Tak Disetujui Kemendagri, DKI Tetap Anggarkan Iuran BPJS untuk Pemulung Bantargebang

Kompas.com - 18/09/2019, 18:28 WIB
Leonardo DiCaprio mengunggah foto pemulung yang sedang memungut sampah di TPST Bantargebang. Aktor Hollywood itu menyoroti besarnya sampah yang dihasilkan dan dibuang di TPST Bantargebang. Foto tersebut merupakan hasil karya Adam Dean. Instagram Leonardo DiCaprioLeonardo DiCaprio mengunggah foto pemulung yang sedang memungut sampah di TPST Bantargebang. Aktor Hollywood itu menyoroti besarnya sampah yang dihasilkan dan dibuang di TPST Bantargebang. Foto tersebut merupakan hasil karya Adam Dean.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) tidak menyetujui adanya anggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 4.131 pemulung di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2019.

"Terdapat dua kegiatan yang tidak diperkenankan, yaitu pertama kegiatan BPJS Ketenagakerjaan untuk pemulung TPST Bantargebang sebesar Rp 836.160.000," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri, Rabu (18/9/2019).

Edi menyampaikan hal itu dalam rapat bersama DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, terkait hasil evaluasi Kemendagri terhadap Raperda APBD-P DKI 2019.

Baca juga: DPRD Sahkan APBD-P DKI 2018 Rp 83,2 Triliun

Meskipun tidak diperkenankan Kemendagri, Pemprov DKI Jakarta tetap mengalokasikan anggaran tersebut.

"Kegiatan tersebut tetap dianggarkan dan telah direalisasikan," kata Edi.

Edi menjelaskan, Pemprov DKI tetap mengalokasikan anggaran tersebut dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

Jaminan dapat diberikan bagi peserta pekerja bukan penerima upah berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Edi mengakui, pemulung TPST Bantargebang bukan pekerja yang mendapat upah dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Namun, jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara Indonesia, termasuk pemulung.

"Program BPJS bagi pemulung di TPST Bantargebang ini sebagai bentuk kepedulian Pemprov DKI Jakarta kepada salah satu unsur masyarakat, dalam hal ini pemulung, di sekitar TPST Bantargebang akibat dampak dari tempat pembuangan akhir sampah yang ada di TPST Bantargebang," kata Edi.

Pemprov DKI Jakarta membuang sampah dari Jakarta ke TPST Bantargebang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaku Pelecehan Seksual terhadap 2 Karyawati di Kawasan Ancol Bermodus Bisa Meramal

Pelaku Pelecehan Seksual terhadap 2 Karyawati di Kawasan Ancol Bermodus Bisa Meramal

Megapolitan
Vaksinasi Lansia di Depok Dibuka,  Bisa Daftar di Puskesmas atau Lewat Situs Ini

Vaksinasi Lansia di Depok Dibuka, Bisa Daftar di Puskesmas atau Lewat Situs Ini

Megapolitan
Kelapa Dua, Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Terbanyak di Kebon Jeruk Jadi Lokasi Vaksinasi Dinamis

Kelapa Dua, Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Terbanyak di Kebon Jeruk Jadi Lokasi Vaksinasi Dinamis

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19: Sempat Terjadi Panic Buying karena Khawatir Lockdown

Setahun Pandemi Covid-19: Sempat Terjadi Panic Buying karena Khawatir Lockdown

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Kembali Bahas Rencana Sekolah Tatap Muka Pasca Vaksinasi Guru

Pemprov DKI Belum Kembali Bahas Rencana Sekolah Tatap Muka Pasca Vaksinasi Guru

Megapolitan
Hanya Dapat 33.400 Dosis Vaksin Covid-19 untuk Tahap Dua, Depok Atur Proporsi

Hanya Dapat 33.400 Dosis Vaksin Covid-19 untuk Tahap Dua, Depok Atur Proporsi

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19: Bandara Soekarno-Hatta Sempat Tutup, tetapi Kasus Pertama Tetap Muncul

Setahun Pandemi Covid-19: Bandara Soekarno-Hatta Sempat Tutup, tetapi Kasus Pertama Tetap Muncul

Megapolitan
Wagub DKI Berharap Kementerian PUPR Memulai Normalisasi Sungai Tahun Ini

Wagub DKI Berharap Kementerian PUPR Memulai Normalisasi Sungai Tahun Ini

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Tangsel Diperkirakan Mulai Akhir Maret

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Tangsel Diperkirakan Mulai Akhir Maret

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku Pelecehan Seksual terhadap 2 Karyawati di Ancol

Polisi Tangkap Pelaku Pelecehan Seksual terhadap 2 Karyawati di Ancol

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Lansia Depok Sementara Fokus di 10 Kelurahan Zona Merah Ini

Vaksinasi Covid-19 Lansia Depok Sementara Fokus di 10 Kelurahan Zona Merah Ini

Megapolitan
Penerobos Ring 1 Minta Maaf, Mengaku Khilaf dan Tak Berniat Rusak Citra Paspampres

Penerobos Ring 1 Minta Maaf, Mengaku Khilaf dan Tak Berniat Rusak Citra Paspampres

Megapolitan
Update 2 Maret: RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Terisi 76,7 Persen

Update 2 Maret: RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Terisi 76,7 Persen

Megapolitan
Setahun Pandemi, Pasien 02 Prihatin Masih Ada Pasien Covid-19 yang Dikucilkan

Setahun Pandemi, Pasien 02 Prihatin Masih Ada Pasien Covid-19 yang Dikucilkan

Megapolitan
Saat Desainer Anne Avantie dan Para Penjahit Membuat APD di Awal Pandemi Covid-19

Saat Desainer Anne Avantie dan Para Penjahit Membuat APD di Awal Pandemi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X