Wacana Bekasi Gabung Jakarta, Kemendagri Sebut Pemekaran Wilayah Dihentikan Sementara Sejak 2014

Kompas.com - 20/08/2019, 16:14 WIB
Fly Over KH Noer Ali Summarecon Bekasi. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANFly Over KH Noer Ali Summarecon Bekasi.

BEKASI, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri secara tersirat menutup kemungkinan Kota Bekasi bergabung dalam Provinsi DKI Jakarta yang santer belakangan ini.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, pemerintah pusat masih memoratorium atau menghentikan sementara wacana pembentukan daerah otonom baru.

"Untuk pembentukan daerah otonom baru, baik pemekaran atau penggabungan, itu diatur undang-undang dan dibahas pemerintah dengan DPR. Tapi, kebijakan pemerintah hari ini terkait hal itu, moratorium," jelas Bahtiar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Setuju Wacana Bekasi Gabung ke DKI, Ridwan Saidi: Orang Betawi Masih Numpuk di Sana...

Bahtiar berujar, kebijakan moratorium ini sudah disepakati sejak 2014 silam sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Selama lima tahun belakangan, kata Bahtiar, sudah ada setidaknya 314 daerah yang mengajukan pemekaran maupun penggabungan wilayah, namun tak dapat direalisasikan karena moratorium ini.

"Sampai hari ini pemerintah masih moratorium. Kalau ditanya sampai kapan, sampai batas waktu yang tidak ditentukan," tuturnya.

Moratorium ini dilakukan karena pemerintah pusat sedang mencoba pendekatan baru dalam meningkatkan pelayanan publik. Sebab, menurut Bahtiar, mayoritas keinginan pembentukan daerah otonom baru didasari karena pelayanan publik yang kurang baik.

"Jawabannya kan bisa denga  pembentukan daerah baru atau pelayanannya yang diperbaiki. Solusinya bagi masyarakat kan bukan soal daerah baru, tapi kepentignannya terlayani," Bahtiar menjelaskan.

Baca juga: Seputar Wacana Bekasi Gabung ke DKI, Gengsi Wali Kota dan Usulan Nama Jakarta Tenggara

Meski begitu, ia mengapresiasi diskursus penggabungan Bekasi ke Jakarta, juga wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang diapungkan Wali Kota dan Kabupaten Bogor beberapa hari lalu.

"Aspirasi kan tidak boleh dilarang. Tetapi, kebijakan pemerintah hingga hari ini ya moratorium," tutup Bahtiar.

Wacana penggabungan Bekasi ke DKI Jakarta merebak usai Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menolak wacana pemekaran wilayah Provinsi Bogor Raya yang direncanakan akan mencaplok Bekasi.

Menurut dia, Bekasi lebih cocok dan logis bergabung ke DKI Jakarta karena berbagai pertimbangan. Ia juga yakin mayoritas warganya setuju jika bergabung dengan Jakarta.

Dikonfirmasi terpisah pada Senin (19/8/2019), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan wacana ini berkembang, namun menegaskan bahwa otoritas pembentukan daerah otonom baru ada di tangan pemerintah pusat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Megapolitan
Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Megapolitan
Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Megapolitan
Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Megapolitan
Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Megapolitan
Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

Megapolitan
Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Megapolitan
Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Megapolitan
Dituntut Tiga Tahun, Lucinta Luna Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Dituntut Tiga Tahun, Lucinta Luna Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Megapolitan
Ambulans bagi Pasien Covid-19 Gratis, Begini Prosedurnya

Ambulans bagi Pasien Covid-19 Gratis, Begini Prosedurnya

Megapolitan
PSMBK Kota Bogor, Zona Merah, dan Angka Kematian yang Meningkat

PSMBK Kota Bogor, Zona Merah, dan Angka Kematian yang Meningkat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X