Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PDI-P Minta Anies Tidak Menyalahkan Sistem E-Budgeting Era Jokowi-Ahok

Kompas.com - 31/10/2019, 12:42 WIB
Cynthia Lova,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang hendak memperbaiki sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta atau e-budgeting.

Ia mengatakan, jika memang Anies ingin memperbaiki sistem elektronik APBD, tidak perlu menyalahkan sistem yang sudah ada saat ini.

Pasalnya, sistem itu warisan era Joko Widodo dan Basuki Thahaja Purnama saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2012.

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Ia mengatakan, zaman semakin modern dan canggih. Dengan demikian, memang perlu pembaharuan pada sistem elektronik APBD tersebut.

“Kalau memang lebih baik, monggo. Tapi jangan menafikan sistem yang sudah ada. Kalau tujuan untuk memperbaiki sistem yang ada kami hormati. Karena jaman berubah, setiap saat ada perubahan teknologi lebih canggih, kita senang hati,” katanya.

Ia menegaskan, memang sudah seharusnya Anies memperbaiki sistem agar semakin baik dan lebih mudah diakses publik.

Baca juga: Beda Transparansi Anggaran Era Ahok dan Anies: Awalnya Bebas Diakses, Kini Harus Tunggu Sah Dulu

Namun, dia menekankan, jangan sampai Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

“Kalau mau membuka sistem baru, jangan kemudian seolah-olah menyalahkan sistem yang sudah ada,“ ucap Ketua Fraksi PDI-P di DPRD DKI itu.

Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.

Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Menanggapi kritikan dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Seperti anggaran lem aibon Rp 82,8 miliar, menurut Anies, disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019). 

Baca juga: Ada Banyak Anggaran yang Janggal, Anies Salahkan Sistem yang Tidak Smart

Anies mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Banyak Warga Berbohong: 'Ngaku' Masih Tinggal di Jakarta, Padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: 'Ngaku' Masih Tinggal di Jakarta, Padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com