Ramai-ramai Gadai SK, Anggota Dewan di Bekasi Pakai Pinjaman Bank buat Beli Mobil dan Rumah

Kompas.com - 20/09/2019, 06:19 WIB
Ilustrasi Kompas CetakIlustrasi


BEKASI, KOMPAS.com – Pinjaman ke bank merupakan hak individu. Begitu pun bagi para anggota dewan terpilih. Namun, keadaan menjadi lain ketika para anggota dewan ramai-ramai meminjam dana segar ke bank bermodalkan surat keputusan (SK) pengangkatan dirinya, tak lama usai dilantik.

Di DKI Jakarta, misalnya. Beberapa anggota dewan terpilih “menggadaikan” SK mereka untuk beragam kepentingan. Salah satunya, untuk membiayai ongkos politik kala pemilu legislatif April 2019 lalu seperti membayar utang biaya saksi perhitungan suara.

Di Kota Bekasi, keadaan tak jauh berbeda. Sekitar 20-an anggota DPRD Kota Bekasi tercatat menukarkan SK pengangkatan diri mereka sebagai anggota dewan terpilih ke Bank BJB untuk memperoleh dana segar dalam jumlah besar.

"Totalnya kan di sini ada 50 anggota dewan, tapi yang sudah ada (mengajukan pinjaman) sekitar 20-an. Kisaran ada yang Rp 500 (juta), ada Rp 1 miliar," ujar Kepala Cabang Bekasi Kota Bank BJB, Adi Arif Wibawa melalui sambungan telepon, Kamis (19/9/2019).

Pelunasannya dilakukan melalui mekanisme cicil dari potongan 50 persen gaji anggota dewan yang tiap bulan disetorkan lewat Bank BJB.

"Jangka waktunya sesuai dengan masa beliau saja," kata Adi.

Baca juga: 20-an Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Pinjam Rp 500 juta hingga Rp 1 M

Menurut Adi, fenomena ini sudah lazim terjadi setiap terpilih anggota Dewan yang baru. Persyaratan pengajuan pinjamannya sama, yakni surat keterangan (SK) pengangkatan. Dengan melakukan langkah peminjaman semacam ini, anggota dewan disebut tak melanggar ketentuan apa pun.

"Ya ada (aturan), siapa pun pasti ada lah. Yang ngaturnya tinggal pribadi sama yang punya duit atuh. Masing-masing. Kita no comment, pribadi saja," ungkap M. Ridwan, Sekretaris DPRD Kota Bekasi.

Dipakai beli mobil dan rumah serta dianggap lazim

Calon Ketua DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024, Chairoman Joewono Putro menyebutkan, tindakan menjadikan surat keputusan (SK) pengangkatan anggota dewan sebagai jaminan atau kelengkapan administrasi untuk mendapat pinjaman bank sudah lazim.

Politikus PKS yang sudah jadi anggota DPRD Kota Bekasi sejak 2014 itu mengatakan, fenomena tersebut sudah ditemui sejak pertama kali ia menjadi anggota DPRD Kota Bekasi.

"Itu bebas, boleh dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkannya fasilitas perbankan. Tidak ada pelanggaran ketentuan," kata Chairoman, Kamis (19/9/2019) sore.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X