Beda Versi Ormas dan Pemkot Bekasi soal Surat Tugas Kelola Parkir Minimarket

Kompas.com - 05/11/2019, 16:25 WIB
Dari kiri ke kanan: Dandim 05/07 Kota Bekasi Letkol Rama Pratama, Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Indarto, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan Ketua GIBAS Kota Bekasi Deni M. Ali menyampaikan konferensi pers di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (4/11/2019). Konferensi pers itu menyangkut viralnya video ketika sejumlah ormas berunjuk rasa meminta jatah parkir minimarket pada pemerintah dan pengusaha, 23 Oktober 2019 lalu. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANDari kiri ke kanan: Dandim 05/07 Kota Bekasi Letkol Rama Pratama, Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Indarto, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan Ketua GIBAS Kota Bekasi Deni M. Ali menyampaikan konferensi pers di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (4/11/2019). Konferensi pers itu menyangkut viralnya video ketika sejumlah ormas berunjuk rasa meminta jatah parkir minimarket pada pemerintah dan pengusaha, 23 Oktober 2019 lalu.

Sementara itu, Deni mengklaim bahwa dalam surat tersebut tercantum istilah "instruksi wali kota".

Istilah itu juga sempat dilontarkan ketika anggota ormas GIBAS Kota Bekasi mendemo pengusaha minimarket yang menolak lahan parkirnya mereka kelola berdasarkan surat tugas itu.

"Memang, di surat tugas itu ada bahasa instruksi wali kota," ujar Deni, Senin malam.

3. Tarif parkir

Bapenda dan GIBAS Kota Bekasi juga melontarkan klaim berlainan soal tarif parkir yang ditarik anggota ormas dari pengunjung minimarket.

Deni Muhammad Ali mengklaim, anggotanya yang jadi juru parkir minimarket bekerja secara sukarela. Petugas tidak menetapkan besaran tarif alias sukarela.

“Kita ingin membantu ketertiban, kebersihan, keamanan. Kita tidak memaksakan tarif parkir, ini sukarela, dikasih syukur, enggak dikasih enggak apa-apa,” ucap Deni, Senin malam.

Sementara Aan Suhanda mengatakan, ada tarif tetap yang mesti dibayar pengunjung minimarket.

"Tidak (sukarela). Ada tiketnya. Tiketnya kan ada tarifnya, Rp 2.000. Resmi itu. Mana ada sukarela," ujar Aan, Selasa siang.

4. Gaji juru parkir

Lantaran bekerja secara sukarela, Deni menyebut, anggotanya tidak digaji dari mengelola parkir minimarket.

"Tidak (digaji), kita hanya (tergantung besar) retribusi saja, retribusi parkir," kata dia.

Baca juga: Ormas Mengaku Setor Hasil Kelola Parkir Minimarket, Ini Penjelasan Kepala Bapenda Bekasi

Sementara itu, Aan Suhanda menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi punya mekanisme bagi hasil bagi para pengelola parkir, termasuk para juru parkir anggota ormas yang ditunjuk Bapenda.

"Ada keputusan wali kota, kalau enggak salah 40 persen (untuk jukir) dari hasil realisasi capaian. Kita kan dalan setahun itu kan kita bagi 4 triwulan ya, triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat," kata Aan.

5. Masa berlaku surat

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN DKI Pantau Pasar Tak Dapat Insentif, Kepala BKD: Tugas Abdi Negara

ASN DKI Pantau Pasar Tak Dapat Insentif, Kepala BKD: Tugas Abdi Negara

Megapolitan
Survei: Warga Jakarta Minim Akses Situs Pemerintah untuk Dapat Info Covid-19

Survei: Warga Jakarta Minim Akses Situs Pemerintah untuk Dapat Info Covid-19

Megapolitan
Survei: 77 Persen Warga Jakarta Percaya Diri Tak Akan Tertular Covid-19

Survei: 77 Persen Warga Jakarta Percaya Diri Tak Akan Tertular Covid-19

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Jakarta 5 Juli: Bertambah 256, Pasien Positif Kini Lebih dari 12.000

UPDATE Covid-19 di Jakarta 5 Juli: Bertambah 256, Pasien Positif Kini Lebih dari 12.000

Megapolitan
Pakar Sebut Warga DKI Jakarta Belum Siap Masuki Era New Normal, Ini Alasannya

Pakar Sebut Warga DKI Jakarta Belum Siap Masuki Era New Normal, Ini Alasannya

Megapolitan
Awasi Pasar, ASN DKI Harus Pastikan Masyarakat Patuhi Protokol Pencegahan Covid-19

Awasi Pasar, ASN DKI Harus Pastikan Masyarakat Patuhi Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Megapolitan
Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Ujian Diukur Suhu dan Pakai Face Shield

Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Ujian Diukur Suhu dan Pakai Face Shield

Megapolitan
5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

Megapolitan
Kawasan GBK Ramai Minggu Pagi, Pengunjung Antre untuk Olahraga

Kawasan GBK Ramai Minggu Pagi, Pengunjung Antre untuk Olahraga

Megapolitan
Tak Ada Syarat Rapit Test untuk Peserta UTBK SBMPTN 2020 di UI

Tak Ada Syarat Rapit Test untuk Peserta UTBK SBMPTN 2020 di UI

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Minta Mal Patuhi Penerapan 50 Persen Kapasitas

Wali Kota Tangerang Minta Mal Patuhi Penerapan 50 Persen Kapasitas

Megapolitan
Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Megapolitan
ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

Megapolitan
Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X