Fakta 50 Tempat Usaha Indekos hingga Panti Pijat Terjaring Razia Perizinan

Usai melakukan pembayaran denda, para pelanggar mendapatkan kembali KTP yang sempat disita saat razia.

Biaya denda ratusan ribu sampai jutaan rupiah

Pihak pengelola yang mengikuti sidang yustisi diperkenankan membayar denda.

Besaran dendanya pun beragam, sesuai dengan jenis pelanggaran. Ada yang ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Baca juga: Disidang karena Tak Punya Izin, Pengelola Kos Bisa Kena Denda hingga Jutaan Rupiah

"Kan ada tiga jenis, pertama jika kos atau tempat usaha tidak ada izin itu bisa dikenakan biaya 5 juta. Bila pemilik kos tidak laporkan penghuni ke pengurus RT dan lurah dikenakan Rp 500.000. Tidak bisa masang tata tertib dalam rumah kos dikenakan Rp 500.000," kata Tamo.

Hindari praktik terorisme dan asusila

Kasatpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat menduga bahwa indekos bisa saja menjadi tempat persembunyian teroris dalam merencanakan aksinya.

Baca juga: Razia Indekos di Kalijodo, Satpol PP Ingin Cegah Tindak Asusila dan Terorisme

Mereka bisa tinggal di indekos itu, sebab pengawasan lemah dari pihak pengelola.

Tamo meminta pihak pengelola melaporkan ke RT setempat terkait identitas dan data diri penghuni indekos.

"Jadi pelanggaran untuk kos kan sesuai diatur dalam Perda 8 Tahun 2007 Pasal 36 masalah Perizinan. Kemudian Pasal 57, yakni mewajibkan semua penghuni yang ada di rumah kos, pemilik wajib melaporkan ke RT, RW, dan lurah setempat," ucap Tamo.

"Ini untuk mencegah adanya asusila maupun teroris. Jadi kalau semua data warga dilaporkan dan tahu maka lingkungan sekitar ikut mengawasi," tambahnya.

Pekerja di panti pijat

Bukan hanya tempat kos yang tidak memiliki izin, beberapa panti pijat juga tidak memiliki perizinan.

Selama sebulan Satpol PP menjaring 15 panti pijat tak berizin. Panti pijat tersebut juga disinyalir memiliki terapis yang belum memiliki sertifikat.

"Kalau yang panti pijat kami mengimbau agar punya sertifikasi terapis. Ini juga kami cek sekarang, jadi yang tidak punya sertifikasi terapis kami arahkan mengurusnya," kata Tamo.

Baca juga: Pengelola Panti Pijat Diimbau Pekerjakan Terapis Bersertifikat dan Tak di Bawah Umur

Selain sertifikasi, Tamo juga mengingatkan agar panti pijat jangan beralih menjadi tempat prostitusi, apalagi sampai memperkerjakan anak di bawah umur.

"Sementara prostitusi belum temukan, tapi disinyalir ada. Cuma cara menemukan agak sulit. Namun, kami mengimbau agar tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur," ucap Tamo.

Dengan diadakannya sidang yustisi ini, Satpol PP berharap para pelanggar mau mengurus perizinan dan mematuhi peraturan daerah yang berlaku.

Sehingga bila kedepan diadakan razia, para pengelola tempat usaha bisa menunjukkan surat perizinan kepada pihak Satpol.