saat apel pagi gabungan.

Pegawai akan dipanggil satu per satu memakai rompi tersebut lalu mengikuti apel pagi.

Hukuman itu diberikan bagi pegawai yang tidak mengikuti apel lebih dari empat kali dan tidak mengikuti program "Subuh Keliling".

Untuk pegawai yang dipakaikan rompi oranye, yakni pegawai yang tidak mengikuti program Subuh Keliling (Suling), sedangkan, pegawai yang dipakaikan rompi kuning, yakni pegawai yang tidak mengikuti apel pagi.

Terkait Perwal, Kepala Bidang Hukum pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi Meri Soniati menjelaskan, sebelumnya sudah ada aturan seperti PNS atau TKK yang tidak masuk kerja sebanyak lima kali tanpa kejelasan akan diberikan teguran lisan.

"Terus nanti meningkat 6 sampai 10 kali (enggak masuk kerja) teguran tertulis. Lalu lanjut lagi, kalau enggak ada perubahan 11 sampai 15 kali nanti pernyataan tidak mutlak," ujat Meri.

Baca juga: Ratusan PNS Pemkot Bekasi Dihukum Berbaris Pakai Rompi Kuning dan Oranye

Oleh karena itu, Adi meminta Pemkot Bekasi jalankan saja aturan sanksi yang sudah ada sebelumnya.

Diketahui, sebanyak 500 pegawai gabungan PNS dan TKK dihukum menggunakan rompi tersebut dalam apel, Senin pagi tadi.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pemakaian rompi tersebut untuk memberikan efek jera atau shock therapy untul para pegawai agar bisa lebih disiplin dalam bekerja.


Terkini Lainnya

AS dan Inggris Gelar Latihan Gabungan di Laut China Selatan

AS dan Inggris Gelar Latihan Gabungan di Laut China Selatan

Internasional
Gagal Raih Adipura, Kadis Lingkungan Hidup Kota Bekasi Siap Mundur

Gagal Raih Adipura, Kadis Lingkungan Hidup Kota Bekasi Siap Mundur

Megapolitan
Andalkan Data Warga Miskin dari Dinsos, Bekasi Dukung PPDB Tanpa SKTM

Andalkan Data Warga Miskin dari Dinsos, Bekasi Dukung PPDB Tanpa SKTM

Megapolitan
Jenazah dengan Telinga dan Jari Terputus di Pamulang Diduga Korban Penganiayaan

Jenazah dengan Telinga dan Jari Terputus di Pamulang Diduga Korban Penganiayaan

Megapolitan
KPI Akan Panggil Stasiun TV yang Siarkan Visi Misi Jokowi dan Pidato Prabowo

KPI Akan Panggil Stasiun TV yang Siarkan Visi Misi Jokowi dan Pidato Prabowo

Nasional
Jubir: Prabowo Tak Akan Sudutkan Jokowi Saat Debat Capres

Jubir: Prabowo Tak Akan Sudutkan Jokowi Saat Debat Capres

Nasional
SBY Disebut Jadi Salah Satu Mentor Prabowo-Sandiaga Jelang Debat Capres

SBY Disebut Jadi Salah Satu Mentor Prabowo-Sandiaga Jelang Debat Capres

Nasional
Kemenkumham Sebut Oknum Sipir Pengedar Narkoba Sudah Lama Dipecat

Kemenkumham Sebut Oknum Sipir Pengedar Narkoba Sudah Lama Dipecat

Megapolitan
KPU Ingatkan Capres-Cawapres soal Pertanyaan yang Tak Boleh Diajukan Saat Debat

KPU Ingatkan Capres-Cawapres soal Pertanyaan yang Tak Boleh Diajukan Saat Debat

Nasional
Jenazah dengan Telinga dan Jari Terputus Ditemukan Pamulang

Jenazah dengan Telinga dan Jari Terputus Ditemukan Pamulang

Megapolitan
Kakinya Patah Saat Berlatih, Murid Yoga Dapat Kompensasi Rp 408 Juta

Kakinya Patah Saat Berlatih, Murid Yoga Dapat Kompensasi Rp 408 Juta

Internasional
Ini Cara Mengurus Sertifikat Layak Kawin untuk Warga DKI Jakarta

Ini Cara Mengurus Sertifikat Layak Kawin untuk Warga DKI Jakarta

Megapolitan
Pedagang Keluhkan Kenaikan Tarif Lahan di Pasar Induk Kramatjati

Pedagang Keluhkan Kenaikan Tarif Lahan di Pasar Induk Kramatjati

Megapolitan
Kompas TV Siarkan Langsung Debat Perdana Pilpres 2019

Kompas TV Siarkan Langsung Debat Perdana Pilpres 2019

Nasional
Soal Tayangan Visi Jokowi dan Pidato Prabowo, KPI Sebut Ada Indikasi Pelanggaran

Soal Tayangan Visi Jokowi dan Pidato Prabowo, KPI Sebut Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional

Close Ads X