Tiru Ahok, Anggota DPRD DKI Terpilih Ima Mahdiah Bakal Memelototi Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024, Ima Mahdiah (27) mengaku akan rajin memelototi APBD DKI Jakarta.

Staf mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang diusung PDI Perjuangan ini mengaku akan siap memantau perumusan hingga penyerapan APBD DKI tiap tahun.

"Kami benar-benar akan mengawasi anggaran kebijakan strategis Pemprov DKI Jakarta seperti apa. Jangan sampai banyak anggaran kecolongan, yang mestinya bisa dimaksimalkan tapi tidak jalan," jelas alumnus Universitas Paramadina ini kepada Kompas.com, Rabu (14/8/2019) siang.

Baca juga: Ima Mahdiah, Caleg PDI-P Terpilih Bakal Boyong Gagasan Ahok ke DPRD DKI

Pada saat perumusan, Ima mengaku sejalan dengan kebijakan PDI-P yang ia sebut akan merekrut tenaga magang untuk menyisir rancangan APBD.

Menurut dia, hal ini krusial untuk mencegah peluang rencana anggaran disalahgunakan.

"Belajar dari zaman Pak Ahok, kayak lembaran dari RAPBD untuk ke KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara) kan banyak banget, bisa 20 ribuan lembar. DPRD sendiri kadang suka miss," Ima menjelaskan.

Anggaran era Anies dinilai tidak efektif

Ima menilai, saat ini APBD DKI memang tinggi serapannya, tetapi tidak sepenuhnya efektif. Dalam beberapa kasus, menurut Ima, anggaran tersebut justru salah sasaran.

Salah satunya soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus era Anies Baswedan. Selama blusukan pada masa kampanye, Ima mengaku menerima banyak laporan dari konstituennya di Dapil 10 Jakarta Barat soal KJP Plus yang penerimaannya tak tepat sasaran.

Ada sejumlah orangtua murid yang mestinya terdaftar sebagai penerima KJP Plus, tetapi dicoret oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa alasan yang jelas.

"Saat saya survei blusukan, saya lihat ada yang kondisinya tidak mampu, tapi mereka tidak dapat KJP. Yang mampu, dia dapat," jelas Ima.

"Dulu, zaman Pak Ahok itu bisa dapat tambahannya sekitar Rp 1 juta, sekarang Rp 600.000. Masyarakat yang tadinya dapat tiba-tiba diberhentikan. Jangankan dari dinas pendidikan, dari gurunya pun tidak dapat informasi kenapa mereka enggak dapat (KJP) lagi, apa kekurangannya. Itu kan sangat berasa buat masyarakat, mana yang tepat sasaran dan tidak tepat sasaran," lanjutnya.

Baca juga: Ima Mahdiah, Eks Staf Ahok, Punya 2 Cara Hindari Korupsi di DPRD DKI

Ima mengklaim, ketika era kepemimpinan Ahok, ada 900.000 anak penerima KJP. Jumlah itu berkurang menjadi 300.000 lebih pada era Anies.

Tak hanya di sektor pendidikan, Ima juga penasaran dengan efektivitas anggaran Kartu Jakarta Lansia.

Isu pendidikan dan lansia memang menarik perhatiannya karena Ima berniat ditempatkan di Komisi E DPRD DKI yang bergelut dengan tema kesejahteraan rakyat.