Kompas.com - 23/09/2019, 15:36 WIB
Pelantikan Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 Jakarta di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIPelantikan Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 Jakarta di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menolak usulan tenaga ahli untuk setiap anggota DPRD DKI Jakarta yang dimasukan ke dalam tata tertib (tatib) DPRD DKI periode 2019-2024.

Kemendagri menolak usulan itu saat DPRD DKI Jakarta mengonsultasikan tatib yang mereka susun pada Jumat (20/9/2019).

"(Yang dievaluasi) tenaga ahli salah satunya, dievaluasi jumlahnya," ujar Wakil Ketua sementara DPRD DKI Jakarta Syarif saat dihubungi, Senin (23/9/2019).

Syarif menjelaskan, usulan tenaga ahli untuk setiap anggota DPRD DKI ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Baca juga: 5 Poin Penting Tatib DPRD DKI yang Baru, dari Pemilihan Wagub hingga Tenaga Ahli

PP Nomor 12 Tahun 2018 merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2018 hanya mengatur kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD.

"Selama belum berubah PP Nomor 12 Tahun 2018 yang mengatur pedoman tata tertib, kita enggak bisa keluar dari koridor itu. Iya (tenaga ahli hanya untuk alat kelengkapan DPRD), tambah satu untuk fraksi," kata Syarif.

Baca juga: Ini Alasan Anggota DPRD DKI Jakarta Minta Didampingi Tenaga Ahli

DPRD DKI Jakarta, lanjut Syarif, akhirnya merevisi usulan tenaga ahli sesuai dengan arahan Kemendagri.

Selain usulan tenaga ahli untuk tiap anggota DPRD, ada beberapa usulan dalam tatib yang juga dievaluasi Kemendagri. Namun, Syarif belum mau menjelaskan usulan-usulan yang direvisi itu.

"Yang direvisi ada sekitar 20-30 persen. Itu sedikit kok yang direvisi sama Kemendagri," ucapnya.

Syarif menyatakan, DPRD DKI akan menyerahkan tata tertib yang telah diperbaiki sesuai arahan Kemendagri ke Kemendagri pada Selasa (24/9/2019) sore.

DPRD DKI sebelumnya mengusulkan tenaga ahli untuk setiap anggota.

Baca juga: Kemendagri: Tidak Ada Tenaga Ahli untuk Setiap Anggota DPRD

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur tentang tenaga ahli untuk anggota DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD, bukan untuk masing-masing anggota DPRD.

Aturan mengenai kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD provinsi tercantum dalam Pasal 201 Ayat 2 dan Pasal 203 Undang-Undang tersebut.

Honor kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD bisa dibebankan pada APBD.

"Kalau yang dimaksud tenaga ahli adalah bagian dari tim ahli atau kelompok pakar yang dialokasikan biayanya di setiap alat kelengkapan DPRD, itu boleh (dalam APBD), tapi tidak menempel pada setiap anggota, mereka terhimpun dalam setiap alat kelengkapan DPRD," kata Akmal, Selasa (3/9/2019).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 26 Januari: Tambah 368 Kasus Positif di Kota Tangerang, 1.372 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 26 Januari: Tambah 368 Kasus Positif di Kota Tangerang, 1.372 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak di Tangsel, PTM Masih 100 Persen di Saat WFO Dibatasi 50 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak di Tangsel, PTM Masih 100 Persen di Saat WFO Dibatasi 50 Persen

Megapolitan
Karyawan Pinjol di PIK Tagih Utang ke 100 Nasabah Sehari, Gaji Rp 5 Juta per Bulan

Karyawan Pinjol di PIK Tagih Utang ke 100 Nasabah Sehari, Gaji Rp 5 Juta per Bulan

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Kasus Covid-19 di Depok Naik 448 dalam Sehari, 1 Pasien Sembuh

UPDATE 26 Januari: Kasus Covid-19 di Depok Naik 448 dalam Sehari, 1 Pasien Sembuh

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 444 Dalam Sehari

UPDATE 26 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 444 Dalam Sehari

Megapolitan
Cerita Ibu Dua Anak Tergiur jadi Karyawan Pinjol Ilegal di PIK Demi Buah Hati, Berujung Ditangkap Polisi

Cerita Ibu Dua Anak Tergiur jadi Karyawan Pinjol Ilegal di PIK Demi Buah Hati, Berujung Ditangkap Polisi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Megapolitan
Pesimistis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Pesimistis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Megapolitan
Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
13 Orang Terpapar Covid-19, PN Jakarta Barat Ditutup Sementara, Hanya Layani Urusan Mendesak

13 Orang Terpapar Covid-19, PN Jakarta Barat Ditutup Sementara, Hanya Layani Urusan Mendesak

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan hingga Sore

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tender Formula E Dicurigai | Wakil Ketua DPRD Kompak Laporkan Ketua Dewan

[POPULER JABODETABEK] Tender Formula E Dicurigai | Wakil Ketua DPRD Kompak Laporkan Ketua Dewan

Megapolitan
Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan Berharap Pelaku Lain Segera Ditangkap

Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan Berharap Pelaku Lain Segera Ditangkap

Megapolitan
Bertambah 11 Kasus, Total 91 Orang Terpapar Omicron di Jakarta Selatan

Bertambah 11 Kasus, Total 91 Orang Terpapar Omicron di Jakarta Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.