Riwayat Rumah Dinas Gubernur DKI, Hunian Wali Kota Batavia yang Kini Akan Direhabilitasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,42 miliar untuk merehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, pada 2020.

Anggarannya diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Rumah dinas itu sudah ditempati sejumlah gubernur DKI Jakarta pada saat periode jabatan mereka.

Rumah tersebut menyimpan sejarah panjang.

Hunian wali kota Batavia

Berita Harian Kompas pada 23 Oktober 2017 menginformasikan, rumah dinas gubernur DKI Jakarta dibangun pada 1939, beralamat di Burgemeester Bisschopplein nummer 7.

Rumah dinas gubernur itu ditempati Wali Kota Batavia EA Voorneman pada 1941.

Dalam berita Harian Kompas itu, Ketua Tim Sidang Pemugaran DKI Bambang Eryudhawan mengatakan, Sjamsuridjal adalah Wali Kota Jakarta Raya pertama yang mendiami rumah dinas itu setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Selama 1946-1949, Belanda menduduki Jakarta dalam upaya mengembalikan Hindia Belanda ke genggaman kekuasaannya.

Baca juga: DKI Usulkan Anggaran Rehab Rumah Dinas Gubernur Rp 2,4 Miliar

"Ketika Republik Indonesia pindah dari Yogyakarta ke Jakarta, Presiden (Soekarno) kemudian berdiam di istana. Pada waktu yang berdekatan, Sjamsuridjal yang menjadi wali kota menggantikan Suwirjo mendiami rumah dinas itu," tutur Bambang.

Jakarta yang dulunya dikuasai Belanda kemudian utuh dimiliki Indonesia lewat simbol tinggalnya pemimpin Jakarta di rumah dinas itu.

Gubernur DKI yang tempati rumah dinas

Sejumlah gubernur DKI Jakarta menempati rumah dinas gubernur pada periode mereka menjabat.

Sutiyoso menempati rumah dinas itu selama 10 tahun saat dia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, yakni periode 1997-2002 dan periode 2002-2007.

Kemudian, Fauzi Bowo menempati rumah dinas selama 5 tahun saat menjabat sebagai gubernur pada 2007-2012. Joko Widodo tinggal di sana saat menjabat sebagai gubernur DKI selama dua tahun, pada 2012-2014.

Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menempati rumah dinas dan lebih memilih tinggal di rumah pribadinya di Pluit, Jakarta Utara. Ahok hanya memfungsikan rumah tersebut untuk menjamu tamu.

Penerus Ahok, yakni Djarot Saiful Hidayat, menempati rumah dinas itu pada Mei-Oktober 2017.

Sementara Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan, tidak menempati rumah tersebut. Dia memilih tinggal di rumah pribadi di Lebak Bulus Dalam, Jakarta Selatan. Anies hanya memfungsikan rumah dinas untuk mengadakan acara-acara.

Perbaikan rumah dinas

Dalam berita Kompas.com pada 22 November 2017, rumah dinas gubernur DKI Jakarta diperbaiki setelah Djarot meninggalkan rumah tersebut.

Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.com Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

Kepala Rumah Tangga Rumah Dinas Gubernur DKI Kateman mengatakan, perbaikan meliputi pengecatan bagian dalam dan luar rumah.

Namun, bangunan cagar budaya itu tidak dipugar. Rumah dinas gubernur DKI, kata Kateman, sebenarnya perlu dipugar karena reng kayu di lantai dua rumah sudah lapuk.

Kateman menyebut, rumah dengan 10 kamar tidur, ruang rapat, dan ruang kerja gubernur belum pernah direnovasi secara besar-besaran sejak ia bertugas di rumah dinas itu pada masa kepemimpinan Gubernur Wiyogo Atmodarminto.

"Renovasi besar itu cuma waktu zamannya Pak Soerjadi (Gubernur Soerjadi Soedirdja), baru sekali itu. Selebihnya cuma perawatan-perawatan kecil seperti bocor, dan lain-lain," kata Kateman saat itu.

Kisruh pengadaan lift

Dalam berita Kompas.com pada 25 Januari 2018, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 2,43 miliar dalam APBD 2018 untuk merenovasi rumah dinas gubernur. Namun, ada satu pos anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang menjadi sorotan.

Dalam situs sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sirup.lkpp.go.id, tertulis anggaran pengadaan elevator atau lift rumah dinas gubernur DKI sebesar Rp 750,2 juta.

Baca juga: Kisruh Pengadaan Lift di Rumah Dinas Gubernur DKI...

Padahal, rumah dinas tersebut hanya terdiri dari dua lantai.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta saat itu, Benny Agus Chandra, mengatakan, pengadaan lift bertujuan memudahkan tamu difabel yang mengunjungi rumah dinas gubernur.

"Iya betul itu karena itu bangunan cagar budaya harus dapat diakses tamu difabel," ujarnya, 24 Januari 2018.

Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menuturkan, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) belum pernah membahas pemasangan lift di rumah dinas gubernur DKI bersama badan anggaran DPRD DKI.

Kepala Seksi Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Ian Iskandar juga menyebut tidak ada pembahasan mengenai pemasangan lift saat membahas rencana pemugaran rumah dinas gubernur DKI.

Padahal, pemugaran, termasuk penambahan lift di rumah dinas gubernur, harus terlebih dahulu dibahas oleh tim ahli di Dinas Pariwisiata.

Sebab, rumah dinas tersebut merupakan gedung cagar budaya tipe A yang masuk ke dalam kawasan cagar budaya.

Gubernur Anies pun mengaku tak mengetahui rencana pengadaan lift. Anies lantas meminta rencana itu dibatalkan. Dia juga tidak menggunakan anggaran Rp 2,4 miliar untuk renovasi rumah dinas gubernur tersebut.

"Semuanya karena tidak ada kebutuhan renovasi besar. (Anggaran di APBD) ya tinggal enggak dilaksanain," ujar Anies.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, anggaran pengadaan lift untuk rumah dinas gubernur DKI Jakarta merupakan kesalahan input data.

Baca juga: Ide Pengadaan Lift di Rumah Dinas Gubernur DKI untuk Tamu Difabel

Rehabilitasi rumah dinas kembali dianggarkan

Pemprov DKI kembali mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi rumah dinas dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020. Anggarannya Rp 2,42 miliar.

"Untuk rumah kayak begitu (bangunan cagar budaya), bikin baru sama merehab itu artinya lebih banyak (anggaran) rehab," ujar Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto, Jumat ini.

Heru menyampaikan, yang akan diperbaiki dalam rehab itu yakni atap yang sudah mulai rangka atap yang keropos hingga perbaikan beberapa ruangan. Bagian-bagian itu sudah rusak beberapa tahun yang lalu.

Heru mengaku tidak hafal detail perbaikan yang dianggarkan tahun depan saat ditanya soal ada atau tidaknya pemasangan lift dalam rehab tersebut.

"Waduh saya enggak hafal satu per satu item-itemnya," kata Heru.