Tak Disetujui Kemendagri, DKI Tetap Anggarkan Iuran BPJS untuk Pemulung Bantargebang

Kompas.com - 18/09/2019, 18:28 WIB
Leonardo DiCaprio mengunggah foto pemulung yang sedang memungut sampah di TPST Bantargebang. Aktor Hollywood itu menyoroti besarnya sampah yang dihasilkan dan dibuang di TPST Bantargebang. Foto tersebut merupakan hasil karya Adam Dean. Instagram Leonardo DiCaprioLeonardo DiCaprio mengunggah foto pemulung yang sedang memungut sampah di TPST Bantargebang. Aktor Hollywood itu menyoroti besarnya sampah yang dihasilkan dan dibuang di TPST Bantargebang. Foto tersebut merupakan hasil karya Adam Dean.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) tidak menyetujui adanya anggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 4.131 pemulung di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2019.

"Terdapat dua kegiatan yang tidak diperkenankan, yaitu pertama kegiatan BPJS Ketenagakerjaan untuk pemulung TPST Bantargebang sebesar Rp 836.160.000," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri, Rabu (18/9/2019).

Edi menyampaikan hal itu dalam rapat bersama DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, terkait hasil evaluasi Kemendagri terhadap Raperda APBD-P DKI 2019.

Baca juga: DPRD Sahkan APBD-P DKI 2018 Rp 83,2 Triliun

Meskipun tidak diperkenankan Kemendagri, Pemprov DKI Jakarta tetap mengalokasikan anggaran tersebut.

"Kegiatan tersebut tetap dianggarkan dan telah direalisasikan," kata Edi.

Edi menjelaskan, Pemprov DKI tetap mengalokasikan anggaran tersebut dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

Jaminan dapat diberikan bagi peserta pekerja bukan penerima upah berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Edi mengakui, pemulung TPST Bantargebang bukan pekerja yang mendapat upah dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Namun, jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara Indonesia, termasuk pemulung.

"Program BPJS bagi pemulung di TPST Bantargebang ini sebagai bentuk kepedulian Pemprov DKI Jakarta kepada salah satu unsur masyarakat, dalam hal ini pemulung, di sekitar TPST Bantargebang akibat dampak dari tempat pembuangan akhir sampah yang ada di TPST Bantargebang," kata Edi.

Pemprov DKI Jakarta membuang sampah dari Jakarta ke TPST Bantargebang.

Selain anggaran itu, Kemendagri juga tidak menyetujui Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran pembayaran santunan asuransi akibat bencana pohon tumbang sebesar Rp 1 miliar.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Megapolitan
Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Megapolitan
Pengguna Skuter Listrik Ditabrak Mobil, Pemerintah dan Operator Diminta Segera Rumuskan Kebijakan

Pengguna Skuter Listrik Ditabrak Mobil, Pemerintah dan Operator Diminta Segera Rumuskan Kebijakan

Megapolitan
Beda dengan Klaim Polisi, Korban Kecelakaan Grabwheels Sebut Pelaku Langsung Kabur

Beda dengan Klaim Polisi, Korban Kecelakaan Grabwheels Sebut Pelaku Langsung Kabur

Megapolitan
Pemkot Tangerang: Pengosongan Ruko Permata Cimone Saran dari Kepolisian

Pemkot Tangerang: Pengosongan Ruko Permata Cimone Saran dari Kepolisian

Megapolitan
Pengacara Warga: Pengosongan Ruko Permata Cimone Cacat Prosedur

Pengacara Warga: Pengosongan Ruko Permata Cimone Cacat Prosedur

Megapolitan
Usai Kecelakaan GrabWheels, Pemprov DKI Kaji Aturan Jam Penyewaan Skuter Listrik

Usai Kecelakaan GrabWheels, Pemprov DKI Kaji Aturan Jam Penyewaan Skuter Listrik

Megapolitan
YLKI Minta Grab Hentikan Sementara Penyewaan GrabWheels

YLKI Minta Grab Hentikan Sementara Penyewaan GrabWheels

Megapolitan
Ruko Permata Cimone Dikosongkan, Penghuni Ambil Langkah Hukum

Ruko Permata Cimone Dikosongkan, Penghuni Ambil Langkah Hukum

Megapolitan
Satu Sisi JPO di Pinggir Rel Kereta Kawasan Kalianyar Berdiri Tanpa Pagar Pembatas

Satu Sisi JPO di Pinggir Rel Kereta Kawasan Kalianyar Berdiri Tanpa Pagar Pembatas

Megapolitan
Takut Dilaporkan ke Polisi, Ayah Ingin Nikahi Anak Tiri yang Diperkosanya hingga Hamil

Takut Dilaporkan ke Polisi, Ayah Ingin Nikahi Anak Tiri yang Diperkosanya hingga Hamil

Megapolitan
Ditetapkan Tersangka, Pengemudi Mobil yang Tabrak Pengguna Skuter Listrik Tak Ditahan

Ditetapkan Tersangka, Pengemudi Mobil yang Tabrak Pengguna Skuter Listrik Tak Ditahan

Megapolitan
Kualitas Udara Jakarta dan Depok Pagi Ini Tidak Sehat, Bekasi Lebih Buruk

Kualitas Udara Jakarta dan Depok Pagi Ini Tidak Sehat, Bekasi Lebih Buruk

Megapolitan
Kisah Pilu Enam Sahabat yang Terpisahkan Maut Saat Berkendara Skuter Listrik

Kisah Pilu Enam Sahabat yang Terpisahkan Maut Saat Berkendara Skuter Listrik

Megapolitan
Datangi Korban, Keluarga Ayah yang Perkosa Anak Tirinya Minta Laporan Polisi Dicabut

Datangi Korban, Keluarga Ayah yang Perkosa Anak Tirinya Minta Laporan Polisi Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X