Keberatan Pengacara Terdakwa Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi atas Dakwaan Jaksa

Kompas.com - 19/03/2019, 07:22 WIB
Tampak Terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Haris Simamora digiring keluar ruangan sidang Pengadilan Negeri Bekasi usai jalani sidang kedua, Senin (18/3/2019). KOMPAS.com/DEAN PAHREVITampak Terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Haris Simamora digiring keluar ruangan sidang Pengadilan Negeri Bekasi usai jalani sidang kedua, Senin (18/3/2019).
Penulis Dean Pahrevi
|

BEKASI, KOMPAS.com - Tim pengacara terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Haris Simamora, menilai, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Penilaian ini disampaikan tim pengacara terdakwa dalam sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa di Pengadilan Negeri Bekasi, Senin (18/3/2019).

Surat dakwaan JPU dinilai tidak jelas dalam menguraikan fakta yang penting.

Baca juga: Sidang Ricuh, Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi Kena Bogem Mentah


Salah satu pengacara Haris, Barmendo Siagian, mencontohkan bagian dakwaan JPU yang mereka nilai tidak jelas, yakni kalimat di halaman kedua surat dakwaan.

Kalimat itu berbunyi "Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.45 terdakwa pergi ke dapur dan menemukan sebuah linggis yang berada di bawah wastafel lalu mengambil linggis tersebut."

Menurut dia, dakwaan itu tidak lengkap dan jelas karena tidak menjelaskan untuk melakukan apa sehingga Haris ke dapur dan menemukan linggis di bawah wastafel.

"Bahwa perlu diketahui kedatangan terdakwa adalah untuk memenuhi perintah korban Maya Boru Ambarita untuk menemani korban Maya Boru Ambarita belanja ke Tanah Abang besok jam 7 pagi. Dan kepergian terdakwa ke dapur tidak dijelaskan untuk melakukan apa sehingga menemukan linggis yang berada di bawah wastafel," kata Bermendo.

Selain itu, tim pengacara menilai, surat dakwaan JPU tidak cermat dalam menguraikan barang bukti visum et repertum yang ditandatangani oleh tim forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara Jakarta.

Hal itu karena Jaksa memasukkan data hasil visum kedua korban dalam satu surat visum.

"Bahwa adanya satu bukti surat visum et repertum nomor : R/365/SK.B/XI/2018/IKF tanggal 19 November 2018 untuk dua orang korban adalah sebuah kekeliruan yang fatal yang dapat mengakibatkan bias atau menimbulkan keraguan terhadap apa yang sebenarnya terjadi dalam sebuah peristiwa pidana, dan selanjutnya dapat menimbulkan keraguan terhadap perbuatan terdakwa yang didakwakan," ujar Barmendo.

Maka dari itu, tim pengacara berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum dan membebaskan Haris dari dakwaan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X