Usulan DPRD soal Tarif MRT Gratis untuk Warga Ber-KTP DKI Dinilai Tak Adil

Kompas.com - 22/03/2019, 17:59 WIB
Suasana masyarakat saat mengikuti kegiatan uji coba kereta MRT fase 1 lintas Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta, Selasa (12/3/2019). Uji coba publik kereta MRT fase 1 dilakukan mulai 12-23 Maret 2019. Hingga 11 Maret, tercatat 184.738 orang yang mendaftar untuk mengikuti rangkaian uji coba tersebut. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSuasana masyarakat saat mengikuti kegiatan uji coba kereta MRT fase 1 lintas Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta, Selasa (12/3/2019). Uji coba publik kereta MRT fase 1 dilakukan mulai 12-23 Maret 2019. Hingga 11 Maret, tercatat 184.738 orang yang mendaftar untuk mengikuti rangkaian uji coba tersebut.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta mengusulkan tarif MRT dan LRT gratis sepanjang 2019 khusus untuk warga dengan KTP DKI.

Mengenai usulan tersebut, sejumlah warga menilai usulan tersebut tidak adil bagi warga yang tidak memiliki KTP DKI. Sebab, pengguna MRT dan LRT bukan hanya warga ber-KTP DKI. Banyak warga yang tidak memiliki KTP DKI, tetapi sehari-hari bekerja di Jakarta.

Gerald (24), warga Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menilai usulan tersebut akan memberatkan biaya warga yang tidak memiliki KTP DKI.

"Kasihan warga non DKI dong, mereka harus keluar biaya lebih. Padahal enggak semua warga tersebut rumahnya di dekat stasiun MRT dan LRT. Otomatis mereka harus keluar uang lagi untuk naik angkutan umum lain seperti bus dalam kota atau ojek online," katanya.

Baca juga: Tarif MRT dan LRT Jakarta Digratiskan, Mungkinkah?

Sementara itu, Junianto (23), warga Bekasi, juga tidak setuju dengan usulan tersebut.

"Pertama, apakah pemerintah sudah siap dengan segala sistemnya? Kalau belum nanti ribet dong, mau masuk MRT dan LRT harus ngecek KTP," sebut Junianto.

Junianto menambahkan, seharusnya subsidi disamaratakan.

"Makin membebani APBD dong kalau warga DKI Jakarta digratisin. Jadi samain aja tarifnya," tambahnya.

Menurut Junianto, jika ada perbedaan tarif, seharusnya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. 

"Makanya sistemnya harus disiapkan. Saya malah setuju kalau subsidi gratis itu diberikan untuk warga tidak mampu, misalnya para pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Lansia Jakarta (KLK), itu malah tepat sasaran," imbuhnya.

Baca juga: Usulkan Tarif Gratis, DPRD Bilang Subsidi MRT dan LRT Bisa Ditambah

Sementara Gandi (26), karyawan swasta berdomisili di Jawa Tengah, tetapi bekerja di Jakarta mengatakan, jika tarif subsidi dibedakan, akan ada ketimpangan cukup besar terkait pengeluaran per bulan antara dirinya dengan warga DKI Jakarta.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluarga Sebut Tersangka Kasus Bendera Bintang Kejora Sedang Sakit Saat Dilimpahkan

Keluarga Sebut Tersangka Kasus Bendera Bintang Kejora Sedang Sakit Saat Dilimpahkan

Megapolitan
Istri Surya Anta Pastikan Suaminya Ditahan di Ruang Isolasi Mako Brimob

Istri Surya Anta Pastikan Suaminya Ditahan di Ruang Isolasi Mako Brimob

Megapolitan
Antisipasi DBD Saat Musim Hujan, PMI Tangsel Jaga Ketersediaan Stok Trombosit

Antisipasi DBD Saat Musim Hujan, PMI Tangsel Jaga Ketersediaan Stok Trombosit

Megapolitan
Gerindra Ajukan 4 Cawagub DKI, Seperti Apa Rekam Jejaknya?

Gerindra Ajukan 4 Cawagub DKI, Seperti Apa Rekam Jejaknya?

Megapolitan
Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tolak 1.488 WNA Masuk Indonesia, Terbanyak dari India

Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tolak 1.488 WNA Masuk Indonesia, Terbanyak dari India

Megapolitan
WNA Penyelundup Narkoba Terafiliasi Jaringan di Empat Negara

WNA Penyelundup Narkoba Terafiliasi Jaringan di Empat Negara

Megapolitan
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Butuh Damkar Sektor Pondok Gede

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Butuh Damkar Sektor Pondok Gede

Megapolitan
Camat Mengaku Sempat Ajak Warga Sunter Agung Tinjau Lokasi Usaha Baru, tetapi...

Camat Mengaku Sempat Ajak Warga Sunter Agung Tinjau Lokasi Usaha Baru, tetapi...

Megapolitan
Mayat Laki-laki Ditemukan Terapung di Danau Setu Pedongkelan

Mayat Laki-laki Ditemukan Terapung di Danau Setu Pedongkelan

Megapolitan
Beredar Foto Jalur Sepeda di Cikini Dibongkar, Ini Penjelasan Pemprov DKI

Beredar Foto Jalur Sepeda di Cikini Dibongkar, Ini Penjelasan Pemprov DKI

Megapolitan
Narkoba yang Diselundupkan 4 WNA Disebut untuk Stok Tahun Baru

Narkoba yang Diselundupkan 4 WNA Disebut untuk Stok Tahun Baru

Megapolitan
Dampak Dua Proyek Flyover, Macet di Poltangan dan Depan Kampus IISIP

Dampak Dua Proyek Flyover, Macet di Poltangan dan Depan Kampus IISIP

Megapolitan
WNA Afrika Ditangkap karena Selundupkan Narkoba di Balik Pakaian Dalam

WNA Afrika Ditangkap karena Selundupkan Narkoba di Balik Pakaian Dalam

Megapolitan
Normalisasi Situ dan Sungai Jadetabek, Sampah Rumah Tangga dan Lumpur Dikeruk

Normalisasi Situ dan Sungai Jadetabek, Sampah Rumah Tangga dan Lumpur Dikeruk

Megapolitan
12 Oknum Satpol PP DKI Diduga Terlibat Pembobolan ATM

12 Oknum Satpol PP DKI Diduga Terlibat Pembobolan ATM

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X